Bung Hatta Dalam Politik Distributif Dan Kedaulatan Rakyat

ABI REKSO PANGGALIH

Rabu, 24 Juni 2020


Sejak muda Hatta sudah cukup yakin dengan sistem pemerintahan yang harus dikelola dengan mekanisme demokrasi. Dalam sikap pembelaannya di Belanda, Bung Hatta menggugat prinsip-prinsip demokrasi Barat terhadap realitas politik kolonialisme Hindia Belanda.


Selain penjajahan bangsa lain, Hatta melihat kepemimpinan yang otoritarian oleh bangsa sendiri juga menjadi ancaman terhadap rakyat. Hal ini diperlihatkan pada pemerintahan fasis di Jerman. Pemerintahan totalitarian Hitler melahirkan sengsara untuk bangsa Jerman dan bangsa lain.


Landasan Hatta menyetujui sistem demokrasi, memanglah akar dari Barat di mana sistem ini adalah konsekuensi logis atas penalaran liberalisme. Pandangan liberalisme ini mengacu pada persoalan kebebasan dan perlindungan hak-hak individu, serta mempertimbangkan aspek-aspek lain. Cara berfikir seperti ini banyak diadopsi oleh kelompok utilitarian seperti Bentahm dan J.S Mills pada abad 19, dengan slogan ‘the great happiness is the great number’.
Apabila cara pandang itu diterapkan dalam kehidupan sosial-politik masyarakat, maka secara logis interaksi ekonomi akan melahirkan sistem kapitalisme yang menganggap setiap manusia sebagai ‘homonicus economic’, titik inilah yang menjadi orientasi kritik Hatta. Paling tidak keyakinan Hatta terhadap demokrasi tidaklah meletakkan seutuhnya pada konsep liberalism. Karena Hatta juga ingin menekan dan mempertimbangkan aspek sosialisme dalam praktek demokrasi di Indonesia.


Secara umum ada dua prinsip demokrasi yang ingin kita garis bawahi dalam pandangan Hatta, pertama adalah kepemimpinan yang tidak berjalan pada pola otoritarian. Kedua penekanan pada prinsip sosialisme (persaudaraan, keadilan dan kesetaraan) dalam kedudukan lembaga-lembaga negara dan proses politik.


Selanjutnya kita akan melacak kembali pandangan Hatta yang berkaitan dengan dua prinsip tadi dalam memahmi demokrasi dan menuju praktek demokrasi di Indonesia. Dalam opininya di surat kabar Pemandangan tahun 1934 dengan judul ‘Fasisme dan Paradoks’, bisa mewakilkan pandangan Hatta atas kegelisahan terhadap otoritarian dan ultra-nasionalisme.


Jauh hari sebelum Indonesia merdeka Hatta tidak menginginkan bentuk negra merdeka yang akan mengarah fasisme, ini menjadi mungkin karena situasi Hatta menulis artikel ini. Di saat fasisme menjadi kekuatan baru di Eropa yang merugikan gerakan buruh dan membunuh sistem demokrasi.
Hatta menulis, dasar fasisme dalah berontak menentang keadaan yang ada. Dan dipandang dalam kacamata lain adalah tanda yang menyatakan satu ‘minder waardigheids –complex’. Mussolini yang bermula memeluk sosialisme, membantingkan pikirannya yang lama itu. Pada sangkanya demokrasi dan sosialisme-lah yang bersalah atas keadaan yang merendahkan derajat Italia di mata pergaulan internasional. Inilah satu paradoks yang didapat dalam pergerakan fasisme di Italia.


Hatta melanjutkan, mula-mula Mussolini sebagai sosialis dia berjuang untuk membela nasib kaum buruh, hendak mengangkat derajat kaum proletariat. kemudian sebagai fasis dia hendak mengangkat derajat bangsanya yang diperlakukan sebagai proletariat sebagai dunia luaran. Untuk mencapai Cooperative Staat itu, Mussolini menindas segala pergerakan yang yang menganjurkan perjuangan kelas dan menghancurkan pergerakan pekerja lama yang berdasar pada klassentrijd itu.


Kaum buruh dan kapitalis diperintah bekerja bersama-sama dibawah penjagaan Staat, yang memegang segala kekuasaan. Dan fasisme tidak menghilangkan milik privat atas alat perusahaan besar, sehingga dasar kekuatan besar kaum kapitalis tidak terganggu. Menurut kedudukan yang seperti itu, tidak heran kalau kaum kapitalis bergantung pada Mussolini. Fasisme dianggap oleh mereka sebagai tempat tiang bergantung dan sendi untuk bertahan, menentang dan menghancurkan demokrasi yang bertambah lama bertambah besar dan kuat” (Fasisme dan Paradoks, 1934).


Dalam sikapnya, Hatta memunculkan sebuah paradoks dalam sistem fasisme. Pandangan fasisme itu dapat mengancam kebebasan dan kesejahteraan kaum bawah, dalam hal ini bisa diartikan kelas pekerja dan petani miskin. Kegelisahan akan kelahiran fasisme di Indonesia bukanlah tanpa alasan bagi Hatta.


Fasisme dapat dipahami sebagai kebusukan atas sosialisme, persoalan dalam menegakkan sosialisme masa PD II menggiring tokoh-tokoh sosialis di dunia untuk menarik demarkasi kebangsaan dan menjadi aktor perang yang berjalan bersamaan dengan kebencian rasial.
Wiliam Ebenstein berpendapat, gejala persoalan fasisme bisa menyerang sebuah bangsa yang putus harapan akan realitas situasi, sehingga fasisme seolah secara langsung menawarkan kebangkitan dengan membunuh demokrasi dan menghapuskan hak azasi manusia secara massal. Politik seperti ini dikokohkan atas gerakan ‘Nasionalisme’ menuju ‘Ultra-Nasionalis’ dan disemai benih kebencian rasial yang harus bertanggung jawab atas kegagalan bangsanya (Ebenstein, 2006).


Dengan alasan seperti ini jugalah Hatta sangat riskan dengan kemunculan fasisme dalam tubuh pergerakan kemerdekaan. Apabila kita kembali memahami gagasan Hatta yang dituliskan setelah dia kembali ke Indonesia dan memimpin PNI Pendidikan bersama Sjahrir. Ini adalah satu era dimana Hatta mulai masuk dalam kehidupan negri jajahan Hindia Belanda. Sehingga kita menemukan satu oase intelektual seorang Hatta yang berdiri diatas kondisi riil (sebenarnya). Dari banyak pandangannya kita berupaya menangkap insight yang dipancarkan Hatta, Hatta lebih cenderung memiliki pandangan yang reformis ketimbang Soekarno yang revolusioner dan meledak-ledak diatas podium.


Bagi Hatta revolusi tidak selalu melahirkan tatanan sosial yang lebih baik, atau justru sebaliknya menjadi lebih buruk. Karena dalam revolusi sosial, para aktor revolusioner tidak bisa teridentifikasi dalam strata moral dan militansi perjuangan. Dan banyak golongan opurtunis yang mengambil kesempatan untuk dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat yang semula dibelanya.


Pandangan serupa ditulis Hatta dalam ‘Menuju Indonesia Merdeka’, yang dikutip oleh Zulfikri Suleman; “demokrasi Barat yang dilahirkan oleh Revolusi Perancis tiada membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme” (Suleman, 2010).
Kutipan itu memiliki benang merah dalam pandangan Hatta soal kediktatoran fasisme dan kondisi revolusi yang sedang berjalan di Indonesia menuju kemerdekaan, kala itu. Hatta tidak menginginkan gerakan revolusi kemerdekaan menjadi sebuah paradoks dikemudian hari, maka dari itu Hatta lebih memiliki kecenderungan pada pilihan reformis. Meskipun sikap itu tidak menghilangkan semangat Hatta untuk memerdekakan Indonesia.


Dikemudian hari Hatta (bersama Soekarno) menjadi kolaborator dengan Jepang, yang memberikan sebuah penilaian inkonsistensi terhadap semangat anti-fasis. Deliar Noer menuliskan, bahwa pemerintahan fasis Jepang memperlihatkan gaya militerisme dan totalitarian ditengah-tengah perang pasifik.


Gaya pendudukan Jepang menjadi teror kematian bukan saja untuk rakyat tapi juga bagi pemimpin gerakan kemerdekaan. Hatta mendapat ancaman dibunuh oleh Kempeitai karena Hatta dianggap komunis (Noer, 1990). Situasi ini membuat Hatta harus berkolaborasi dengan Jepang pada kebijkan Romusha.


