KESAN ABADI PARA TOKOH TENTANG BUNG HATTA

(Dipetik dari : BUNG HATTA, Pribadinya dalam Kenangan. Penyunting: Meutia Farida Swasono)

  1. Mochtar Lubis (jurnalis, sastrawan ternama)
    Citra Bung Hatta bagi saya, anak manusia yang amat cinta pada bangsa dan tanah airnya, yang sepanjang hayatnya merisaukan nasib rakyat dan bangsa, penuh kejujuran dan keberanian intelektual, kokoh integrita pribadinya, adil dan tiada dihantui nafsu berkuasa maupun menumpuk harta.
    Dalam dirinya dia berhasil menghimpun nilai-nilai manusia Indonesia yang banyak telah hilang dalam diri banyak kita; sikap sederhana, hidup sederhana, sopan dan santun yang tinggi, kejujuran, cinta pada kebenaran dan keadilan, keberanian berpikir dan menyatakan pikiran, integrita pribadi dan ilmu, tiada nafsu berkuasa atau mengejar kekayaan.
    Bung Hatta juga cemas melihat betapa lemahnya kita sekarang melindungi perdagangan dalam negeri kita, yang seharusnya berada dalam tangan bangsa Indonesia sendiri. Bung Hatta tahu benar, dalam distribusi barang dalam negeri, banyak modal-modal asing berselubung melakukan perannya.
  2. A. H. Nasution (pejuang, pahlawan nasional, panglima, ketua MPR).
    Bung Hatta teladankan konsistensi pada prinsip-prinsip. Beliau sangat konsisten dalam melaksanakan dan membela kebijaksanaannya, dan tidak pandang bulu berhadapan dengan siapapun. Beliau sebagai teladan ideal. Seperti juga Bung Karno, dr Sutomo dan pemimpin-pemimpin nasional lainnya yang kita banggakan, maka Bung Hatta meneladankan identitas mahasiswa Indonesia, yakni yang sambil studi pula secara harmonis, bergiat sebagai aktivis mahasiswa, seraya pula memperjuangkan aspirasi rakyatnya. Mereka bukanlah sekedar menjadi pemikir, tetapi lebih-lebih lagi, merupakan pejuang dan pemimpin. Dan tantangan-tantangan perjuangan bukanlah penghambat bagi mereka, melainkan adalah menjadi penggembleng.
  3. Emil Salim (ahli ekonomi, cendekiawan, mantan menteri dan saat ini sebagai Ketua Wantimpres)
    Mendidik orang berpikir, berlaku dan bertindak demokratis, ini kentara dalam diskusi yang berkembang antara Bung Hatta dengan sekelompok mahasiswa waktu itu. Masalah yang dikupas bisa bersifat emosional, tetapi emosi tak pernah mempengaruhi Bung Hatta dalam diskusi. Tanpa disadari para pemimpin-pemimpin mahasiswa masa itu dididik memahami dan mempraktekkan asas-asas demokrasi.
    Beliau berpesan agar terus menerus dikembangkan kebiasaan beradu pendapat dan bertukar pikiran……………saya teringat kembali ungkapan Prancis… yang Bung Hatta paterikan dalam lubuk hati saya, “ dalam pertumburan beda pendapat, lahir kebenaran-kebenaran baru!”.
    Semangat solidaritas Bung Hatta terhadap Bung Karno dan anggota Pemerintah lainnya sangat kuat. Tidak ada dalam kamus beliau cara berpolitik “menikam dari belakang”. Beliau tidak menutup mata terhadap kekurangan yang ada. Dan adalah kebiasaan beliau untuk secara terus terang mengungkapkannya dalam surat tertulis kepada pihak yang berkepentingan. Tetapi keluar, ke masyarakat umum, beliau tegakkan sikap seorang demokrat. Sekali keputusan sudah diambil,
    betapapun tidak disetujui sepenuhnya isi keputusan itu, namun sebagai demokrat beliau tunduk pada keputusan itu.
    Waktu di Universitas California, Bung Hatta diminta pendapatnya tentang Bung Karno. Beliau jawab polos, “ Dalam beberapa hal saya memang berbeda pendapat dengan Bung Karno. Tetapi Bung Karno adalah Presiden Republik Indonesia, negara yang saya perjuangkan kemerdekaannya bertahun-tahun. Sebagai warga Negara Republik Indonesia yang ditegakkan atas dasar Pancasila, saya bisa berbeda pendapat, namun tidak mengurangi hormat saya kepada Bung Karno, presiden negara saya. Right or wrong he is my president. Presiden dari Negara Republik Indonesia yang saya cintai!”
  4. Sri Sultan Hamengkubuwono IX
    Bung Hatta adalah seorang pemimpin nasional yang berwatak dan berbudi luhur. Saya dapat kesan positif bahwa yang diutamakannya ialah perjuangan kita dan keadaan rakyat. Hal ini sangat berkesan bagi saya. Bila semua orang berjiwa seperti beliau, tak ada kekuatan di dunia yang dapat mematahkan revolusi kemerdekaan kita. ….beliau tidak memikirkan diri sendiri namun pasrah kepada Tuhan. Dapat saya rasakan harapan beliau atas hari depan Bangsa dan Negara yang cerah, penuh keadilan dan kemakmuran.
