Mengikuti Diskusi Nasional Tentang Masa depan Koperasi Indonesia Sekedar Catatan

Malam itu Jumat Tgl 15 Mei 2020, kebetulan saya membuka Wag YPBH dan membaca Undangan yang dikirim Ibu Gemala. Meski sedikit terlambat saya mengikuti Diskusi yang diselenggarakan via zoom oleh Jaringan Nasional membahas tentang masa depan Koperasi Indonesia itu dengan cermat.


Dari uraian pembicara saya merasakan pertanyaan yang relatif sama sejak zaman pak Harto, yaitu : Mengapa Koperasi kita tidak semaju Koperasi di Amerika atau Eropa dan Negara yang berlabel Kapitalis lainnya ? Data data menunjukkan bahwa meskipun jumlah Koperasi Indonesia sangat banyak bahkan terbanyak di dunia, namun sumbangannya terhadap PDB sangatlah kecil. Sangat jauh bisa dibanding dengan di Negara Scandinavia dimana Koperasi mengambil porsi sekitar 30% dari perekonomian Negara.


Padahal konstitusi kita menyatakan bahwa Koperasi adalah sokoguru ekonomi. Padahal kita punya Menteri Koperasi. Padahal kita punya Undang Undang Koperasi. Sementara di Negara maju tidak ada. Mungkin seloroh Menteri Perdagangan Era Orde Baru Radius Prawiro ketika melakukan study banding ke Negara Scandinavia bersama Menteri Koperasi Bustanil Arifin untuk mempelajari bagaimana memajukan Koperasi di Indonesia perlu kita simak dengan serius. Kata beliau “Koperasi di Scandinavia sangat maju karena disana tidak ada Menteri Koperasi dan tidak ada undang undang Koperasi !!”
Dalam Seminar Internasional tentang Koperasi di Padang tahun 2017 yang lalu, saya menyampaikan teori bahwa Sejarah Koperasi di Indonesia sangat berbeda dengan di Negara maju. Di Negara maju Koperasi berkembang secara bottom up berawal dari perjuangan kaum buruh yang tertindas di fase awal industrialisasi. Koperasi identik dengan semangat perlawanan. Bukan hanya jargon akan tetapi benar benar menjadi wadah yang sangat dirasakan manfaatnya, sehingga menjadi tangguh dan kuat. Koperasi benar benar mampu bersaing dengan kapitalis modal besar. Disana Koperasi tidak perlu dibantu, tidak perlu dilindungi dengan undang undang. Bahkan disana haram hukumnya untuk menerima bantuan atau charity karena diyakini akan memperlemah Koperasi itu sendiri.


Di Indonesia Koperasi adalah kebijakan Pemerintah yang bersifat Top Down dalam rangka meningkatkan kwalitas hidup masyarakat bawah. Koperasi adalah kegiatan charity, belas kasihan sehingga menghadirkan wajah Koperasi yang lemah. Koperasi disandingkan dengan UMKM yang informal dan berskala kecil. Sehingga muncul mind set bahwa Koperasi adalah sesuatu yang lemah, perlu dibantu dan bahkan seolah tidak legal. Memang mustahil untuk membalik sejarah guna mengikuti seperti perkembangan Koperasi di Negara maju karena memang sejarahnya berbeda.


Singkatnya kita tidak bisa belajar dari Negara maju untuk mengembangkan Koperasi dan harus mencari model sendiri. Model itu memerlukan visi politik ekonomi pemimpin Negara yang kuat.
Saya agak setuju dengan pemikiran P Suroto bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui Koperasi dengan kata lain menegakkan ekonomi sebagaimana konstitusi diperlukan langkah radikal. Contoh kongkritnya misalnya menjadikan BUMN yang customernya adalah rakyat misal PLN berbentuk Koperasi dengan anggota seluruh pelanggannya yaitu rakyat. Ini sangat mungkin karena di Amerika bahkan hal ini sudah berjalan. Di beberapa wilayah di Amerika penyedia listrik adalah Koperasi dimana pelanggan adalah anggotanya. Misinya bukan mencari keuntungan akan tetapi menyedikan listrik yang semurah murahnya kepada anggota. Demikian pula dengan Telkom, sudah sewajarkan usaha ini berbentuk Koperasi yang beranggotakan pelanggannya.

