Cerita Kesederhanaan Bung Hatta, Gak Sembarangan Pakai Uang Rakyat – (Part 1) | Mata Najwa

Wasiat Bung Hatta: Hidup untuk Rakyat, Tolak Dimakamkan di TMP Kalibata – (Part 2) | Mata Najwa

Bung Karno pun Pernah Tak Punya Uang – Bung, Ini Negeri Kita (Part 3) | Mata Najwa

Masih Adakah Bung di antara Kita – Bung, Ini Negeri Kita (Part 4) | Mata Najwa

Jika Sukarno-Hatta Melihat Indonesia Hari Ini – Bung, Ini Negeri Kita (Part 5) | Mata Najwa

Heboh Mural Jokowi, Hina Lambang Negara? – Bung, Ini Negeri Kita (Part 6) | Mata Najwa

Pesan untuk Bung Karno dan Bung Hatta – Bung, Ini Negeri Kita (Part 7) | Mata Najwa

Sumber : Najwa Shihab Youtube Channel

PEKAN BUNG HATTA

Pekan Bung Hatta Eps.01 – Bersama Burhanudin Muhtadi Ph.D : “Bung Hatta dan Demokrasi”

Pekan Bung Hatta Eps.02 – Bersama Yudi Latif Ph.D : “Bung Hatta: Islam & Kebangsaan”

Pekan Bung Hatta Eps.03 – Bersama Arcandra Tahar & Trias Kuncahyono : “Soekarno-Hatta Dwitunggal”

Pekan Bung Hatta Eps.04 – Bersama Faisal Basri : “Bung Hatta Bapak Koperasi”

Pekan Bung Hatta Eps.05 – Bersama Bonnie Triyana : “Bung Hatta dan Kecintaannya pada Buku”

Pekan Bung Hatta Eps.06 – Bersama Ray Rangkuti : “Kesederhanaan Hidup Bung Hatta”

Pekan Bung Hatta Eps.07 – Bersama Prof. Dr Hamdi Muluk : “Bung Hatta Mata Air Inspirasi”

Sumber : bknp pdipperjuangan youtube channel

ROKOK KLOBOT DAN HARGA DIRI ANAK BANGSA

Masya Allah

Pada bulan Desember 1949, dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang digelar di Den Haag, Belanda.

Dalam sesi rehat, semua orang terganggu karena ruangan dipenuhi asap yang beraroma rempah terbakar. Semua mata tertuju pada seorang pria tua berjanggut yang sedang merokok di pojok ruangan.

Rokok klobot campuran dari tembakau, cengkeh, dan lada.
Delegasi AS perlahan mendekati pria tersebut yang tampak acuh tak acuh meski diperhatikan semua orang. Seketika itu juga beberapa orang dari Delegasi Belanda, Australia, dan Swedia ikut menghampirinya.
“Apa Tuan tidak punya rasa hormat?” ujar Delegasi Belanda.

Pria tua berjanggut itu hanya tersenyum seraya mengembuskan asap rokok yang membentuk huruf O.
Pria tua itu menjawab: “Apa maksud Tuan dengan rasa hormat?”

“Asap dan aromanya itu (rokok) sangat menyengat, mengganggu kami semua,” jawab orang Belanda.

“Tahukah Tuan, aroma itu berasal dari tembakau Deli, cengkeh dari Sulawesi, lada dari Lampung. Ketiga komoditas itulah yang mendorong Tuan beserta balatentara Tuan datang ke negeri kami dan akhirnya menjajah kami. Tanpa ketiga komoditas itu, apa Tuan masih mau datang ke negeri kami?” ucap pria tua itu dengan santun dalam bahasa diplomat berkelas.

“Ya, tapi ini ‘kan tempat terhormat? Tidak ada tempat merokok di sini”, jawab orang Belanda.

“Kami memang tidak pandai menciptakan tempat bagi orang terhormat, tetapi kami mampu beramah-tamah sekian ratus tahun dengan orang yang menjarah negeri kami. Apakah itu kurang cukup mengajarkan Tuan tentang rasa malu?” jawab pria tua itu lagi.