Pada masa itu Hatta juga menggelorakan semangat untuk mendukung Jepang dalam kondisi perang pasifik melalui pidato dan tulisan-tulisannya. Meskipun Hatta juga menyisipkan semangat kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan bangsa lain, dimana Hatta kembali menyampaikan pikiran-pikiran yang di tuliskan pada masa 1920’an untuk kembali menyuntikan semangat nasionalisme (Noer, 1990).


Selain itu kita juga bisa memahami kenapa Hatta memilih menjadi kolaborator ketimbang keluar menjadi oposisi. Ada pertimbangan lain, Hatta harus tetap mengawal semangat nasionalisme Soekarno dengan pandangan-pandangan Sosialismenya, sehingga paradigma Soekarno tidak terjebak pada gejala-gejala fasisme dikemudian hari. Ini bisa juga beralasan, karena Hatta adalah sosok sosialis yang masih bercengkrama dengan Soekarno sampai mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan (ketimbang Sjahrir, yang sedari awal menjadi kritikus Soekarno).


Hatta belajar dari gejala fasisme di Eropa dimana tirani mayoritas akan hidup berdampingan bersama totalitarian-militeristik. Tidak ada demokrasi dalam iklim politik yang tunggal, karena kekuasaan politik dan ekonomi hanya terpusat pada satu titik saja. Maka kritik Hatta terhadap individualisme menghasilkan antisis dari kolektivisme sebuah kearifan lokal masyarakat Indonesia, yang bisa dijadikan potensi menjalankan demokrasi parlementer.


Dalam “Demokrasi Kita” dia kembali menekankan pada aktivitas desa sebagai tulang punggung demokrasi. Bagi Hatta, dalam masyarakat desa asli Indonesia, tanah bukanlah milik seorang melainkan kepunyaan desa. Orang-orang hanya punya hak pakai. Orang-seorang dapat mempergunakan tanah yang masih kosong sebanyak yang dapat didapat dikerjakannya utuk keperluan hidupnya sekeluarga. Hanya menjual ia tidak boleh. Semangat kolektif ini ternyata pula pada: melaksanakan pekerjaan yang berat-berat, yang tidak terpikul oleh orang-seorang, menggarap sawah, memotong padi, membuat rumah, mengantar mayat ke kubur, membuat pengairan dan banyak lagi lainnya. Semua pekerjaan itu dilakukan bersama-sama secara gotong royong” (Hatta, 1992: 145).


Dalam tulisannya itu Hatta kembali menekankan kearifan lokal yang sebenarnya sudah mengandung prinsip-prinsip kebersamaan. Bagi Hatta pandangan ini dapat melahirkan kedaulatan rakyat yang kokoh. Ini adalah prinsip-prinsip Hatta yang berbeda dengan Soekarno dan Soepomo yang lebih cenderung pada negara kesatuan. Meskipun mereka sama-sama tidak sepakat pada paham liberalism, namun dalam menginternalisasi bentuk negara pemahan antara ‘kebersamaan’ dan ‘persatuan’ menjadi ide yang sulit disatukan dalam siding-sidang BPUPKI (Suleman, 2010).
Politik distribusi kekuasaan bagi Hatta semakin nyata setelah dia mengeluarkan Maklumat No.X tanggal 16 Oktober 1945. Mengubah dari sistem presidensial kearah parlementer. Langkah yang pertama dilakukan Hatta adalah peningkatan status KNIP menjadi pengganti DPR dan mengambil sebagian tugas MPR.


KNIP menjadi lembaga legeslatif perwakilan rakyat yang setara dengan lembaga eksekutif Presiden. Sehingga MPR bersama Presiden bermusyawarah untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Semenjak itu, banyak terjadi peralihan kekuasaan wewenang dalam lembaga tinggi negara (Noer, 1990). Proses peralihan wewenang dalam tata negara yang masih baru pun terus bergulir.


Setelah menekan sistem parlementer, secara logis dibutuhkan lahirnya banyak partai. Sehingga untuk menunjang sistem parlementer, Hatta mengeluarkan Maklumat 3 November 1945. Dimana dalam maklumat ini dianjurkan untuk membentuk partai banyak untuk mendukung pemilu di tahun 1946, meski pemilu tertunda karena adanya agresi militer Belanda (Noer, 1990).


Konsep kedaulatannya berdampak secara linear pada konsep sebuah kekuasaan, seperti yang sudah disinggung sebelumnya Hatta tidak menghendaki sebuah kekuasaan yang terpusat. Maka pilihan atas desentralisasi kekuasaan atau otonomi daerah menjadi satu pilihan yang masuk akal baginya.


“Oleh karena Indonesia terbagi atas beberapa pulau dan golongan maka haruslah tiap-tiap golongan, kecil atau besar, mendapat otonomi, mendapat hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Satu-satunya dapat mengatur pemerintahan sendiri menurut keperluan dan keyakinan sendiri, asal saja peraturan masing-masing tidak berlawanan dengan peraturan pemerintahan umum” (Suleman, 2010: 202).
Mengacu pada tulisan Hatta, memang opininya terkait soal desentralisasi kekuasaan sangat berimplikasi terhadap bentuk negara otonomi daerahe. Secara jelas Hatta lebih cenderung pada pilihan otonomi daerah, ketimbang integralistik. Pilihan politiknya bukan datang begitu saja, melainkan rangakaian teoritis dan benang merah atas logika distribusi kekuasaan.


Pembelaannya terhadap otonomi daerah bukanlah sebuah dukungan untuk melestarikan sistem kolonial Belanda belaka, yang tersisa pasca perundingan-perundingan. Jauh lebih dalam, Hatta menginginkan bentuk kedaulatan rakyat secara kongkrit bukan sebatas semboyan saja. Ketakutan Hatta bahwa kesatuan dapat mengancam kedaulatan rakyat terbukti dengan kebijakan dan sikap politik yang diambil Hatta ketika menjabat wakil presiden.


Inti dari demokrasi Hatta kalau boleh digaris bawahi adalah prinsip kedaulatan rakyat, dengan kedaulatan yang otonom maka keberagaman bisa terus hidup. Dengan iklim seperti ini demokrasi akan tumbuh subur dan memiliki cita-cita atas tumbuh kembangnya sosial demokrasi di Indonesia. Lebih lanjut dalam pidatonya di Solo bertepatan dengan Permusyawarahan Pamong Praja (7 Februari 1946) setahun setelah Indonesia merdeka, memiliki tema “Kedaulatan Rakyat” yang mengurai prinsip-prinsip kedaulatan itu.
“Kedaulatan rakyat berarti, bahwa kekuasaan untuk mengatur pemerintahan negri ada pada rakyat. Rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Tetapi putusan rakyat yang dapat menjadi peraturan pemerintahan bagi orang semuanya ialah keputusan yang ditetapkan dengan cara mupakat dalam satu perundingan yang teratur bentuknya dan jalannya (…) Jadinya, kedaulatan rakyat adalah kekuasan yang dijlankan oleh rakyat, atau atas nama rakyat diatas dasar permusyawaratan.


Permusyawaratan itu boleh diadakan langsung oleh semua orang yang dewasa pada satu daerah atau dengan jalan perwakilan, dengan jalan yang tidak langsung. Permusyawaratan yang langsung hanya dapat dilakukan pada satu desa yang tidak begitu besar jumlah penduduknya. Akan tetapi, manakala daerah itu sudah agak besar, maka permusyawaratan akan dilakukan dengan jalan perwakilan” (Kedaulatan Rakyat, 1946).
Pandangan ini sejalan dengan semangat parlementariat Hatta yang dikongkritkan dalam Maklumat No.X, musyawarah dan permusyawaratan digunakan Hatta untuk menyederhanakan sistem demokrasi perwakilan yang menurutnya dapat menjadi model demokrasi Indonesia.


Secara tersirat Hatta menekan partisipasi aktiv rakyat dalam arena demokrasi yang lebih luas, dengan terus mengadakan dialog pada tataran desa sebagai fundamental demokrasi Indonesia. Untuk soal demokrasi perwakilan Hatta memang tidak menjabarkan secara spesifik bagaimana harus mengatur partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan yang sifatnya kelokalan.
Di sini Hatta lebih menekankan perwakilan pada tingkat desa dan kabupaten-kota, sedangakan kecamatan, keresidenan dan provinsi sebatas territorial koordinat yang tidak dapat mengambil keputusan politik. Seperti banyak studi sejarah, pemilu pertama pada tahun 1952 yang menjadi kontestasi pemilu bukan saja dari partai politik yang memiliki kepengurusan pada tingkat nasional.