Namun untuk mewujudkan hal ini tentu tidaklah mudah, diperlukan visi politik ekonomi pimpinan tertinggi yang kuat. Reformasi memang menyehatkan Demokrasi dan kebebasan berpendapat, namun terkait dengan policy ekonomi sepertinya tak berubah, yaitu memberi keleluasaan pada investor untuk membangun industrinya dengan harapan kesejahteraan akan menetes ke bawah. Kenyataannya kesenjangan saat ini justru makin menganga. Rakyat diupayakan meningkat kesejahteraannya dengan membina UMKM dan Koperasi. Namun kalau sebagian besar lahan sudah dimakan oleh modal besar, untuk rakyat hanya tersisa sedikit saja. Contoh di depan mata adalah industry retail atau mart yang seharusnya dikuasai oleh usaha kecil yang banyak dan bersinergi dalam wadah Koperasi justru dikuasai oleh satu pemodal besar.
Konsep ekonomi Bung Hatta sebetulnya sangat sederhana dan jelas yaitu : kekayaan alam dikuasasi Negara untuk kemakmuran rakyat, Koperasi menjadi sokoguru ekonomi dan …. awasi sector swasta (modal besar). Ketiga prinsip ini sepertinya tidak diindahkan lagi. Swasta dibiarkan menggurita dan mengambil lahan yang seharusnya menjadi hak dan memberdayakan rakyat (contoh bisnis retail). Kekayaan alam dikelola modal asing tanpa batas waktu (contoh Undang Undang Minerba yang baru disahkan) dan Koperasi terlemahkan.


Diskusi juga membahas tentang ketentuan ketentuan pembentukan Koperasi yang dirasa menyulitkan. Ada juga yang mengeluhkan kurangnya pemahaman masyarakat bahwa Koperasi adalah tempat meminjam uang bahkan identic dengan rentenir. Bisa jadi ada rentenir yang mengaku sebagai Koperasi. Rumitnya ,mengurus ijin Koperasi ini mungkin dimaksudkan untuk menyaring agar Koperasi yang benar benar serius yang mendapat ijin mengingat banyaknya koperasi papan nama di masa lalu yang dibentuk hanya dalam rangka untuk menerima bantuan dari pemerintah padahal tidak ada aktivitasnya.
Menurut saya masalah formalitas jangan menjadi kendala untuk berkoperasi. Koperasi secara factual seharusnya bisa berjalan tanpa stempel, ijin dll sepanjang fungsi dan perannya dirasakan anggota.


Cukup dibuat aturan bersama atau AD/ART sederhana yang disepakati dan dijalankan oleh pengurus bersama anggota. Apabila sudah dirasakan manfaatnya dan diperlukan administrasi untuk mengembangkan usaha, barulah Dinas Koperasi memberi bimbingan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.
Kembali ke masalah visi politik ekonomi pemimpin bangsa. Seharusnya kita bisa berharap pada Pak Jokowi karena beliau didukung oleh PDIP yang merupakan partainya wong cilik. Kita juga seharusnya bisa berharap pada pak Prabowo, karena beliau adalah putra Bapak Sumitro tokoh Sosialis yang juga pernah ditunjuk Pak Harto untuk membenahi Koperasi Indonesia. Saya yalin kedua sosok itu bersedia mendengar dan menerima input untuk kepentingan rakyat kecil. Pak Suroto menawarkan diri untuk membentuk Partai yang pro Koperasi, namun rasanya butuh waktu yang panjang.


Namun perubahan tidak harus bersifat revolusioner, bisa juga diupayakan secara perlahan. Cukup banyak hal yang bisa diefektifkan melalui Koperasi. Ada dua prinsip Koperasi sebagaimana digagas Bung Hatta yang perlu selalu dijaga. Yaitu prinsip kerjasama atau kekeluargaan dan prinsip kemandirian. Kerjasama artinya ada sinergi dan saling membantu atau membutuhkan. Sedang mandiri artinya tidak tergantung pada siapapun termasuk Pemerintah. Peran Pemerintah adalah menemukan simpul simpul sinergi pada ekonomi rakyat dan mendorong terbentuknya Koperasi agar berjalan diatas kaki sendiri dan terus berkembang. Pemerintah dengan kekuasaannya juga diharapkan memutus gurita yaitu sector swasta modal besar yang mengambil potensi rakyat kecil.
Kebun kelapa sawit kita saat ini dikuasasi oleh segelintir konglomerat yang menggunakan lahan raturan jutaan hektar yang seharusnya merupakan hak rakyat. Memang ada aturan yang mewajibkan Pekebun besar membangunkan kebun plasma untuk rakyat minimal sebesar 20% dari total luas lahan. Seharusnya hal ini diperjuangkan untuk ditingkatkan menjadi 50% atau bahkan 80%.