Kemudian pria tua itu menatap ke semua orang yang mengerumuninya, “Setujui dan akui sajalah kedaulatan negeri kami, maka Tuan-tuan tidak akan pernah bertemu dengan orang seperti saya lagi. Tempat terhormat ini tidak akan lagi tercemar dengan asap beraroma tembakau, cengkeh dan lada,” tuturnya.

Orang Belanda itu tersipu malu. Sementara para Delegasi AS, Australia dan Swedia bertepuk tangan sebagai ungkapan rasa hormat.


Siapakah tetua itu?
Ia adalah H. Agus Salim, Bapak Pendiri bangsa Indonesia.
Beliau menguasai 6 bahasa. Diplomat yang seumur hidupnya melarat untuk pengabdiannya kepada kemerdekaan RI. Pada tahun 1953, ia dipercayai menjadi dosen selama setengah tahun di Cornell University, AS._


Proklamasi itu kemerdekaan secara de facto, namun secara de jure orang-orang terbaik bangsa mati-matian memperjuangkannya di Den Haag, Belanda.

Begitulah cara H. Agus Salim menghadapi penjajah beserta kacungnya yang mengatasnamakan “INTERNASIONAL”


Semua orang itu sama. Punya rasa takut, baik itu kepada Tuhan, sesama manusia maupun bencana alam.

*Orang yang kita lihat hari ini berani karena dulunya sering diintimidasi oleh rasa takut. Karena sudah biasa menghadapi rasa takut, akhirnya mereka mampu mengendalikan rasa takutnya menjadi kekuatan untuk berani.

RakyatSumbar x YPBH Chapter Sumbar-Riau x Lentera Nusantara

Mempersembahkan

BUNG HATTA DI MATA ANAK MUDA

Banyak kisah tentang sosok Bung Hatta, Sang Proklamator Bangsa. Tuliskan nilai-nilai dan kepribadian beliau yang masih sangat relevan dan dibutuhkan pada saat ini, lalu bagaimana pula kondisi kekinian yang bertentangan dengan karakter yang beliau miliki.


Tulisannya tak perlu panjang, antara 750 – 900 kata saja. Kirimkan ke Japri ke grup. Bisa juga dalam bentuk video. Caranya, sampaikan pandangan sesuai tema di atas dalam bentuk bertutur. Posisi videonya landskap, atau posisi rebah. Tidak perlu musik latar mau pun bumper.


Naskah tulisan akan dimuat di Harian Umum Rakyat Sumbar dan www.rakyatsumbar.id, sedangkan video akan ditayangkan di media sosial panitia.


Naskah dikirimkan ke Putra, HP/WA: 082389541887, paling lambat Sabtu 7 Agustus 2021.


Bagi yang mengirimkan naskah sesuai pandangan di atas, akan diberi bonus PELATIHAN MEMBUAT FILM PENDEK menggunakan alat sederhana, secara gratis. Pelatihan pada Senin, 12 Agustus 2021.

Bung Hatta Dalam Politik Distributif Dan Kedaulatan Rakyat

ABI REKSO PANGGALIH

Rabu, 24 Juni 2020


Sejak muda Hatta sudah cukup yakin dengan sistem pemerintahan yang harus dikelola dengan mekanisme demokrasi. Dalam sikap pembelaannya di Belanda, Bung Hatta menggugat prinsip-prinsip demokrasi Barat terhadap realitas politik kolonialisme Hindia Belanda.


Selain penjajahan bangsa lain, Hatta melihat kepemimpinan yang otoritarian oleh bangsa sendiri juga menjadi ancaman terhadap rakyat. Hal ini diperlihatkan pada pemerintahan fasis di Jerman. Pemerintahan totalitarian Hitler melahirkan sengsara untuk bangsa Jerman dan bangsa lain.


Landasan Hatta menyetujui sistem demokrasi, memanglah akar dari Barat di mana sistem ini adalah konsekuensi logis atas penalaran liberalisme. Pandangan liberalisme ini mengacu pada persoalan kebebasan dan perlindungan hak-hak individu, serta mempertimbangkan aspek-aspek lain. Cara berfikir seperti ini banyak diadopsi oleh kelompok utilitarian seperti Bentahm dan J.S Mills pada abad 19, dengan slogan ‘the great happiness is the great number’.
Apabila cara pandang itu diterapkan dalam kehidupan sosial-politik masyarakat, maka secara logis interaksi ekonomi akan melahirkan sistem kapitalisme yang menganggap setiap manusia sebagai ‘homonicus economic’, titik inilah yang menjadi orientasi kritik Hatta. Paling tidak keyakinan Hatta terhadap demokrasi tidaklah meletakkan seutuhnya pada konsep liberalism. Karena Hatta juga ingin menekan dan mempertimbangkan aspek sosialisme dalam praktek demokrasi di Indonesia.