Tetapi kelompok-kelompok kepentingan yang mengusung klan tertentu atau bahkan nama tokoh untuk mendukung satu sosok agar duduk di parlemen. Secara praktek politik, demokrasi perwakilan ini sudah resmi masuk dalam dinamika liberalisme seutuhnya. Artinya wacana ideologi Hatta bukan tanpa distorsi dalam prakteknya, harapan Hatta untuk mempraktekan kolektivisme dan kebersamaan nyatanya terjadi persaingan secara liberal.


Musuh bagi Hatta adalah amoral manusia dan kepemimpinan yang tidak bertanggung jawab dapat berimplikasi negatif terhadap tatanan kehidupan lainnya. Wacana keadilan dan kesejahteraan yang diadopsi dari ideolog sosial demokrasi, cukup memiliki benang merah dengan pandangan Hatta soal kedaulatan;
“Demikian juga dengan kedaulatan rakyat, yang dalam praktek hidup berlaku sebagai pemerintah rakyat. Syarat bagi kekuasaan ialah keadilan, yang dengan sendirinya harus membawa kesejahteraan bagi segala orang. Manakala pemerintahan rakyat tidak membawa keadilan dan kesejahteraan, melainkan menimbulkan kelaliman dan pencederaan, kekuasaannya itu tidak bisa kekal.
Dalam pangkuannya akan lahir tenaga dan aliran yang menentangyang akan membawa robohnya dan menimbulkan gantinya. Kedaulatan rakyat yang meluap dari batasnya dan melulu menjadi anarki, akan digantikan oleh peraturan pemerintah yang bertentangan dengan itu, monarki ataupun oligarki.


Digantikan oleh pemerintahan raja yang berkuasa sendiri atau oleh satu pemerintahan satu golongan kecil dengan kuasa penuh (…) Ikut berkuasa dalam hal menentukan pembagian barang-barang yang dihasilkan bersama-sama oleh kaum buruh dan kapital, dengan berdasarkan keadilan-sosial, itulah yang terpenting bagi rakyat jelata. Tetapi hak itulah yang belum ada. Itulah sebabanya, maka timbul aliran yang dibawa sosialisme, dengan menuntut adanya demokrasi sosial. Disebelah demokrasi politik yang telah dicapai, mestilah diadakan demokrasi ekonomi, supaya rakyat memperoleh kenikmaan dari kerja bersama dalam penghasilan masyarakat” (Kedaulatan Rakyat, 1946).


Tata kelola pemerintahan pusat dan daerah bukanlah pemerintahan yang hirarkis, bagi Hatta daerah juga harus diberikan kewenangan otonom untuk menentukan model pemerintahan sesuai dengan kultur setempat. Jadi otonomi daerah bagi Hatta adalah sebuah otonomi khusus bagi guna menjaga prilaku masyarakat yang banyak mengacu pada norma-norma kelokalan.


Meskipun ada otonomi khusus bagi daerah, namun acuan atau landasan untuk membuat kebijakan tetap mengacu pada pemerintahan umum. Konsep Hatta adalah menawarkan memerintah bersama Republik Indonesia tanpa menghilangkan kebebasan daerah itu sendiri. Karena rakyat daerah harus berdaulat maka, mereka memiliki hak untuk memilih pemimpin daerah dan wakil-wakilnya selain itu harus juga bertanggung jawab secara moral. Sehingga pemerintahan pusat dalam hal ini nasional menjadi badan kordinasi antara daerah dan simbol internasional.

Sumber : https://geotimes.co.id/kolom/bung-hatta-dalam-politik-distributif-dan-kedaulatan-rakyat/

Bung Hatta yang tak Gila Harta

Saat disodorkan amplop berisi uang perjalanan dinas, Hatta menolak: itu uang rakyat!
Jumat , 26 Jun 2020, 05:31 WIB

Wikipedia
Wakil Presiden pertama RI, Mohammad Hatta. Bung Hatta selalu menolak uang yang bukan haknya.
Red: Karta Raharja Ucu
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Karta Raharja Ucu
Kisah kejujuran Mohammad Hatta mungkin bagi pejabat di Indonesia adalah sebuah legenda. Bung Hatta, yang pernah menduduki jabatan sangat penting di republik ini, adalah sosok pria yang dikenal sederhana dan tak gila harta. Bahkan, biaya perjalanan dinasnya pun ia kembalikan ke negara ketika mengetahui ada kelebihan uang saku.

Cerita berawal dari tuturan I Wangsa Widjaja, sekretaris pribadi sang wakil presiden. Dalam buku yang ditulisnya berjudul Mengenang Bung Hatta, Wangsa, pria yang puluhan tahun mendampingi Bung Hatta, merawikan jika bosnya selalu mengembalikan kelebihan uang negara yang diberikan sebagai anggaran perjalanan dinas.

Pada 1970, ketika sudah tidak lagi menjadi wapres, Bung Hatta diundang ke Irian Jaya–sekarang bernama Papua. Sebagai catatan, Irian adalah akronim dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland yang diberikan pahlawan nasional asal Papua, Frans Kaisiepo. Namun, nama Irian diubah kembali menjadi Papua oleh Gus Dur saat masih menjadi presiden. (Kisah ini akan saya ceritakan nanti)

Kembali ke Papua, eh Bung Hatta. Saat diundang ke Irian Jaya, Bung Hatta juga meninjau tempat ia pernah dibuang pada masa kolonial Belanda. Drama pun terjadi ketika Bung Hatta disodori amplop berisi “uang saku” setelah ia dan rombongan tiba di Irian. “Surat apa ini?” tanya Bung Hatta.

Dijawab oleh Sumarno, menteri koordinator keuangan saat itu yang mengatur kunjungannya, “Bukan surat, Bung. Uang, uang saku untuk perjalanan Bung Hatta di sini.”

“Uang apa lagi? Bukankah semua ongkos perjalanan saya sudah ditanggung pemerintah? Dapat mengunjungi daerah Irian ini saja saya sudah harus bersyukur. Saya benar-benar tidak mengerti uang apa lagi ini?”

“Lho, Bung… ini uang dari pemerintah, termasuk dalam biaya perjalanan Bung Hatta dan rombongan,” kata Sumarno coba meyakinkan Bung Hatta.

“Tidak, itu uang rakyat. Saya tidak mau terima. Kembalikan,” kata Bung Hatta menolak amplop yang disodorkan kepadanya.

Rupanya Sumarno ingin meyakinkan Bung Hatta bahwa dia dan semua rombongan ke Irian dianggap sebagai pejabat. Menurut kebiasaan, pejabat diberi anggaran perjalanan, termasuk uang saku. Tidak mungkin dikembalikan lagi.

Setelah terdiam sebentar Bung Hatta berkata, “Maaf, Saudara, saya tidak mau menerima uang itu. Sekali lagi saya tegaskan, bagaimanapun itu uang rakyat, harus dikembalikan pada rakyat.”

Kemudian, ketika mengunjungi Tanah Merah tempat ia diasingkan, setelah memberikan wejangan kepada masyarakat Digbul, ia memanggil Sumarno. “Amplop yang berisi uang tempo hari apa masih Saudara simpan?” tanya Bung Hatta. Dijawab, “Masih Bung.”

Lalu, oleh Bung Hatta amplop dan seluruh isinya diserahkan kepada pemuka masyarakat di Digul. “Ini uang berasal dari rakyat dan telah kembali ke tangan rakyat,” kata Bung Hatta menegaskan.

Cerita Bung Hatta menolak menerima uang lebih berlanjut satu tahun setelahnya, tepatnya pada 1971 ketika ia pergi berobat ke Belanda. Saat tiba di Indonesia, Bung Hatta bertanya kepada Wangsa tentang catatan penerimaan dan pemakaian uang selama perjalanan. Ketika mengetahui ada sisa uang, ia memerintahkan Wangsa mengembalikan kepada negara dan mengucapkan terima kasih kepada presiden.