  5. Deliar Noer (pemikir, peneliti, politikus)
    Sifat pokok pada diri Bung Hatta yang menyebabkan beliau dihargai secara khusus….. ialah sifat taqwa, bagi seorang Muslim…” Yang termulia di sisi Allah adalah yang paling taqwa.” (Qur’an 4:13). Sifat-sifat taqwa yang disebutkan dalam Qur’an 2:3,4 dimiliki Bung Hatta dengan tuntas. Semenjak kecil ia telah terbiasa beribadah: sembahyang lima waktu, puasa dalam bulan Ramadhan, dan zakat, sesudah ia mempunyai harta sekedarnya. Ia lakukan ini baik ketika berada di tanah air, maupun ketika studi di Negeri Belanda, ataupun bermukim di tanah pembuangan, di tengah kesibukan sebagai orang pergerakan, ataupun sebagai wakil presiden, dan kemudian kembali sebagai rakyat biasa.
    Ketaqwaan itu tercermin pula dari sikapnya pada sesama manusia. Ia menganggap semua manusia sama. Hal itu bukan saja tercermin dalam pemikiran beliau dalam politik, tetapi juga dalam tingkah laku sehari-hari. Ia menerima siapa saja dengan ramah dan senyuman, menyapa yang tua “serta” yang muda dengan lemah lembut.
    Ketika ia di atas, ia memberikan contoh sebagai pemimpin, ketika ia di bawah iapun memberikan contoh bagaimana harusnya menjadi orang biasa. Disinilah letak sikap diri seorang yang dalam hubungannya dengan Allah, senantiasa sadar akan kedudukannya: ‘abd, hamba, yang membedakannya hanya taqwanya. Oleh sebab itu pula ia teguh dalam pendirian, tidak terombang ambing oleh keadaan, tidak terbawa oleh pasang surut suasana. Seperti yang sering ia anjurkan: menjaga individualitas, kepribadian, dan integritas.
  6. Sumitro Djojohadikusumo (begawan ekonomi, perancang ekonomi Indonesia)
    Betapapun sibuknya………..Bung Hatta senantiasa meluangkan waktu bagi golongan muda untuk mengadakan pertukaran pikiran secara leluasa atau untuk mendengarkan dengan penuh kesabaran apa yang menjadi keluhan hati mereka.
    ………beberapa peristiwa perselisihan pendapat dan pertentangan pendirian antara Bung Hatta dan saya dan sikap amarah yang saya alami dari beliau, …………………tidak pernah mengganggu
    3
    sedikitpun hubungan baik yang terus berlangsung dan tetap terpelihara dalam pergaulan pribadi antara kami berdua. Disinilah menonjolnya kebesaran jiwa pribadi Mohammad Hatta yang secara nyata membedakan selisih pendapat mengenai sesuatu masalah dari hubungan pribadi di antara se sama manusia di mana beliau selalu menunjukkan sikap saling harga-menghargai. ………saya dapat menyelami makna sebuah pepatah dalam bahasa asing yang juga menjadi salah satu patokan hidup bagi beliau “ barang siapa yang tulus menunjukkan kekurangan dan kelemahan yang melekat pada diri saya, orang itu adalah kawan sejati.
    Saya merasa dianugerahi kebahagiaan, bahwa dalam kehidupan saya, pernah saya kenal dari dekat seorang manusia besar yang namanya Mohammad Hatta.
  7. Rosihan Anwar (sejarawan, sastrawan, tokoh pers dan budayawan)
    Menghadapi realitas keras yang sepahit-pahitnya sekalipun, Bung Hatta tidak kehilangan keseimbangan………..dia memandang ke depan, berangan-angan, penuh cita-cita. Sudah barang tentu bukan sifat Stoicijn (sangat tabah) yang melekat pada Bung Hatta sehingga dia tidak gampang digoncangkan oleh keadaan yang dilihatnya, betapapun getirnya. Ada yang lebih dalam daripada itu yang mendasari sikap dan peri lakunya. Hanya orang yang beriman dan hidup dengan cita-cita, seorang idealis yang sanggup berbuat demikian.
  8. Masagung (Pendiri toko Gunung Agung, pebisnis)
    Bung Hatta sederhana orangnya, takwa kepada Tuhan, berjiwa besar. Beberapa bulan sebelum meninggal, beliau mengirim surat pribadi kepada saya. Isinya kira-kira begini, “ Kalau ada yang melarang buku-buku Soekarno, termasuk Kejaksaan Agung, saya heran. Saya tidak setuju, karena buku-buku Soekarno itu penting untuk perjuangan rakyat Indonesia, dan harus diketahui rakyat, untuk masa sekarang maupun untuk masa datang.” Inilah salah satu bukti jiwa besar beliau, walaupun dalam hal politik sering beliau berbeda dengan Soekarno.