Selain itu , mendorong petani sawit mandiri agar bersama sama melalui Koperasi memiliki pabrik CPO sendiri merupakan hal yang sangat pantas dan sangat mungkin dilakukan dengan meningkatkan kapabilitas petani kita. Hal ini mengingat keuntungan kebun sawit itu terutama justru pada pabrik CPOnya. Apalagi produknya yang antara lain adalah minyak goreng, konsumennya sebagain besar adalah rakyat kecil. Demikianpun produk turunannya seperti biodiesel yang sedang digalakkan.


Kementrian Koperasi bisa minta bantuan atau berkolaborasi dengan Kementrian BUMN sebagai pemilik PTPN yang menguasai teknologi sawit untuk mengupayakan hal tersebut. Bukankah salah satu misi BUMN adalah sebagai agent of development ? Demikian sekedar masukan aplikatif.


Salam Koperasi !!!

Jakarta, 21 Mei 2020
Ezrinal Azis (Yayasan Proklamator Bung Hatta)

De drie dochters van Mohammad Hatta (vlnr): Gemala Rabi’ah Hatta, Meutia Farida Hatta Swasono, Halida Nuriah Hatta. Beeld Suzanne Liem

In de zomer van 1945 begon in Indonesië de onafhankelijkheidsoorlog. Documentair fotograaf Suzanne Liem zocht de kinderen van de hoofdrolspelers op. Deel 1 van een nieuwe serie: de dochters van Mohammed Hatta, eerste vicepresident van de Republiek Indonesië en nationale held.

Suzanne Liem 9 mei 2020, 8:57


Elf jaar van zijn leven verbleef Mohammad Hatta in Nederland, waar hij in 1921 naartoe kwam om in Rotterdam te studeren. Het land dat voor hem toen al de koloniale overheerser belichaamde. Dat hem in 1927 aanklaagde wegens opruiing, en hem na terugkeer in Indonesië jarenlang interneerde in strafkampen in Nieuw-Guinea en de Molukken. Met Soekarno riep hij in 1945 de onafhankelijke Republiek Indonesië uit, waarna een vijf jaar durende dekolonisatieoorlog volgde.


In Indonesië geldt hij officieel als ¬nationale held (sinds 2012). Voor zijn drie dochters is hij gewoon ook hun ¬vader. Meutia, de oudste van de drie: “Zijn woorden kwamen altijd overeen met zijn daden: hij was eerlijk, tegen zijn gezin, tegen zijn familie en tegen het Indonesische volk.”
Meutia Farida Hatta Swasono (1947) was van 2004 tot 2009 minister van vrouwenzaken in Indonesië. Gemala Rabi’ah Hatta (1952) is actief als bestuurder in de gezondheidszorg. Halida Nuriah Hatta (1956) werkt bij een Japans bedrijf in de olie-industrie.


De ontvangst in de Hatta Residence, het ouderlijk huis in een chique wijk van Jakarta, is hartelijk. Hatta betrok het na zijn terugtreden uit de politiek in 1956. Zijn jongste dochter Halida woont er nog. Er is uitvoerig gekookt. Aan de muur van Hatta’s werkkamer hangt zijn ingelijste diploma van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool, de huidige Erasmus Universiteit.


Zijn dochters werden niet in het ¬Nederlands opgevoed. Halida: “Maar we verstonden het wel, omdat we ‘ayah’ (vader) en moeder dagelijks Nederlands met elkaar hoorden praten. Het was fascinerend om naar hun vriendelijke ¬gesprekken te luisteren.