Wangsa pun bergegas mengembalikan uang ke Sekretariat Negara. Namun, Wangsa malah dijadikan bahan tertawaan di sana. Alasannya, uang yang sudah dikeluarkan dianggap sah menjadi orang yang dibiayai. Apalagi, yang dibiayai adalah mantan wakil presiden yang ditanggung negara.

Saat itu Wangsa pusing tujuh keliling. Ia menjelasan kepada Bung Hatta jika sisa uang perjalanan dinas adalah uang saku tambahan. Namun, Bung Hatta menegur Wangsa dengan keras. “Kebutuhan rombongan dan saya sudah tercukupi, jadi harus dikembalikan, dan kalau masih ada sisanya itu wajib dikembalikan.”

Wangsa menyebut, saat itu tidak ada terlintas dalam kepala Bung Hatta memanfaatkan uang dari negara untuk kepentingan pribadi. Padahal, saat itu ekonomi Bung Hatta morat-marit. Bung Hatta, kata Wangsa, selalu melihat uang dari negara adalah uang rakyat.

Singkat cerita, Wangsa pun berhasil mengembalikan uang kepada Sekneg sembari membawa bukti penyerahan. Setelah itu, Bung Hatta puas.

https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qchuts282

111 Tahun Pak Natsir, Menteri Berkemeja Tambalan

Rabu, 24 Juli 2019
Oleh Asro Kamal Rokan

Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Cornell Unversity, Amerika Serikat, George McTurnan Kahin, hampir tidak percaya yang ditemuinya adalah Mohammad Natsir, Menteri Penerangan RI. Natsir sangat sederhana, kemejanya bertambalan di beberapa bagian.

“Saya menemukan seorang yang sederhana dan rendah hati. Pakaiannya tidak mencerminkan sebagai seorang menteri dari suatu pemerintahan. Kemejanya bertambalan,” kenang Kahin dalam buku Mohammad Natsir, 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan, diterbitkan Pustaka Antara Jakarta (1978).

Beberapa minggu kemudian, kenang Kahin, staf yang bekerja di kantornya berpatungan membelikannya sehelai baju yang lebih pantas. Mereka katakan, dengan baju itu pemimpin mereka akan kelihatan seperti menteri sesungguhnya.

Kahin berkenalan dengan Natsir melalui Agus Salim di Yogyakarta, 1948. Saat itu Natsir Menteri Penerangan. Sebelum pertemuan, Agus Salim bercerita tentang Natsir, yang sederhana, cerdas, dan penuh kejujuran. “Jika Anda hendak memahami yang terjadi dalam Republik, Anda seharusnya berbicara dengannya”.

Selain Natsir, Prof Kahin –yang melakukan penelitian tentang pergerakan revolusi Indonesia– juga mewawancarai beberapa tokoh, antara lain Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Agus Salim, dan Ali Sastroamidjojo. Penelitian tersebut dibukukan dengan judul Nationalism and Revolution in Indonesia, diterbitkan Cornell University (1952).

Kahin menyebut Pak Nasir sebagai: The last giants among the Indonesia’s nationalist and revolutionary political leaders.

Mohammad Natsir (Dokumentasi Keluarga)

Teladan Pak Natsir

Mohammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Sumatra Barat, 17 Juli 1908, meninggal di Jakarta, 6 Februari 1993 pada umur 84 tahun. Pekan lalu, 111 tahun Pak Nasir –ulama, politisi, wartawan, dan pejuang kemerdekaan Indonesia.

Kesederhanaan Natsir tidak saja soal kemeja bertambalan, tapi juga soal rumah. Di Jakarta, Natsir tidak punya rumah. Pendiri partai Masjumi ini menumpang di rumah sahabatnya, Prawoto Mangkusasmito di Tanah Abang. Saat sebagai Menteri Penerangan di Jogyakarta, Natsir tinggal di paviliun rumah Agus Salim, yang dipinjamkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Kembali ke Jakarta, Menteri Penerangan ini mendapat rumah dinas dalam gang di Jalan Jawa, Jakarta. Rumah itu diisi perabot bekas. Anak-anaknya bertanya soal perabotan bekas tersebut, dan Pak Natsir menjawab, “Jangan cari yang tiada, pandai-pandailah mensyukuri nikmat”.

Saat menjabat sebagai Perdana Menteri (PM), 1950, Natsir pindah ke rumah dinas di Jl. Pegangsaan. Setelah tidak menjadi PM, sekretarisnya, Maria Ulfa, menyerahkan dana taktis sebagai PM, namun Natsir menyerahkan semua dana itu ke koperasi karyawan, tanpa mengambilnya sedikit pun. Mobil dinas dan sopir pun langsung dikembalikan. Natsir pulang dengan sepeda ontelnya.

Siti Muchliesah, putri Pak Natsir, suatu kali mendengarkan perbincangan ayahnya dengan seseorang dari Medan. Orang tersebut menawarkan mobil sedan mewah Chevrolet Impala. Namun, dengan halus Pak Natsir menolaknya.

Pak Natsir menguasai bahasa Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, dan Arab. Hidupnya penuh warna. Selain ulama, penulis produktif, dan politisi handal, Pak Nasir juga suka karya-karya Mozart dan Beethoven. Bersama sahabatnya, Douwes Dekker, Pak Natsir memainkan biola, Dekker bermain gitar.

Penggemar novel sastrawan Rusia, Boris Pasternak ini, menjadi Ketua Umum Masyumi pada 1949-1958. Pada pemilihan umum 1955, partai ini meraih tempat kedua dengan jumlah pemilih 7,6 juta (20,9 persen), di bawah Partai Nasional Indonesia, yang diketuai Presiden Soekarno (22,3 persen). Di bawah Masyumi, Nahdlatul Ulama (18,4 persen), dan PKI (16 persen).

Tiga tahun setelah Pemilu, Soekarno membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) tanpa proses pengadilan. Soekarno menuduh tokoh-tokoh Masyumi dan PSI terlibat Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), gerakan yang menuntut otonomi daerah.

Selain menuntut otonomi daerah –karena Sekarno dinilai mengabaikan kesejahteraan rakyat di luar Jawa– gerakan ini juga sebagai reaksi atas semakin kuatnya pengaruh PKI dalam pemerintahan Soekarno.

Mohammad Natsir (Dokumentasi Keluarga)

Negarawan

Sebagai pemimpin partai Islam Masyumi, peran besar Natsir dalam menyatukan kembali Indonesia dalam beberapa negara bagian, banyak dilupakan. Natsir yang ketika itu ketua Fraksi Masyumi di parlemen sementara, memperjuangan mosi, yang kemudian dikenal dengan nama Mosi Integral Natsir.

Mosi ini muncul sebagai reaksi Natsir atas hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, 1949. KMB menyetujui pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan 16 negara bagian lainnya. Natsir melihat, hasil KMB ini sebagai rencana Belanda untuk menguasai Indonesia kembali.

Di parlemen, Mosi Integral Natsir disepakati pada 2 April 1950. Semua fraksi setuju RIS berserta 16 negara bagian dibubarkan, diganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tugas Natsir berikutnya membujuk para pemimpin RIS dan 16 negara bagian untuk bergabung dalam NKRI.

Melalui lobi dan keluwesan diplomasi, Natsir berhasil membujuk para pemimpin tersebut. Wakil Presiden Mohammad Hatta menyebut Mosi Intergral Natsir ini bagaikan proklamasi kedua Indonesia setelah Proklamasi 17 Agustus 1945.

Setelah negara bagian bersatu, Presiden Soekarno mengangkat Natsir sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia (1950-1951). Sebagai pemimpin partai Islam dan memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam politik, Natsir justru melibatkan pemimpin partai Kristen dan Katolik dalam kabinetnya, selain kalangan sosialis. Natsir menyebutnya sebagai zaken kabinet –kabinet ahli.

Mengenai hal ini, Natsir berprinsip negara ini harus diurus bersama. ”Untuk kepentingan bangsa, para politisi tidak bicara kami dan kamu, tetapi kita,” kata Natsir dalam wawancara dengan Majalah Editor, 1988.

Pada 26 April 1951, Natsir mundur antara lain karena perbedaan tajam dengan Soekarno soal ideologi. Soekarno cenderung nasionalisme sekuler, seperti Turki semasa Mustafa Kemal Atatürk, yang menjadi idola Soekarno.