Secara umum ada dua prinsip demokrasi yang ingin kita garis bawahi dalam pandangan Hatta, pertama adalah kepemimpinan yang tidak berjalan pada pola otoritarian. Kedua penekanan pada prinsip sosialisme (persaudaraan, keadilan dan kesetaraan) dalam kedudukan lembaga-lembaga negara dan proses politik.


Selanjutnya kita akan melacak kembali pandangan Hatta yang berkaitan dengan dua prinsip tadi dalam memahmi demokrasi dan menuju praktek demokrasi di Indonesia. Dalam opininya di surat kabar Pemandangan tahun 1934 dengan judul ‘Fasisme dan Paradoks’, bisa mewakilkan pandangan Hatta atas kegelisahan terhadap otoritarian dan ultra-nasionalisme.


Jauh hari sebelum Indonesia merdeka Hatta tidak menginginkan bentuk negra merdeka yang akan mengarah fasisme, ini menjadi mungkin karena situasi Hatta menulis artikel ini. Di saat fasisme menjadi kekuatan baru di Eropa yang merugikan gerakan buruh dan membunuh sistem demokrasi.
Hatta menulis, dasar fasisme dalah berontak menentang keadaan yang ada. Dan dipandang dalam kacamata lain adalah tanda yang menyatakan satu ‘minder waardigheids –complex’. Mussolini yang bermula memeluk sosialisme, membantingkan pikirannya yang lama itu. Pada sangkanya demokrasi dan sosialisme-lah yang bersalah atas keadaan yang merendahkan derajat Italia di mata pergaulan internasional. Inilah satu paradoks yang didapat dalam pergerakan fasisme di Italia.


Hatta melanjutkan, mula-mula Mussolini sebagai sosialis dia berjuang untuk membela nasib kaum buruh, hendak mengangkat derajat kaum proletariat. kemudian sebagai fasis dia hendak mengangkat derajat bangsanya yang diperlakukan sebagai proletariat sebagai dunia luaran. Untuk mencapai Cooperative Staat itu, Mussolini menindas segala pergerakan yang yang menganjurkan perjuangan kelas dan menghancurkan pergerakan pekerja lama yang berdasar pada klassentrijd itu.


Kaum buruh dan kapitalis diperintah bekerja bersama-sama dibawah penjagaan Staat, yang memegang segala kekuasaan. Dan fasisme tidak menghilangkan milik privat atas alat perusahaan besar, sehingga dasar kekuatan besar kaum kapitalis tidak terganggu. Menurut kedudukan yang seperti itu, tidak heran kalau kaum kapitalis bergantung pada Mussolini. Fasisme dianggap oleh mereka sebagai tempat tiang bergantung dan sendi untuk bertahan, menentang dan menghancurkan demokrasi yang bertambah lama bertambah besar dan kuat” (Fasisme dan Paradoks, 1934).


Dalam sikapnya, Hatta memunculkan sebuah paradoks dalam sistem fasisme. Pandangan fasisme itu dapat mengancam kebebasan dan kesejahteraan kaum bawah, dalam hal ini bisa diartikan kelas pekerja dan petani miskin. Kegelisahan akan kelahiran fasisme di Indonesia bukanlah tanpa alasan bagi Hatta.


Fasisme dapat dipahami sebagai kebusukan atas sosialisme, persoalan dalam menegakkan sosialisme masa PD II menggiring tokoh-tokoh sosialis di dunia untuk menarik demarkasi kebangsaan dan menjadi aktor perang yang berjalan bersamaan dengan kebencian rasial.
Wiliam Ebenstein berpendapat, gejala persoalan fasisme bisa menyerang sebuah bangsa yang putus harapan akan realitas situasi, sehingga fasisme seolah secara langsung menawarkan kebangkitan dengan membunuh demokrasi dan menghapuskan hak azasi manusia secara massal. Politik seperti ini dikokohkan atas gerakan ‘Nasionalisme’ menuju ‘Ultra-Nasionalis’ dan disemai benih kebencian rasial yang harus bertanggung jawab atas kegagalan bangsanya (Ebenstein, 2006).