“Toen ik klein was, gingen we in de weekeinden naar Megamendung in de bergen, zo’n 80 kilometer van Jakarta, waar vader vóór 1945 een villa had ¬gekocht. Daar las hij ons voor uit het sprookjesboek van Hans Christian ¬Andersen, in Nederlandse vertaling. Terwijl zijn ogen de Nederlandse tekst lazen, vertaalde hij simultaan voor ons in het Indonesisch.”

Mohammed Hatta en zijn vrouw Rahmi Rachim. De fotograaf is onbekend.


Toen Halida geboren werd, in 1956, was haar vader 53 jaar oud. “Ik ben door God gezegend dat ik 24 jaar lang met mijn ouders heb kunnen samenleven. Toen mijn vader stierf, studeerde ik nog. Een paar dagen voor zijn dood streelde hij mijn haar en zei: ‘Halida, ik geloof dat je nu volwassen bent’. Vergeleken met mijn dochter op die leeftijd, was ik toen nog een beetje kinderlijk, niet in staat om zo diepgaand en analytisch te denken als zij.”


Bijna dertig jaar eerder, in 1927, ¬bezocht Hatta het oprichtingscongres van de ‘Liga tegen imperialisme en ¬koloniale onderdrukking’ in Brussel. Daar ontmoette hij onder meer Jawaharlal Nehru, die twintig jaar later de eerste minister-president van onafhankelijk India zou worden. Hatta was al sinds 1922 penningmeester van de ¬Indonesische Vereeniging, die streefde naar volledige onafhankelijkheid van -Nederland en zichzelf in 1925 omdoopte tot Perhimpoenan Indonesia.


“Mijn vader was zijn tijd ver vooruit, vanwege zijn uitstekende analyses van de situatie in de wereld. Toen hij werd gekozen tot voorzitter van Perhimpoenan Indonesia, in 1926, zei hij in zijn speech dat Aziatische landen ooit zouden gaan vechten voor de onafhankelijkheid, allemaal ongeveer tegelijkertijd. Dit gebeurde inderdaad tijdens de Tweede Wereldoorlog.


Hoe meer ik over mijn vader lees, in historische werken en in zijn autobiografie, hoe meer ik denk dat zijn zorgen over het land, over hoe het onafhankelijk kon worden, al in zijn jeugd zijn ontstaan. Hij was pas zes jaar oud toen een vriend van zijn grootvader gevangen werd gezet omdat hij zich zou hebben aangesloten bij een opstand tegen de Nederlanders. Toen al had hij de ¬indruk dat er iets niet klopte.”


Gemala: “Mijn vader heeft wel eens gezegd dat de Nederlandse mensen in Nederland andere manieren hadden dan de Nederlanders in Nederlands-Indië. Die hadden een andere cultuur: minder goed opgeleid, meedogenloos, wreed en ongemanierd. Ik zou zeggen dat de Nederlanders hier ervan genoten om de macht te hebben.”


Hatta keerde terug naar Indonesië in 1932. Daar sloot hij zich aan bij een -Indonesische organisatie die het politieke bewustzijn van de bevolking wilde verhogen. Voorzitter was Sutan Sjahrir, eveneens onafhankelijkheidsstrijder en vanaf 1945 de eerste minister-president van Indonesië. Beiden werden in 1934 gearresteerd en naar een strafkamp in Boven-Digoel op Nederlands-Nieuw-Guinea gebracht.
Gemala: “Dit drong pas door in ¬Nederland toen ze daar al bijna een jaar zaten, malaria hadden opgelopen en bijna doodgingen. De Nederlandse regering schrok, en begreep niet waarom deze in Nederland opgeleide personen naar de slechtst denkbare plaats in het land waren verbannen. De omgeving van Boven-Digoel was moerassig met veel krokodillen. Het was de plek waar gevaarlijke criminelen, mensen met communistische sympathieën of ¬activisten die zich misdroegen naartoe moesten. Op bevel van Den Haag ¬werden Hatta en Sjahrir daar weggehaald en naar het eiland Banda-Neira in de Molukken ¬gebracht. Daar zaten ze van 1936 tot 1942. Het waren geen criminelen, ze hadden nooit naar Boven-Digoel mogen worden gestuurd.”