Menyusul gerakan PRRI dan pembubaran Masyumi serta PSI, pemerintah Soekarno menjebloskan Natsir ke penjara tanpa proses pengadilan, di Malang, pada 1962. Setelah pemerintah Soekarno jatuh dan diganti Orde Baru, Natsir dibebaskan. Namun, Masyumi tetap tidak boleh berdiri. Semangat Masyumi menjalar di Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Pada masa Orde Baru, Natsir tetap dikucilkan. Sebagai ketua Kongres Muslim Sedunia, Sekjen Rabitah al-Alam al-lslami (World Moslem League), dan Presiden The Oxford Centre for Islamic Studies London, Pak Natsir dilarang ke luar negeri mengikuti pertemuan organisasi-organisasi itu. Pak Natsir dicekal, terutama setelah menandatangani Petisi 50 yang mengkritisi Soeharto.

Namun demikian, sebagai negarawan, Pak Natsir tetap mengambil peran untuk kebaikan bangsa dan negara. Ketika Presiden Soeharto menemui kesulitan untuk memulihkan hubungan dengan Malaysia, Pak Natsir mengirim surat kepada sahabatnya PM Malaysia, Tengku Abdurrahman, agar menerima utusan Soeharto dalam memulihkan hubungan kedua negara.

Tidak hanya itu. Saat Orde Baru gagal meyakinkan Jepang untuk membantu pendanaan untuk Indonesia, Pak Natsir menyurati sahabatnya, Perdana Menteri Jepang Takeo Fukuda. Dari sini, atas inisiatif Jepang, didirikanlah International Governmental Group for Indonesia (IGGI).

“Mr Natsir meyakinkan saya untuk membantu Pemerintah Indonesia,” kata Fukuda. Ketika Pak Natsir wafat, 14 Maret 1993, Fukuda mengirim surat kepada keluarga Pak Natsir. Surat itu menyatakan kesedihan mendalam dan sangat kehilangan besar atas wafatnya Pak Natsir, sahabat baiknya.

Pak Natsir contoh poilitik beretika dan mendahului kepentingan negara. Dalam perdebatan hangat soal dasar negara di konstituante, Pak Natsir memutuskan menerima Pancasila, yang disebutnya sebagai titik temu dan jalan tengah semua golongan.

Di Parlemen, Pak Natsir sering berdebat keras soal-soal yang prinsipil dengan Ketua PKI, DN Aidit, namun setelah itu mereka minum teh dan pulang berboncengan dari Pejambon. “Sebagai pemimpin Masyumi, saya biasa minum teh bersama tokoh-tokoh PKI. Kami memusatkan diri kepada masalah, bukan pada pribadi,” kata Pak Natsir kepada Majalah Editor, 23 Juli 1988.

Pada masa Orde Baru, Pak Natsir lebih dihormati di luar negeri. Raja Faisal Arab Saudi memberinya “Faisal Award” pada 1980. Pak Natsir –yang menulis 45 buku, di antaranya Capita Selecta– menerima Doktor Honoris Causa dari Universitas Libanon, juga penghargaan dari Universitas Kebangsaan Malaysia, dan Universitas Sain dan Teknologi Malaysia.

Di Indonesia, setelah beberapa kali namanya dicoret, Pak Natsir baru diberi gelar Pahlawan Nasional pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 10 November 2008 –lima belas tahun setelah Pak Natsir wafat. Sebelumnya, Presiden BJ Habibie memberi Bintang Republik Indonesia Adipradana, 6 November 1998.

Penggemar karya-karya Mozart ini pekan lalu 111 tahun. Pak Natsir tokoh besar dalam sejarah bangsa ini, teladan kesederhanaan dan berprinsip. Pemikiran, sikap, perjuangan, dan kenegarawannya –mendahukan kepentingan bangsa-negara dan bukan pendendam– seperti pohon berakar kuat, berdaun hijau, dan berbuah banyak. Buah itu seharusnya menjadi bibit yang terus berkembang dan menyebar hingga kini.

*) Asro Kamal Rokan adalah wartawan senior, pernah menjadi Pemimpin Redaksi Media Dakwah, majalah yang didirikan Mohammad Natsir (1987-1999), Pemimpin Redaksi Republika (2003-2005), dan Pemimpin Umum LKBN ANTARA (2005-2007).

Sumber : https://m.antaranews.com/berita/972886/111-tahun-pak-natsir-menteri-berkemeja-tambalan#.XruXzzntwR8.facebook

Mengikuti Diskusi Nasional Tentang Masa depan Koperasi Indonesia Sekedar Catatan

Malam itu Jumat Tgl 15 Mei 2020, kebetulan saya membuka Wag YPBH dan membaca Undangan yang dikirim Ibu Gemala. Meski sedikit terlambat saya mengikuti Diskusi yang diselenggarakan via zoom oleh Jaringan Nasional membahas tentang masa depan Koperasi Indonesia itu dengan cermat.


Dari uraian pembicara saya merasakan pertanyaan yang relatif sama sejak zaman pak Harto, yaitu : Mengapa Koperasi kita tidak semaju Koperasi di Amerika atau Eropa dan Negara yang berlabel Kapitalis lainnya ? Data data menunjukkan bahwa meskipun jumlah Koperasi Indonesia sangat banyak bahkan terbanyak di dunia, namun sumbangannya terhadap PDB sangatlah kecil. Sangat jauh bisa dibanding dengan di Negara Scandinavia dimana Koperasi mengambil porsi sekitar 30% dari perekonomian Negara.


Padahal konstitusi kita menyatakan bahwa Koperasi adalah sokoguru ekonomi. Padahal kita punya Menteri Koperasi. Padahal kita punya Undang Undang Koperasi. Sementara di Negara maju tidak ada. Mungkin seloroh Menteri Perdagangan Era Orde Baru Radius Prawiro ketika melakukan study banding ke Negara Scandinavia bersama Menteri Koperasi Bustanil Arifin untuk mempelajari bagaimana memajukan Koperasi di Indonesia perlu kita simak dengan serius. Kata beliau “Koperasi di Scandinavia sangat maju karena disana tidak ada Menteri Koperasi dan tidak ada undang undang Koperasi !!”
Dalam Seminar Internasional tentang Koperasi di Padang tahun 2017 yang lalu, saya menyampaikan teori bahwa Sejarah Koperasi di Indonesia sangat berbeda dengan di Negara maju. Di Negara maju Koperasi berkembang secara bottom up berawal dari perjuangan kaum buruh yang tertindas di fase awal industrialisasi. Koperasi identik dengan semangat perlawanan. Bukan hanya jargon akan tetapi benar benar menjadi wadah yang sangat dirasakan manfaatnya, sehingga menjadi tangguh dan kuat. Koperasi benar benar mampu bersaing dengan kapitalis modal besar. Disana Koperasi tidak perlu dibantu, tidak perlu dilindungi dengan undang undang. Bahkan disana haram hukumnya untuk menerima bantuan atau charity karena diyakini akan memperlemah Koperasi itu sendiri.


Di Indonesia Koperasi adalah kebijakan Pemerintah yang bersifat Top Down dalam rangka meningkatkan kwalitas hidup masyarakat bawah. Koperasi adalah kegiatan charity, belas kasihan sehingga menghadirkan wajah Koperasi yang lemah. Koperasi disandingkan dengan UMKM yang informal dan berskala kecil. Sehingga muncul mind set bahwa Koperasi adalah sesuatu yang lemah, perlu dibantu dan bahkan seolah tidak legal. Memang mustahil untuk membalik sejarah guna mengikuti seperti perkembangan Koperasi di Negara maju karena memang sejarahnya berbeda.


Singkatnya kita tidak bisa belajar dari Negara maju untuk mengembangkan Koperasi dan harus mencari model sendiri. Model itu memerlukan visi politik ekonomi pemimpin Negara yang kuat.
Saya agak setuju dengan pemikiran P Suroto bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui Koperasi dengan kata lain menegakkan ekonomi sebagaimana konstitusi diperlukan langkah radikal. Contoh kongkritnya misalnya menjadikan BUMN yang customernya adalah rakyat misal PLN berbentuk Koperasi dengan anggota seluruh pelanggannya yaitu rakyat. Ini sangat mungkin karena di Amerika bahkan hal ini sudah berjalan. Di beberapa wilayah di Amerika penyedia listrik adalah Koperasi dimana pelanggan adalah anggotanya. Misinya bukan mencari keuntungan akan tetapi menyedikan listrik yang semurah murahnya kepada anggota. Demikian pula dengan Telkom, sudah sewajarkan usaha ini berbentuk Koperasi yang beranggotakan pelanggannya.