Dengan alasan seperti ini jugalah Hatta sangat riskan dengan kemunculan fasisme dalam tubuh pergerakan kemerdekaan. Apabila kita kembali memahami gagasan Hatta yang dituliskan setelah dia kembali ke Indonesia dan memimpin PNI Pendidikan bersama Sjahrir. Ini adalah satu era dimana Hatta mulai masuk dalam kehidupan negri jajahan Hindia Belanda. Sehingga kita menemukan satu oase intelektual seorang Hatta yang berdiri diatas kondisi riil (sebenarnya). Dari banyak pandangannya kita berupaya menangkap insight yang dipancarkan Hatta, Hatta lebih cenderung memiliki pandangan yang reformis ketimbang Soekarno yang revolusioner dan meledak-ledak diatas podium.


Bagi Hatta revolusi tidak selalu melahirkan tatanan sosial yang lebih baik, atau justru sebaliknya menjadi lebih buruk. Karena dalam revolusi sosial, para aktor revolusioner tidak bisa teridentifikasi dalam strata moral dan militansi perjuangan. Dan banyak golongan opurtunis yang mengambil kesempatan untuk dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat yang semula dibelanya.


Pandangan serupa ditulis Hatta dalam ‘Menuju Indonesia Merdeka’, yang dikutip oleh Zulfikri Suleman; “demokrasi Barat yang dilahirkan oleh Revolusi Perancis tiada membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme” (Suleman, 2010).
Kutipan itu memiliki benang merah dalam pandangan Hatta soal kediktatoran fasisme dan kondisi revolusi yang sedang berjalan di Indonesia menuju kemerdekaan, kala itu. Hatta tidak menginginkan gerakan revolusi kemerdekaan menjadi sebuah paradoks dikemudian hari, maka dari itu Hatta lebih memiliki kecenderungan pada pilihan reformis. Meskipun sikap itu tidak menghilangkan semangat Hatta untuk memerdekakan Indonesia.


Dikemudian hari Hatta (bersama Soekarno) menjadi kolaborator dengan Jepang, yang memberikan sebuah penilaian inkonsistensi terhadap semangat anti-fasis. Deliar Noer menuliskan, bahwa pemerintahan fasis Jepang memperlihatkan gaya militerisme dan totalitarian ditengah-tengah perang pasifik.


Gaya pendudukan Jepang menjadi teror kematian bukan saja untuk rakyat tapi juga bagi pemimpin gerakan kemerdekaan. Hatta mendapat ancaman dibunuh oleh Kempeitai karena Hatta dianggap komunis (Noer, 1990). Situasi ini membuat Hatta harus berkolaborasi dengan Jepang pada kebijkan Romusha.


Pada masa itu Hatta juga menggelorakan semangat untuk mendukung Jepang dalam kondisi perang pasifik melalui pidato dan tulisan-tulisannya. Meskipun Hatta juga menyisipkan semangat kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan bangsa lain, dimana Hatta kembali menyampaikan pikiran-pikiran yang di tuliskan pada masa 1920’an untuk kembali menyuntikan semangat nasionalisme (Noer, 1990).


Selain itu kita juga bisa memahami kenapa Hatta memilih menjadi kolaborator ketimbang keluar menjadi oposisi. Ada pertimbangan lain, Hatta harus tetap mengawal semangat nasionalisme Soekarno dengan pandangan-pandangan Sosialismenya, sehingga paradigma Soekarno tidak terjebak pada gejala-gejala fasisme dikemudian hari. Ini bisa juga beralasan, karena Hatta adalah sosok sosialis yang masih bercengkrama dengan Soekarno sampai mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan (ketimbang Sjahrir, yang sedari awal menjadi kritikus Soekarno).