Tijdlijn
17 augustus 1945 Soekarno en Hatta roepen de Republiek Indonesië uit, onder druk van nationalistische jongeren. Mohammad Hatta wordt vicepresident.


Oktober 1945-begin 1946 Bersiap-periode, met massale gewelddadigheden van Indonesische strijdgroepen gericht tegen elk buitenlands gezag. Daarbij vallen mogelijk meer dan 35.000 dodelijke slachtoffers, onder wie veel (Indische) Nederlanders.


Maart 1946 Koloniaal bestuurder Huib van Mook stelt voor de Republiek Indonesië te erkennen. Nederlandse troepen worden in Indonesië toegelaten om Britse posities over te nemen.


15 november 1946 Ondertekening Akkoord van Linggadjati. Doel is een Verenigde Staten van Indonesië dat samen met Nederland de Nederlands-Indonesische Unie vormt. Dat gaat veel Nederlanders te ver.


25 maart 1947 De Nederlandse Tweede Kamer ratificeert het Akkoord van Linggadjati, dat echter flink is bijgesteld. In Indonesië is het intussen permanent oorlog.


21 juli-5 augustus 1947 Operatie Product (eerste politionele actie) op Java en Sumatra door Nederlandse strijdkrachten.


19 december 1948-5 januari 1949 Operatie Kraai (tweede politionele actie). Hiermee wilde legercommandant Spoor een einde maken aan Soekarno’s Republiek Indonesië. De internationale reacties zijn furieus, de VN-Veiligheidsraad dreigt met internationale sancties.


7 mei 1949 Nederland en de Republiek Indonesië sluiten een akkoord (de ‘Van Roijen-Roem-overeenkomst). Daarmee wordt gehoor gegeven aan de resolutie van de Veiligheidsraad.


23 augustus-2 november 1949 Rondetafelconferentie in Den Haag voor een definitieve regeling van het conflict.
27 december 1949 Soevereiniteitsoverdracht aan de Verenigde Staten van Indonesië. Die wordt door Soekarno binnen een jaar omgevormd tot eenheidsstaat.
Daarmee was Hatta’s rol niet uitgespeeld. In de in 1945 uitgeroepen Republiek Indonesië werd hij vicepresident en in januari 1948 minister-president. Tijdens kabinet Hatta-1 vond Operatie Kraai plaats, ofwel de ‘tweede politionele actie’, waarmee Nederland een einde wilde maken aan Soekarno’s Republiek Indonesië.


Hatta werd verbannen naar het ¬eiland Bangka, Soekarno naar Noord-Sumatra. Maar internationaal had ¬Nederland zijn hand overspeeld. Na woedende reacties en een veroordeling door de VN-Veiligheidsraad, sloten Nederland en de ¬Republiek Indonesië het Van Roijen-Roem akkoord dat, onder andere, de weg vrijmaakte voor de regering in ballingschap om in de zomer van 1949 terug te keren.
De laatste fase van de onafhankelijkheidsstrijd vond plaats in Den Haag en ook daar speelde Hatta een prominente rol, tijdens de rondetafelconferentie die op 27 december 1949 zou leiden tot de soevereiniteitsoverdracht.


De Nederlandse aanwezigheid in ¬de archipel begon aan het einde van de zestiende eeuw. De dekolonisatieoorlog was het sluitstuk van meer dan 300 jaar koloniale overheersing. Daarna zou het nog ruim 70 jaar duren voor koning Willem-Alexander afgelopen maart excuses maakte voor geweldsontsporingen van Nederlandse zijde tijdens de onafhankelijkheidsstrijd.


Die excuses moesten er volgens ¬Gemala komen. “¬Nederland heeft hier enorme rijkdom vergaard.” Ze verwijst naar de vele Indonesiërs – ‘meer dan een miljoen’ – die tijdens de koloniale overheersing de dood vonden. “Door moordpartijen door soldaten van de VOC, onder leiding van onder anderen Jan Pieterszoon Coen op de Molukken, of door ziekten die ¬Nederlanders meebrachten. Of van uitputting, zoals de dwangarbeiders die begin negentiende eeuw de Grote Postweg van Daendels moesten aanleggen. Ook was er de meedogenloze kapitein Westerling die huishield op Sulawesi.