Namun untuk mewujudkan hal ini tentu tidaklah mudah, diperlukan visi politik ekonomi pimpinan tertinggi yang kuat. Reformasi memang menyehatkan Demokrasi dan kebebasan berpendapat, namun terkait dengan policy ekonomi sepertinya tak berubah, yaitu memberi keleluasaan pada investor untuk membangun industrinya dengan harapan kesejahteraan akan menetes ke bawah. Kenyataannya kesenjangan saat ini justru makin menganga. Rakyat diupayakan meningkat kesejahteraannya dengan membina UMKM dan Koperasi. Namun kalau sebagian besar lahan sudah dimakan oleh modal besar, untuk rakyat hanya tersisa sedikit saja. Contoh di depan mata adalah industry retail atau mart yang seharusnya dikuasai oleh usaha kecil yang banyak dan bersinergi dalam wadah Koperasi justru dikuasai oleh satu pemodal besar.
Konsep ekonomi Bung Hatta sebetulnya sangat sederhana dan jelas yaitu : kekayaan alam dikuasasi Negara untuk kemakmuran rakyat, Koperasi menjadi sokoguru ekonomi dan …. awasi sector swasta (modal besar). Ketiga prinsip ini sepertinya tidak diindahkan lagi. Swasta dibiarkan menggurita dan mengambil lahan yang seharusnya menjadi hak dan memberdayakan rakyat (contoh bisnis retail). Kekayaan alam dikelola modal asing tanpa batas waktu (contoh Undang Undang Minerba yang baru disahkan) dan Koperasi terlemahkan.


Diskusi juga membahas tentang ketentuan ketentuan pembentukan Koperasi yang dirasa menyulitkan. Ada juga yang mengeluhkan kurangnya pemahaman masyarakat bahwa Koperasi adalah tempat meminjam uang bahkan identic dengan rentenir. Bisa jadi ada rentenir yang mengaku sebagai Koperasi. Rumitnya ,mengurus ijin Koperasi ini mungkin dimaksudkan untuk menyaring agar Koperasi yang benar benar serius yang mendapat ijin mengingat banyaknya koperasi papan nama di masa lalu yang dibentuk hanya dalam rangka untuk menerima bantuan dari pemerintah padahal tidak ada aktivitasnya.
Menurut saya masalah formalitas jangan menjadi kendala untuk berkoperasi. Koperasi secara factual seharusnya bisa berjalan tanpa stempel, ijin dll sepanjang fungsi dan perannya dirasakan anggota.


Cukup dibuat aturan bersama atau AD/ART sederhana yang disepakati dan dijalankan oleh pengurus bersama anggota. Apabila sudah dirasakan manfaatnya dan diperlukan administrasi untuk mengembangkan usaha, barulah Dinas Koperasi memberi bimbingan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.
Kembali ke masalah visi politik ekonomi pemimpin bangsa. Seharusnya kita bisa berharap pada Pak Jokowi karena beliau didukung oleh PDIP yang merupakan partainya wong cilik. Kita juga seharusnya bisa berharap pada pak Prabowo, karena beliau adalah putra Bapak Sumitro tokoh Sosialis yang juga pernah ditunjuk Pak Harto untuk membenahi Koperasi Indonesia. Saya yalin kedua sosok itu bersedia mendengar dan menerima input untuk kepentingan rakyat kecil. Pak Suroto menawarkan diri untuk membentuk Partai yang pro Koperasi, namun rasanya butuh waktu yang panjang.


Namun perubahan tidak harus bersifat revolusioner, bisa juga diupayakan secara perlahan. Cukup banyak hal yang bisa diefektifkan melalui Koperasi. Ada dua prinsip Koperasi sebagaimana digagas Bung Hatta yang perlu selalu dijaga. Yaitu prinsip kerjasama atau kekeluargaan dan prinsip kemandirian. Kerjasama artinya ada sinergi dan saling membantu atau membutuhkan. Sedang mandiri artinya tidak tergantung pada siapapun termasuk Pemerintah. Peran Pemerintah adalah menemukan simpul simpul sinergi pada ekonomi rakyat dan mendorong terbentuknya Koperasi agar berjalan diatas kaki sendiri dan terus berkembang. Pemerintah dengan kekuasaannya juga diharapkan memutus gurita yaitu sector swasta modal besar yang mengambil potensi rakyat kecil.
Kebun kelapa sawit kita saat ini dikuasasi oleh segelintir konglomerat yang menggunakan lahan raturan jutaan hektar yang seharusnya merupakan hak rakyat. Memang ada aturan yang mewajibkan Pekebun besar membangunkan kebun plasma untuk rakyat minimal sebesar 20% dari total luas lahan. Seharusnya hal ini diperjuangkan untuk ditingkatkan menjadi 50% atau bahkan 80%.


Selain itu , mendorong petani sawit mandiri agar bersama sama melalui Koperasi memiliki pabrik CPO sendiri merupakan hal yang sangat pantas dan sangat mungkin dilakukan dengan meningkatkan kapabilitas petani kita. Hal ini mengingat keuntungan kebun sawit itu terutama justru pada pabrik CPOnya. Apalagi produknya yang antara lain adalah minyak goreng, konsumennya sebagain besar adalah rakyat kecil. Demikianpun produk turunannya seperti biodiesel yang sedang digalakkan.


Kementrian Koperasi bisa minta bantuan atau berkolaborasi dengan Kementrian BUMN sebagai pemilik PTPN yang menguasai teknologi sawit untuk mengupayakan hal tersebut. Bukankah salah satu misi BUMN adalah sebagai agent of development ? Demikian sekedar masukan aplikatif.


Salam Koperasi !!!

Jakarta, 21 Mei 2020
Ezrinal Azis (Yayasan Proklamator Bung Hatta)

Kisah Bung Hatta Terkepung Agresi Pertama dan Perjalanan Meloloskan Diri ke Bukittinggi

Redaksi
Senin, 22 Juli 2019 | 23:16 WIB

Bung Hatta berpidato di depan rakyat. (Foto: Ist)

Langgam.id – Ketika tentara Belanda melancarkan Agresi Militer I pada 21 Juli 1947, Wakil Presiden Mohammad Hatta sedang bersiap meninggalkan Sibolga, Sumatra Utara untuk mengkonsolidasikan perjuangan.

Sehari setelah agresi, pada 22 Juli 1947, posisi Bung Hatta di Pematang Siantar sempat terkepung tentara Belanda. Sehingga, ia diminta para tokoh untuk menuju ke selatan dan terus ke Bukittinggi. Peristiwa ini terjadi tepat 72 tahun lalu dari hari ini, Senin (22/7/2019).

Dalam buku ‘Mohammad Hatta Memoir’ (1979), Bung Hatta menulis, pada 21 Juli 1947 saat terjadi Agresi Pertama, ia sedang baru saja meninggalkan Sibolga menuju Pematang Siantar. “Waktu kami meninggalkan Sibolga, radio sudah mengumumkan bahwa tentara Belanda sudah menyerang Republik Indonesia,” tulisnya.

Namun, Bung Hatta meneruskan aktivitasnya di Sumatra Utara untuk mengkonsolidasikan perjuangan. “Pada suatu tempat sebelum jalan mulai mendaki, aku mengadakan pidato dan menganjurkan rakyat siap berperang. Sebab, Belanda sudah mulai berperang dengan tujuan menjajah kita kembali,” kata Si Bung.

Bung Hatta kemudian menutup pidato yang tak lebih dari 10 menit itu dengan ucapan, “Terus berjuang. Sekali merdeka, tetap merdeka!” Pekik yang disambut rakyat dengan teriakan serupa, dengan gembira dan berkali-kali. Sampai di Tarutung, menurut Bung Hatta, ada rapat umum yang diisi dengan pembicara sejumlah tokoh, ditutup Bung Hatta.

Saat itu bulan puasa, Bung Hatta mengaku harus makan sirih setelah makan sahur dengan harapan tidak terlalu haus ketika berpidato di bulan puasa. Hal yang kemudian, menurutnya, cukup membantu.

Pukul 2.00 WIB dini hari, tanggal 22 Juli itu, Bung Hatta bergerak menuju Pematang Siantar dari Tarurung. Pukul 7.30 WIB pagi, ia sudah harus berpidato di dalam rapat umum di lapangan. Hatta kemudian menuju Tebing Tinggi, juga untuk menyemangati rakyat untuk berjuang dan kembali ke Siantar.