Hatta belajar dari gejala fasisme di Eropa dimana tirani mayoritas akan hidup berdampingan bersama totalitarian-militeristik. Tidak ada demokrasi dalam iklim politik yang tunggal, karena kekuasaan politik dan ekonomi hanya terpusat pada satu titik saja. Maka kritik Hatta terhadap individualisme menghasilkan antisis dari kolektivisme sebuah kearifan lokal masyarakat Indonesia, yang bisa dijadikan potensi menjalankan demokrasi parlementer.


Dalam “Demokrasi Kita” dia kembali menekankan pada aktivitas desa sebagai tulang punggung demokrasi. Bagi Hatta, dalam masyarakat desa asli Indonesia, tanah bukanlah milik seorang melainkan kepunyaan desa. Orang-orang hanya punya hak pakai. Orang-seorang dapat mempergunakan tanah yang masih kosong sebanyak yang dapat didapat dikerjakannya utuk keperluan hidupnya sekeluarga. Hanya menjual ia tidak boleh. Semangat kolektif ini ternyata pula pada: melaksanakan pekerjaan yang berat-berat, yang tidak terpikul oleh orang-seorang, menggarap sawah, memotong padi, membuat rumah, mengantar mayat ke kubur, membuat pengairan dan banyak lagi lainnya. Semua pekerjaan itu dilakukan bersama-sama secara gotong royong” (Hatta, 1992: 145).


Dalam tulisannya itu Hatta kembali menekankan kearifan lokal yang sebenarnya sudah mengandung prinsip-prinsip kebersamaan. Bagi Hatta pandangan ini dapat melahirkan kedaulatan rakyat yang kokoh. Ini adalah prinsip-prinsip Hatta yang berbeda dengan Soekarno dan Soepomo yang lebih cenderung pada negara kesatuan. Meskipun mereka sama-sama tidak sepakat pada paham liberalism, namun dalam menginternalisasi bentuk negara pemahan antara ‘kebersamaan’ dan ‘persatuan’ menjadi ide yang sulit disatukan dalam siding-sidang BPUPKI (Suleman, 2010).
Politik distribusi kekuasaan bagi Hatta semakin nyata setelah dia mengeluarkan Maklumat No.X tanggal 16 Oktober 1945. Mengubah dari sistem presidensial kearah parlementer. Langkah yang pertama dilakukan Hatta adalah peningkatan status KNIP menjadi pengganti DPR dan mengambil sebagian tugas MPR.


KNIP menjadi lembaga legeslatif perwakilan rakyat yang setara dengan lembaga eksekutif Presiden. Sehingga MPR bersama Presiden bermusyawarah untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Semenjak itu, banyak terjadi peralihan kekuasaan wewenang dalam lembaga tinggi negara (Noer, 1990). Proses peralihan wewenang dalam tata negara yang masih baru pun terus bergulir.


Setelah menekan sistem parlementer, secara logis dibutuhkan lahirnya banyak partai. Sehingga untuk menunjang sistem parlementer, Hatta mengeluarkan Maklumat 3 November 1945. Dimana dalam maklumat ini dianjurkan untuk membentuk partai banyak untuk mendukung pemilu di tahun 1946, meski pemilu tertunda karena adanya agresi militer Belanda (Noer, 1990).


Konsep kedaulatannya berdampak secara linear pada konsep sebuah kekuasaan, seperti yang sudah disinggung sebelumnya Hatta tidak menghendaki sebuah kekuasaan yang terpusat. Maka pilihan atas desentralisasi kekuasaan atau otonomi daerah menjadi satu pilihan yang masuk akal baginya.


“Oleh karena Indonesia terbagi atas beberapa pulau dan golongan maka haruslah tiap-tiap golongan, kecil atau besar, mendapat otonomi, mendapat hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Satu-satunya dapat mengatur pemerintahan sendiri menurut keperluan dan keyakinan sendiri, asal saja peraturan masing-masing tidak berlawanan dengan peraturan pemerintahan umum” (Suleman, 2010: 202).
Mengacu pada tulisan Hatta, memang opininya terkait soal desentralisasi kekuasaan sangat berimplikasi terhadap bentuk negara otonomi daerahe. Secara jelas Hatta lebih cenderung pada pilihan otonomi daerah, ketimbang integralistik. Pilihan politiknya bukan datang begitu saja, melainkan rangakaian teoritis dan benang merah atas logika distribusi kekuasaan.