Mohammed Hatta en zijn dochters.Beeld Nikola Drakulic

“Koning Willem-Alexander heeft ¬begrepen dat we door moeilijke tijden zijn gegaan bij het terugwinnen van ons land Gods, hoewel sommige Indonesische politici zich hebben afgevraagd voor welk deel van de geschiedenis hij zijn verontschuldigingen aanbood. Maar als Indonesiër waardeer ik zijn goede wil.”


Ze begrijpt dat sommige Nederlandse Knil-veteranen niet gelukkig zijn met de excuses. “Toen de Amerikaanse soldaten terugkwamen uit Vietnam werden zij door de Amerikanen niet als helden gezien. Hetzelfde overkwam de Knil-militairen. Maar alle vormen van annexatie, exploitatie en andere slechte daden tegen anderen zijn volgens alle godsdiensten verboden.


Van de profeet Adam (volgens de Koran de eerste profeet, red) tot Jezus en de laatste profeet Mohammed, de boodschap van Gods stem is helder als glas: wees goed! De Knil-veteranen, van wie sommigen Indonesisch bloed hadden, moeten begrijpen dat het koloniseren van andere naties altijd tegen Gods wil is. En ook voor het geweten van atheïsten geldt: doe anderen geen kwaad.”


Mohammed Hatta
Nederland had het graag over de morele opdracht die het in Indië had te vervullen. Mohammad Hatta (1902-1980) geloofde daar niets van. De kolonisator was uit puur eigen ¬belang gekomen.


De Sumatraan had de hand in zowel de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring van 1945 als de soevereiniteitsoverdracht van 1949. In Jakarta schreef hij mee aan de proclamatie. Vier jaar later zette hij ¬namens de ¬republiek Indonesië in het Paleis op de Dam in Amsterdam zijn handtekening onder de echtscheidingspapieren.
Hatta werd al als puber politiek ¬bewust en werd na zijn vertrek naar Rotterdam voor een studie economie in 1921 alleen maar gesterkt in zijn overtuiging dat de band tussen moederland en kolonie ongelijkwaardig was. Hij werd aangeklaagd voor ¬opruiing en later vrijgesproken. Toen hij na elf jaar Nederland terugkeerde naar huis, werd hij weer gearresteerd vanwege zijn activiteiten en zes jaar geïnterneerd in kampen. Hatta: “Als ze je vleugellam hebben gemaakt in gevangenschap, probeer dan zoveel mogelijk kennis op te doen.”


Vanaf 1942 werkte Hatta samen met de Japanse bezetters, om via hen -onafhankelijkheid te bereiken. Die tijd bracht hem ook vaker samen met een andere strijder voor dat doel, Soekarno. Tot snelheid gemaand door revolutionaire jeugd riep die in 1945 de onafhankelijkheid uit. ¬Soekarno werd president, Hatta zijn vicepresident. Hij was ook een tijdje premier.


Hatta kreeg in toenemende mate moeite met de autocratische neigingen van Soekarno. In 1956 trok hij zich mede om die reden terug uit de politiek. Hij overleed in 1980. In het huidige Indonesië staat hij als een van de aartsvaders van het land in hoog aanzien. De luchthaven van ¬Jakarta draagt de naam van Soekarno en hem.

Sumber :
https://www.trouw.nl/buitenland/mohammed-hatta-hier-een-opruier-in-eigen-land-een-held~bf5f7e4cc/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared content&utm_content=free

Demokrasi Air ala Bung Hatta

Di tempat pengasingan, Bung Hatta membuat aturan agar tidak memakai air sesukanya untuk mandi.
Oleh: Aryono

Bung Hatta, Ali Sastroamidjojo, Mohamad Roem, Mr. Asaat, Komodor Suryadi Suryadarma, dan AG Pringgodigdo, di tempat pengasingan di Menumbing, Bangka.