Saat berada di Pematang Siantar itu, Hatta sempat menyelesaikan masalah koordinasi perjuangan antara TNI dan laskar.

Dari Kolonel Hotman Sitompul, Wakil Panglima tentara Republik setempat, Hatta mengetahui, bahwa tentara Belanda kian dekat ke Siantar. “Tebing Tinggi sudah didudukinya. Ia akan mengepung Pematang Siantar dan rombongan wakil presiden akan ditangkapnya di sini,” kata Kolonel Sitompul.

Ia menyarankan Bung Hatta dan rombongan segera meninggalkan Pematang Siantar. Sarannya, lewat Brastagi. “Sebab sebelah utara Danau Toba, di Merek, ada jalan yang menuju ke sebelah barat Danau Toba dan dari sana terus ke Sibolga,” tulisnya.

Ketika Bung Hatta sampai di Kabanjahe, tentara Belanda sudah sampai dan menduduki Pematang Siantar. Di Kabanjahe, wakil presiden tidak sempat beristirahat lama, karena berkejaran dengan waktu. Tempat itu juga segera terkepung, bila Bung Hatta dan rombongan tidak segera menuju Sibolga.


Baru ketika sampai di Sibolga, keadaannya lebih baik. Rombongan Bung Hatta sempat istirahat satu hari di kota ini. Istirahat itu, membuat Bung Hatta dan mereka yang berpuasa, bisa lebih tenang berbuka dan makan sahur.

Dari Sibolga, Bung Hatta kemudian menuju Kota Nopan melalui Padang Sidempuan. “Mau tak mau di Padang Sidempuan mesti memberi wejangan. Yang tidak puasa, dapat makan tengah hari di sana. Jam 2 siang kami teruskan perjalanan ke Kota Nopan,” tulis si Bung.

Di tempat ini, rombongan Bung Hatta dapat beristirahat lagi semalam. “Esok paginya, jam 7.30 WIB kami teruskan perjalanan kami ke Bukittinggi. Kami sampai di Bukittinggi pada Hari Sabtu, 29 Juli 1947.”

Bung Hatta memutuskan, untuk sementara waktu menetap dulu di kota kelahirannya itu. “Terus berangkat ke Yogya seperti aku datang bermula, tidak dapat lagi. Sebagian dari daerah Sumatra Selatan yang harus kulalui diduduki oleh tentara Belanda,” tulisnya. (HM)

Sumber : https://langgam.id/kisah-bung-hatta-terkepung-agresi-pertama-dan-perjalanan-meloloskan-diri-ke-bukittinggi/

De drie dochters van Mohammad Hatta (vlnr): Gemala Rabi’ah Hatta, Meutia Farida Hatta Swasono, Halida Nuriah Hatta. Beeld Suzanne Liem

In de zomer van 1945 begon in Indonesië de onafhankelijkheidsoorlog. Documentair fotograaf Suzanne Liem zocht de kinderen van de hoofdrolspelers op. Deel 1 van een nieuwe serie: de dochters van Mohammed Hatta, eerste vicepresident van de Republiek Indonesië en nationale held.

Suzanne Liem 9 mei 2020, 8:57


Elf jaar van zijn leven verbleef Mohammad Hatta in Nederland, waar hij in 1921 naartoe kwam om in Rotterdam te studeren. Het land dat voor hem toen al de koloniale overheerser belichaamde. Dat hem in 1927 aanklaagde wegens opruiing, en hem na terugkeer in Indonesië jarenlang interneerde in strafkampen in Nieuw-Guinea en de Molukken. Met Soekarno riep hij in 1945 de onafhankelijke Republiek Indonesië uit, waarna een vijf jaar durende dekolonisatieoorlog volgde.


In Indonesië geldt hij officieel als ¬nationale held (sinds 2012). Voor zijn drie dochters is hij gewoon ook hun ¬vader. Meutia, de oudste van de drie: “Zijn woorden kwamen altijd overeen met zijn daden: hij was eerlijk, tegen zijn gezin, tegen zijn familie en tegen het Indonesische volk.”
Meutia Farida Hatta Swasono (1947) was van 2004 tot 2009 minister van vrouwenzaken in Indonesië. Gemala Rabi’ah Hatta (1952) is actief als bestuurder in de gezondheidszorg. Halida Nuriah Hatta (1956) werkt bij een Japans bedrijf in de olie-industrie.


De ontvangst in de Hatta Residence, het ouderlijk huis in een chique wijk van Jakarta, is hartelijk. Hatta betrok het na zijn terugtreden uit de politiek in 1956. Zijn jongste dochter Halida woont er nog. Er is uitvoerig gekookt. Aan de muur van Hatta’s werkkamer hangt zijn ingelijste diploma van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool, de huidige Erasmus Universiteit.


Zijn dochters werden niet in het ¬Nederlands opgevoed. Halida: “Maar we verstonden het wel, omdat we ‘ayah’ (vader) en moeder dagelijks Nederlands met elkaar hoorden praten. Het was fascinerend om naar hun vriendelijke ¬gesprekken te luisteren.


“Toen ik klein was, gingen we in de weekeinden naar Megamendung in de bergen, zo’n 80 kilometer van Jakarta, waar vader vóór 1945 een villa had ¬gekocht. Daar las hij ons voor uit het sprookjesboek van Hans Christian ¬Andersen, in Nederlandse vertaling. Terwijl zijn ogen de Nederlandse tekst lazen, vertaalde hij simultaan voor ons in het Indonesisch.”

Mohammed Hatta en zijn vrouw Rahmi Rachim. De fotograaf is onbekend.


Toen Halida geboren werd, in 1956, was haar vader 53 jaar oud. “Ik ben door God gezegend dat ik 24 jaar lang met mijn ouders heb kunnen samenleven. Toen mijn vader stierf, studeerde ik nog. Een paar dagen voor zijn dood streelde hij mijn haar en zei: ‘Halida, ik geloof dat je nu volwassen bent’. Vergeleken met mijn dochter op die leeftijd, was ik toen nog een beetje kinderlijk, niet in staat om zo diepgaand en analytisch te denken als zij.”


Bijna dertig jaar eerder, in 1927, ¬bezocht Hatta het oprichtingscongres van de ‘Liga tegen imperialisme en ¬koloniale onderdrukking’ in Brussel. Daar ontmoette hij onder meer Jawaharlal Nehru, die twintig jaar later de eerste minister-president van onafhankelijk India zou worden. Hatta was al sinds 1922 penningmeester van de ¬Indonesische Vereeniging, die streefde naar volledige onafhankelijkheid van -Nederland en zichzelf in 1925 omdoopte tot Perhimpoenan Indonesia.


“Mijn vader was zijn tijd ver vooruit, vanwege zijn uitstekende analyses van de situatie in de wereld. Toen hij werd gekozen tot voorzitter van Perhimpoenan Indonesia, in 1926, zei hij in zijn speech dat Aziatische landen ooit zouden gaan vechten voor de onafhankelijkheid, allemaal ongeveer tegelijkertijd. Dit gebeurde inderdaad tijdens de Tweede Wereldoorlog.


Hoe meer ik over mijn vader lees, in historische werken en in zijn autobiografie, hoe meer ik denk dat zijn zorgen over het land, over hoe het onafhankelijk kon worden, al in zijn jeugd zijn ontstaan. Hij was pas zes jaar oud toen een vriend van zijn grootvader gevangen werd gezet omdat hij zich zou hebben aangesloten bij een opstand tegen de Nederlanders. Toen al had hij de ¬indruk dat er iets niet klopte.”


Gemala: “Mijn vader heeft wel eens gezegd dat de Nederlandse mensen in Nederland andere manieren hadden dan de Nederlanders in Nederlands-Indië. Die hadden een andere cultuur: minder goed opgeleid, meedogenloos, wreed en ongemanierd. Ik zou zeggen dat de Nederlanders hier ervan genoten om de macht te hebben.”