Pembelaannya terhadap otonomi daerah bukanlah sebuah dukungan untuk melestarikan sistem kolonial Belanda belaka, yang tersisa pasca perundingan-perundingan. Jauh lebih dalam, Hatta menginginkan bentuk kedaulatan rakyat secara kongkrit bukan sebatas semboyan saja. Ketakutan Hatta bahwa kesatuan dapat mengancam kedaulatan rakyat terbukti dengan kebijakan dan sikap politik yang diambil Hatta ketika menjabat wakil presiden.


Inti dari demokrasi Hatta kalau boleh digaris bawahi adalah prinsip kedaulatan rakyat, dengan kedaulatan yang otonom maka keberagaman bisa terus hidup. Dengan iklim seperti ini demokrasi akan tumbuh subur dan memiliki cita-cita atas tumbuh kembangnya sosial demokrasi di Indonesia. Lebih lanjut dalam pidatonya di Solo bertepatan dengan Permusyawarahan Pamong Praja (7 Februari 1946) setahun setelah Indonesia merdeka, memiliki tema “Kedaulatan Rakyat” yang mengurai prinsip-prinsip kedaulatan itu.
“Kedaulatan rakyat berarti, bahwa kekuasaan untuk mengatur pemerintahan negri ada pada rakyat. Rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Tetapi putusan rakyat yang dapat menjadi peraturan pemerintahan bagi orang semuanya ialah keputusan yang ditetapkan dengan cara mupakat dalam satu perundingan yang teratur bentuknya dan jalannya (…) Jadinya, kedaulatan rakyat adalah kekuasan yang dijlankan oleh rakyat, atau atas nama rakyat diatas dasar permusyawaratan.


Permusyawaratan itu boleh diadakan langsung oleh semua orang yang dewasa pada satu daerah atau dengan jalan perwakilan, dengan jalan yang tidak langsung. Permusyawaratan yang langsung hanya dapat dilakukan pada satu desa yang tidak begitu besar jumlah penduduknya. Akan tetapi, manakala daerah itu sudah agak besar, maka permusyawaratan akan dilakukan dengan jalan perwakilan” (Kedaulatan Rakyat, 1946).
Pandangan ini sejalan dengan semangat parlementariat Hatta yang dikongkritkan dalam Maklumat No.X, musyawarah dan permusyawaratan digunakan Hatta untuk menyederhanakan sistem demokrasi perwakilan yang menurutnya dapat menjadi model demokrasi Indonesia.


Secara tersirat Hatta menekan partisipasi aktiv rakyat dalam arena demokrasi yang lebih luas, dengan terus mengadakan dialog pada tataran desa sebagai fundamental demokrasi Indonesia. Untuk soal demokrasi perwakilan Hatta memang tidak menjabarkan secara spesifik bagaimana harus mengatur partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan yang sifatnya kelokalan.
Di sini Hatta lebih menekankan perwakilan pada tingkat desa dan kabupaten-kota, sedangakan kecamatan, keresidenan dan provinsi sebatas territorial koordinat yang tidak dapat mengambil keputusan politik. Seperti banyak studi sejarah, pemilu pertama pada tahun 1952 yang menjadi kontestasi pemilu bukan saja dari partai politik yang memiliki kepengurusan pada tingkat nasional.


Tetapi kelompok-kelompok kepentingan yang mengusung klan tertentu atau bahkan nama tokoh untuk mendukung satu sosok agar duduk di parlemen. Secara praktek politik, demokrasi perwakilan ini sudah resmi masuk dalam dinamika liberalisme seutuhnya. Artinya wacana ideologi Hatta bukan tanpa distorsi dalam prakteknya, harapan Hatta untuk mempraktekan kolektivisme dan kebersamaan nyatanya terjadi persaingan secara liberal.