Awal Januari 1949, Ali Sastroamidjojo dan Mohamad Roem tiba di Menumbing, Bangka. Mereka ditempatkan di sebuah pesanggarahan milik perusahaan timah Belanda. Mereka disambut Bung Hatta, Mr Asaat, Komodor Suryadi Suryadarma, dan AG Pringgodigdo yang sudah duluan ditawan Belanda setelah agresi militer Belanda kedua.
Sehari di sana, Bung Hatta memberikan “pengarahan”. Pertama, kendati berada di pengasingan, mereka harus tetap menganggap diri dan bersikap sebagai petugas resmi Republik Indonesia. Tetap berpakaian rapi. Tak boleh pakai piyama atau sarung. Selain itu, Hatta menandaskan perlunya memegang teguh azas demokrasi.
“Misalnya,” ujar Hatta sebagaimana dikutip Ali Sastroamidjojo dalam Tonggak-tonggak di Perjalananku, “kalau mandi janganlah memakai air sesukanya sendiri. Saya sudah mengukur isi tempat air mandi dan ternyata airnya cukup kalau saudara-saudara masing-masing hanya memakai 10 gayung tiap-tiap kali mandi.”
Mereka tertawa tapi mematuhinya dengan serius.

Sumber : https://www.google.com/amp/s/historia.id/amp/histeria/articles/demokrasi-air-ala-bung-hatta-D8ejy

Hatta dan Demokrasi Kita

ARIF SUSANTO


Analis politik Exposit Strategic, pegiat Lingkaran Jakarta


Setelah empat puluh tahun wafatnya Mohammad Hatta, kita terpaksa kembali tertunduk. Bukan untuk terus meratapi kepergian salah satu pendiri negara tersebut, melainkan untuk memprihatini betapa warisan gagasan kedaulatan rakyat yang turut dicanangkannya ternyata belum kunjung mampu kita wujudkan.


Menafsir pemikiran Hatta perlu diletakkan sebagai bagian dialog peristiwa masa lalu dan tujuan masa datang. Hal ini agar kita memiliki cermin untuk berintrospeksi dan menata langkah perbaikan demokrasi kontemporer Indonesia.


Payung dan Pengarah
Ketika wafat pada 14 Maret 1980, Mohammad Hatta meninggalkan peran tak tergantikan dalam lanskap politik nasional. Bukan hanya sebagai ko-proklamator bersama Soekarno, di antara berbagai gejolak politik sepanjang hayatnya, Hatta meniti buih dengan menjaga konsistensi untuk tetap berpolitik secara santun sekaligus etis dalam keriangan khasnya.
Kini, empat puluh tahun setelahnya, dalam kompleksitas demokrasi, kita masih merindukan kehadiran politikus cum negarawan setara Mohammad Hatta (1902-1980). Bukan sekadar romantisisme untuk meratapi kehilangan, melainkan untuk menghidupkan wawasan kenegaraan sang politikus pejuang dengan berlimpah kontribusi bagi Indonesia tersebut.


Secara intim, Meutia Farida Hatta (2016) menggambarkan sang ayah sebagai “payung dan pengarah hidup”. Hatta mengguyurkan pengetahuan, menanamkan keutamaan, serta memainkan peran yang tidak mudah di antara kehidupan personal dan sosialnya. Dengan itu semua, Hatta tidak semata pelindung, tetapi juga suar penuntun yang belum kunjung padam.


Tidak semua dianugerahi keistimewaan untuk hidup bersama, apalagi untuk mencerna secara langsung laku etis Hatta. Namun, terlalu sempit untuk memahami Hatta sebagai sekadar payung dan pengarah hidup keluarganya. Sebab, dengan kontribusi yang begitu besar di dalam maupun di luar kekuasaan, Hatta turut melindungi dan mengarahkan bangsa.


Dalam gelegak tekad untuk memperjuangkan kemerdekaan nasional, Hatta membawa kedalaman berikut ketenangan. Risalahnya “Indonesia dan Problem Kemerdekaannya” menggugah kesadaran internasional pada 1927. Analisisnya “Indonesia Merdeka” meninju kerapuhan dakwaan pengadilan Den Haag 1928 terhadapnya sebagai seorang penghasut.


Kepeloporan Hatta terpacak bukan semata dalam tulisan-tulisannya; tindakan-tindakan politik strategis adalah pula teks-teks perjuangannya. Pendidikan Nasional yang digagasnya menyelamatkan PNI dari kebangkrutan pada 1931. Sementara sikap moderatnya terhadap dinamika internasional memberi peluang lebih baik kemerdekaan Indonesia pada 1945.