Hatta keerde terug naar Indonesië in 1932. Daar sloot hij zich aan bij een -Indonesische organisatie die het politieke bewustzijn van de bevolking wilde verhogen. Voorzitter was Sutan Sjahrir, eveneens onafhankelijkheidsstrijder en vanaf 1945 de eerste minister-president van Indonesië. Beiden werden in 1934 gearresteerd en naar een strafkamp in Boven-Digoel op Nederlands-Nieuw-Guinea gebracht.
Gemala: “Dit drong pas door in ¬Nederland toen ze daar al bijna een jaar zaten, malaria hadden opgelopen en bijna doodgingen. De Nederlandse regering schrok, en begreep niet waarom deze in Nederland opgeleide personen naar de slechtst denkbare plaats in het land waren verbannen. De omgeving van Boven-Digoel was moerassig met veel krokodillen. Het was de plek waar gevaarlijke criminelen, mensen met communistische sympathieën of ¬activisten die zich misdroegen naartoe moesten. Op bevel van Den Haag ¬werden Hatta en Sjahrir daar weggehaald en naar het eiland Banda-Neira in de Molukken ¬gebracht. Daar zaten ze van 1936 tot 1942. Het waren geen criminelen, ze hadden nooit naar Boven-Digoel mogen worden gestuurd.”


Tijdlijn
17 augustus 1945 Soekarno en Hatta roepen de Republiek Indonesië uit, onder druk van nationalistische jongeren. Mohammad Hatta wordt vicepresident.


Oktober 1945-begin 1946 Bersiap-periode, met massale gewelddadigheden van Indonesische strijdgroepen gericht tegen elk buitenlands gezag. Daarbij vallen mogelijk meer dan 35.000 dodelijke slachtoffers, onder wie veel (Indische) Nederlanders.


Maart 1946 Koloniaal bestuurder Huib van Mook stelt voor de Republiek Indonesië te erkennen. Nederlandse troepen worden in Indonesië toegelaten om Britse posities over te nemen.


15 november 1946 Ondertekening Akkoord van Linggadjati. Doel is een Verenigde Staten van Indonesië dat samen met Nederland de Nederlands-Indonesische Unie vormt. Dat gaat veel Nederlanders te ver.


25 maart 1947 De Nederlandse Tweede Kamer ratificeert het Akkoord van Linggadjati, dat echter flink is bijgesteld. In Indonesië is het intussen permanent oorlog.


21 juli-5 augustus 1947 Operatie Product (eerste politionele actie) op Java en Sumatra door Nederlandse strijdkrachten.


19 december 1948-5 januari 1949 Operatie Kraai (tweede politionele actie). Hiermee wilde legercommandant Spoor een einde maken aan Soekarno’s Republiek Indonesië. De internationale reacties zijn furieus, de VN-Veiligheidsraad dreigt met internationale sancties.


7 mei 1949 Nederland en de Republiek Indonesië sluiten een akkoord (de ‘Van Roijen-Roem-overeenkomst). Daarmee wordt gehoor gegeven aan de resolutie van de Veiligheidsraad.


23 augustus-2 november 1949 Rondetafelconferentie in Den Haag voor een definitieve regeling van het conflict.
27 december 1949 Soevereiniteitsoverdracht aan de Verenigde Staten van Indonesië. Die wordt door Soekarno binnen een jaar omgevormd tot eenheidsstaat.
Daarmee was Hatta’s rol niet uitgespeeld. In de in 1945 uitgeroepen Republiek Indonesië werd hij vicepresident en in januari 1948 minister-president. Tijdens kabinet Hatta-1 vond Operatie Kraai plaats, ofwel de ‘tweede politionele actie’, waarmee Nederland een einde wilde maken aan Soekarno’s Republiek Indonesië.


Hatta werd verbannen naar het ¬eiland Bangka, Soekarno naar Noord-Sumatra. Maar internationaal had ¬Nederland zijn hand overspeeld. Na woedende reacties en een veroordeling door de VN-Veiligheidsraad, sloten Nederland en de ¬Republiek Indonesië het Van Roijen-Roem akkoord dat, onder andere, de weg vrijmaakte voor de regering in ballingschap om in de zomer van 1949 terug te keren.
De laatste fase van de onafhankelijkheidsstrijd vond plaats in Den Haag en ook daar speelde Hatta een prominente rol, tijdens de rondetafelconferentie die op 27 december 1949 zou leiden tot de soevereiniteitsoverdracht.


De Nederlandse aanwezigheid in ¬de archipel begon aan het einde van de zestiende eeuw. De dekolonisatieoorlog was het sluitstuk van meer dan 300 jaar koloniale overheersing. Daarna zou het nog ruim 70 jaar duren voor koning Willem-Alexander afgelopen maart excuses maakte voor geweldsontsporingen van Nederlandse zijde tijdens de onafhankelijkheidsstrijd.


Die excuses moesten er volgens ¬Gemala komen. “¬Nederland heeft hier enorme rijkdom vergaard.” Ze verwijst naar de vele Indonesiërs – ‘meer dan een miljoen’ – die tijdens de koloniale overheersing de dood vonden. “Door moordpartijen door soldaten van de VOC, onder leiding van onder anderen Jan Pieterszoon Coen op de Molukken, of door ziekten die ¬Nederlanders meebrachten. Of van uitputting, zoals de dwangarbeiders die begin negentiende eeuw de Grote Postweg van Daendels moesten aanleggen. Ook was er de meedogenloze kapitein Westerling die huishield op Sulawesi.

Mohammed Hatta en zijn dochters.Beeld Nikola Drakulic

“Koning Willem-Alexander heeft ¬begrepen dat we door moeilijke tijden zijn gegaan bij het terugwinnen van ons land Gods, hoewel sommige Indonesische politici zich hebben afgevraagd voor welk deel van de geschiedenis hij zijn verontschuldigingen aanbood. Maar als Indonesiër waardeer ik zijn goede wil.”


Ze begrijpt dat sommige Nederlandse Knil-veteranen niet gelukkig zijn met de excuses. “Toen de Amerikaanse soldaten terugkwamen uit Vietnam werden zij door de Amerikanen niet als helden gezien. Hetzelfde overkwam de Knil-militairen. Maar alle vormen van annexatie, exploitatie en andere slechte daden tegen anderen zijn volgens alle godsdiensten verboden.


Van de profeet Adam (volgens de Koran de eerste profeet, red) tot Jezus en de laatste profeet Mohammed, de boodschap van Gods stem is helder als glas: wees goed! De Knil-veteranen, van wie sommigen Indonesisch bloed hadden, moeten begrijpen dat het koloniseren van andere naties altijd tegen Gods wil is. En ook voor het geweten van atheïsten geldt: doe anderen geen kwaad.”


Mohammed Hatta
Nederland had het graag over de morele opdracht die het in Indië had te vervullen. Mohammad Hatta (1902-1980) geloofde daar niets van. De kolonisator was uit puur eigen ¬belang gekomen.


De Sumatraan had de hand in zowel de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring van 1945 als de soevereiniteitsoverdracht van 1949. In Jakarta schreef hij mee aan de proclamatie. Vier jaar later zette hij ¬namens de ¬republiek Indonesië in het Paleis op de Dam in Amsterdam zijn handtekening onder de echtscheidingspapieren.
Hatta werd al als puber politiek ¬bewust en werd na zijn vertrek naar Rotterdam voor een studie economie in 1921 alleen maar gesterkt in zijn overtuiging dat de band tussen moederland en kolonie ongelijkwaardig was. Hij werd aangeklaagd voor ¬opruiing en later vrijgesproken. Toen hij na elf jaar Nederland terugkeerde naar huis, werd hij weer gearresteerd vanwege zijn activiteiten en zes jaar geïnterneerd in kampen. Hatta: “Als ze je vleugellam hebben gemaakt in gevangenschap, probeer dan zoveel mogelijk kennis op te doen.”


Vanaf 1942 werkte Hatta samen met de Japanse bezetters, om via hen -onafhankelijkheid te bereiken. Die tijd bracht hem ook vaker samen met een andere strijder voor dat doel, Soekarno. Tot snelheid gemaand door revolutionaire jeugd riep die in 1945 de onafhankelijkheid uit. ¬Soekarno werd president, Hatta zijn vicepresident. Hij was ook een tijdje premier.


Hatta kreeg in toenemende mate moeite met de autocratische neigingen van Soekarno. In 1956 trok hij zich mede om die reden terug uit de politiek. Hij overleed in 1980. In het huidige Indonesië staat hij als een van de aartsvaders van het land in hoog aanzien. De luchthaven van ¬Jakarta draagt de naam van Soekarno en hem.

Sumber :
https://www.trouw.nl/buitenland/mohammed-hatta-hier-een-opruier-in-eigen-land-een-held~bf5f7e4cc/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared content&utm_content=free