Musuh bagi Hatta adalah amoral manusia dan kepemimpinan yang tidak bertanggung jawab dapat berimplikasi negatif terhadap tatanan kehidupan lainnya. Wacana keadilan dan kesejahteraan yang diadopsi dari ideolog sosial demokrasi, cukup memiliki benang merah dengan pandangan Hatta soal kedaulatan;
“Demikian juga dengan kedaulatan rakyat, yang dalam praktek hidup berlaku sebagai pemerintah rakyat. Syarat bagi kekuasaan ialah keadilan, yang dengan sendirinya harus membawa kesejahteraan bagi segala orang. Manakala pemerintahan rakyat tidak membawa keadilan dan kesejahteraan, melainkan menimbulkan kelaliman dan pencederaan, kekuasaannya itu tidak bisa kekal.
Dalam pangkuannya akan lahir tenaga dan aliran yang menentangyang akan membawa robohnya dan menimbulkan gantinya. Kedaulatan rakyat yang meluap dari batasnya dan melulu menjadi anarki, akan digantikan oleh peraturan pemerintah yang bertentangan dengan itu, monarki ataupun oligarki.


Digantikan oleh pemerintahan raja yang berkuasa sendiri atau oleh satu pemerintahan satu golongan kecil dengan kuasa penuh (…) Ikut berkuasa dalam hal menentukan pembagian barang-barang yang dihasilkan bersama-sama oleh kaum buruh dan kapital, dengan berdasarkan keadilan-sosial, itulah yang terpenting bagi rakyat jelata. Tetapi hak itulah yang belum ada. Itulah sebabanya, maka timbul aliran yang dibawa sosialisme, dengan menuntut adanya demokrasi sosial. Disebelah demokrasi politik yang telah dicapai, mestilah diadakan demokrasi ekonomi, supaya rakyat memperoleh kenikmaan dari kerja bersama dalam penghasilan masyarakat” (Kedaulatan Rakyat, 1946).


Tata kelola pemerintahan pusat dan daerah bukanlah pemerintahan yang hirarkis, bagi Hatta daerah juga harus diberikan kewenangan otonom untuk menentukan model pemerintahan sesuai dengan kultur setempat. Jadi otonomi daerah bagi Hatta adalah sebuah otonomi khusus bagi guna menjaga prilaku masyarakat yang banyak mengacu pada norma-norma kelokalan.


Meskipun ada otonomi khusus bagi daerah, namun acuan atau landasan untuk membuat kebijakan tetap mengacu pada pemerintahan umum. Konsep Hatta adalah menawarkan memerintah bersama Republik Indonesia tanpa menghilangkan kebebasan daerah itu sendiri. Karena rakyat daerah harus berdaulat maka, mereka memiliki hak untuk memilih pemimpin daerah dan wakil-wakilnya selain itu harus juga bertanggung jawab secara moral. Sehingga pemerintahan pusat dalam hal ini nasional menjadi badan kordinasi antara daerah dan simbol internasional.

Sumber : https://geotimes.co.id/kolom/bung-hatta-dalam-politik-distributif-dan-kedaulatan-rakyat/

Bung Hatta yang tak Gila Harta

Saat disodorkan amplop berisi uang perjalanan dinas, Hatta menolak: itu uang rakyat!
Jumat , 26 Jun 2020, 05:31 WIB

Wikipedia
Wakil Presiden pertama RI, Mohammad Hatta. Bung Hatta selalu menolak uang yang bukan haknya.
Red: Karta Raharja Ucu
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Karta Raharja Ucu
Kisah kejujuran Mohammad Hatta mungkin bagi pejabat di Indonesia adalah sebuah legenda. Bung Hatta, yang pernah menduduki jabatan sangat penting di republik ini, adalah sosok pria yang dikenal sederhana dan tak gila harta. Bahkan, biaya perjalanan dinasnya pun ia kembalikan ke negara ketika mengetahui ada kelebihan uang saku.

Cerita berawal dari tuturan I Wangsa Widjaja, sekretaris pribadi sang wakil presiden. Dalam buku yang ditulisnya berjudul Mengenang Bung Hatta, Wangsa, pria yang puluhan tahun mendampingi Bung Hatta, merawikan jika bosnya selalu mengembalikan kelebihan uang negara yang diberikan sebagai anggaran perjalanan dinas.