Hatta juga memberi teladan tentang bagaimana mendayung di antara karang-karang dan bertahan untuk tidak terbawa arus. Penuh perhitungan dan integritas, Hatta adalah seorang patriot yang tidak hendak menggadaikan kebebasan dan kedaulatan. Seperti ditegaskannya, di atas segala lapangan tanah air, Hatta selalu hidup dan gembira.


Kedaulatan Rakyat
EH Carr (1892-1982) menulis bahwa dalam gerak majunya, sejarah merupakan suatu dialog antara peristiwa masa lalu dan tujuan masa datang. Interpretasi peristiwa, dengan begitu, tidak hanya mengafirmasi atau menegasi apa yang terjadi, melainkan bagian upaya menemukan relevansi dengan membuhulkannya secara progresif pada tujuan-tujuan baru.


Ketika gagasan Indonesia merdeka masih dalam masa pembentukannya, Hatta memberi fondasi penting, antara lain pada prinsip kedaulatan rakyat, yang disebutnya sebagai jantung hati bangsa. Rakyat yang berdaulat memiliki keinsafan tentang kemerdekaan mereka, dan dengan bekal kesadaran itu mereka diharapkan mampu memandu gerak para pemimpin.
Inilah suatu visi tentang “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” yang diidealkan sebagai bagian esensial demokrasi Indonesia. Relevansi gagasan visioner ini menghujam ke akar kemerdekaan dan menjulang jauh ke arah demokrasi terkonsolidasi. Artinya pula, visi ini patut menjadi basis pembangunan demokrasi Indonesia kontemporer.


Politik nasional terdengar riuh bukan oleh diskursus, tetapi oleh polarisasi terdampak kontestasi elektoral, sehingga sempat pula mengancam keberagaman dan kebebasan. Ketika lembaga-lembaga sosial pampat dan tidak mampu memberi alternatif solusi atas masalah-masalah bersama, politik malah direduksi menjadi persoalan siapa mendapat apa.


Mencandrakan krisis politik dalam “Demokrasi Kita”, Hatta menyebut bahwa demokrasi dapat berjalan baik apabila ada rasa tanggung jawab dan toleransi pada diri pemimpin-pemimpin politik. Dua hal tersebut terkesan absen persis manakala banyak orang dibuai seremoni pesta demokrasi, yang justru lupa dengan syarat-syarat mendasar keberlangsungannya.


Bersama kesadaran politik massa, tanggung jawab dan toleransi elite adalah energi terpenting demokrasi yang terlihat cenderung melemah saat ini. Tantangan demokrasi kontemporer adalah mengembalikan keduanya untuk memulihkan daya dukung permusyawaratan rakyat agar esensi demokrasi tidak terpenjara oleh kontestasi kekuasaan.


Melambungkan spirit Hatta dan menalikannya pada tujuan baru, akan menambah dorongan progresif pada politik nasional. Lebih daripada sekadar menghafal biografi Hatta, tugas tersebut akan turut membuat pemahaman sejarah menjadi kontekstual. Harapan pokoknya, politik nasional tidak akan lelah melahirkan negarawan, bukan sekadar pemburu kekuasaan.


Sumber: https://www.beritasatu.com/opini/6535/hatta-dan-demokrasi-kita

Bapak Prof. Dr. Emil Salim dalam Rapat BINEKSOS

Penjelasan Bapak Prof Dr Emil Salim dalam rapat BINEKSOS
Hotel Aloft, Jakarta, 31 Agustus 2018

Tugas mulia dwitunggal saling melengkapi, antara lain Bung Karno di dalam negeri, dan Bung Hatta di luar negeri, Bung Karno (BK) minta Bung Hatta (BH) membuat draft proklamasi, BK bapak Pancasila, ideologi negara, BH pengisi substansinya dalam dasar negara, yaitu UUD 45, disinilah pertemuan atau menyatu konsep BK dan BH.

Secara pribadi, hubungan semangat kekeluargaan BK dan BH tetap utuh dalam kondisi bagaimanapun. Adalah BH yang menyurati pak Harto agar perawatan BK diperbaiki waktu BK sakit. BH diminta jadi wali waktu Guntur menikah, dan BK yang mempertemukan BH dengan calon isterinya. Jadi janganlah dipertentangkan antara BK dan BH.

Read more