Pada 1970, ketika sudah tidak lagi menjadi wapres, Bung Hatta diundang ke Irian Jaya–sekarang bernama Papua. Sebagai catatan, Irian adalah akronim dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland yang diberikan pahlawan nasional asal Papua, Frans Kaisiepo. Namun, nama Irian diubah kembali menjadi Papua oleh Gus Dur saat masih menjadi presiden. (Kisah ini akan saya ceritakan nanti)

Kembali ke Papua, eh Bung Hatta. Saat diundang ke Irian Jaya, Bung Hatta juga meninjau tempat ia pernah dibuang pada masa kolonial Belanda. Drama pun terjadi ketika Bung Hatta disodori amplop berisi “uang saku” setelah ia dan rombongan tiba di Irian. “Surat apa ini?” tanya Bung Hatta.

Dijawab oleh Sumarno, menteri koordinator keuangan saat itu yang mengatur kunjungannya, “Bukan surat, Bung. Uang, uang saku untuk perjalanan Bung Hatta di sini.”

“Uang apa lagi? Bukankah semua ongkos perjalanan saya sudah ditanggung pemerintah? Dapat mengunjungi daerah Irian ini saja saya sudah harus bersyukur. Saya benar-benar tidak mengerti uang apa lagi ini?”

“Lho, Bung… ini uang dari pemerintah, termasuk dalam biaya perjalanan Bung Hatta dan rombongan,” kata Sumarno coba meyakinkan Bung Hatta.

“Tidak, itu uang rakyat. Saya tidak mau terima. Kembalikan,” kata Bung Hatta menolak amplop yang disodorkan kepadanya.

Rupanya Sumarno ingin meyakinkan Bung Hatta bahwa dia dan semua rombongan ke Irian dianggap sebagai pejabat. Menurut kebiasaan, pejabat diberi anggaran perjalanan, termasuk uang saku. Tidak mungkin dikembalikan lagi.

Setelah terdiam sebentar Bung Hatta berkata, “Maaf, Saudara, saya tidak mau menerima uang itu. Sekali lagi saya tegaskan, bagaimanapun itu uang rakyat, harus dikembalikan pada rakyat.”

Kemudian, ketika mengunjungi Tanah Merah tempat ia diasingkan, setelah memberikan wejangan kepada masyarakat Digbul, ia memanggil Sumarno. “Amplop yang berisi uang tempo hari apa masih Saudara simpan?” tanya Bung Hatta. Dijawab, “Masih Bung.”

Lalu, oleh Bung Hatta amplop dan seluruh isinya diserahkan kepada pemuka masyarakat di Digul. “Ini uang berasal dari rakyat dan telah kembali ke tangan rakyat,” kata Bung Hatta menegaskan.

Cerita Bung Hatta menolak menerima uang lebih berlanjut satu tahun setelahnya, tepatnya pada 1971 ketika ia pergi berobat ke Belanda. Saat tiba di Indonesia, Bung Hatta bertanya kepada Wangsa tentang catatan penerimaan dan pemakaian uang selama perjalanan. Ketika mengetahui ada sisa uang, ia memerintahkan Wangsa mengembalikan kepada negara dan mengucapkan terima kasih kepada presiden.

Wangsa pun bergegas mengembalikan uang ke Sekretariat Negara. Namun, Wangsa malah dijadikan bahan tertawaan di sana. Alasannya, uang yang sudah dikeluarkan dianggap sah menjadi orang yang dibiayai. Apalagi, yang dibiayai adalah mantan wakil presiden yang ditanggung negara.

Saat itu Wangsa pusing tujuh keliling. Ia menjelasan kepada Bung Hatta jika sisa uang perjalanan dinas adalah uang saku tambahan. Namun, Bung Hatta menegur Wangsa dengan keras. “Kebutuhan rombongan dan saya sudah tercukupi, jadi harus dikembalikan, dan kalau masih ada sisanya itu wajib dikembalikan.”

Wangsa menyebut, saat itu tidak ada terlintas dalam kepala Bung Hatta memanfaatkan uang dari negara untuk kepentingan pribadi. Padahal, saat itu ekonomi Bung Hatta morat-marit. Bung Hatta, kata Wangsa, selalu melihat uang dari negara adalah uang rakyat.

Singkat cerita, Wangsa pun berhasil mengembalikan uang kepada Sekneg sembari membawa bukti penyerahan. Setelah itu, Bung Hatta puas.

https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qchuts282