  9. A.R. Baswedan (pejuang kemerdekaan, diplomat, sastrawan, jurnalis)
    Kesederhanaan Bung Hatta sangatlah menonjol. Di tengah alam “perlombaan kemewahan”, sikapnya mencerminkan kesederhanaan itu. Celana dan kemeja batiknya biasa-biasa saja. Sikap tegasnya memang memukau. Keberaniannya untuk mengemukakan pendapat jika itu benar, adalah ciri pribadi yang perlu menjadi contoh. Bung Hatta tak pernah mengomentari orang lain yang tidak tegas, akan tetapi tindakan dia sudah cukup menjadi cermin yang membuat kita bertanya: Sudah begitukah kita ? Itulah Hatta yang saya kenal, yang dalam pribadinya tercermin segenap pikiran dan pandangannya, dalam gerak langkahnya terbaca falsafah hidup yang dihayatinya.
  10. Meutia Farida Swasono, Gemala Rabi’ah Chalil Hatta, Halida Nuriah Hatta (Putri-putri Bung Hatta)
    Ayahku merupakan figur utama dan kuat dalam keluarga kami. Beliau adalah pelindung, pedoman, pemersatu dan pendamai dalam keluarga besar kami, baik dari pihak Batuhampar maupun Bukittinggi, bahkan juga dari pihak keluarga ibu saya. Ayah adalah segala-galanya bagi kami semua (Meutia).
    Ayah selalu menasihati saya agar keuangan saya yang sedikit itu diatur sebaik mungkin sehingga bila ada sisa, dapat ditabung. Memang, sesungguhnyalah, Ayah itu adalah penabung yang sangat ulung. Kehidupan beliau yang jauh dari mewah, membuat kita, anak-anak yang menghargainya. Buat Ayah, kepercayaan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah menimbulkan kebahagiaan bagi kehidupannya. Beliau tidak pernah mempersoalkan kurangnya uang pensiun, apapun diterimanya tanpa banyak bicara (Gemala).
    Seluruh kehidupan Ayah telah membuktikan suatu kedisiplinan hidup yang luar biasa. Beliau tidak pernah terus-menerus menekankan kepada kami untuk hidup berdisiplin. Tetapi dari cara hidup Ayah yang penuh contoh kedisiplinan pribadi, kami secara tidak langsung dipengaruhi beliau. Disinilah kehebatan Ayah. Bagi beliau, meneladani adalah jauh lebih bermanfaat daripada mengindoktrinasikan (Gemala).
    Bukanlah hal yang berlebihan, bila aku menceritakan di sini tentang kelembutan ayahku. Beliau tidak pernah memaki atau memarahi anaknya sejadi-jadinya. Cukup dengan ucapan saja, anak-anak mau menurut ayah. Berkumpul sekeluarga di meja makan, merupakan hal yang paling Ayah inginkan. Ayah tidak mengucapkannya, namun kami sekeluarga mengetahuinya sendiri (Halida).
    Orang mengetahui bahwa Ayah dan Bung Karno adalah dua orang yang berbeda watak. Sebelum Kemerdekaan, mereka saling berkeras satu sama lain, yang tampak dari tulisan-tulisan mereka. Namun pada suatu ketika, beliau berdua bersatu dalam menjalankan tugas memprolakmasikan Kemerdekaan Negara Indonesia dan menjalankan pemerintahan negara yang masih sangat muda itu. Betapapun belainannya sifat pribadi mereka, demi keutuhan bangsa, mereka bersatu karena negara membutuhkan kedwitunggalan mereka. Orang juga mengetahui bahwa ketika kebersamaan mereka tak dapat dipertahankan. Ayah melihat bahwa sudah waktunya keputusan lain diambil: meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden, demi keutuhan bangsa pula (Meutia).
  11. S.K Trimurti (pejuang, wartawati, penulis, menteri).
    Saya bukan termasuk golongan Bung Hatta dalam wadah perjuangan politik. Partai saya bukan partai Bung Hatta ketika itu. Strategi dan taktik perjuangan saya bukan strategi dan taktik yang dipolakan Bung Hatta. Dan perkenalan saya secara pribadi dengan beliau baru mulai pada tahun 1943 di Jakarta. Namun dari wadah yang berbeda itu, saya dapat menilai seorang manusia yang jujur, yang mengatakan apa adanya. Sekalipun yang dikatakan “benar” itu lawannya, tetapi kalau beliau yakin bahwa dia benar, maka dikatakanlah dia benar. Sebaliknya, sekalipun kawan, kalau memang tidak benar, menurut pengamatan Bung Hatta, akan dikatakannya tidak benar juga. Akhirnya sebagai manusia biasa, Bung Hatta tentu punya kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat. Akan tetapi kalau semua itu dibandingkan dengan sifat-sifatnya yang baik, maka kekurangan-kekurangan itu jadi tidak seberapa.
  12. H. Roeslan Abdulgani (pejuang, negarawan, diplomat dan politikus, Menteri Luar Negeri Indonesia pada tahun 1956-1957)
    Bung Hatta sebagai manusia juga berkadar emosi. Beliaupun dapat mencintai, tapi juga dapat membenci. Mencintai barang haq, dan membenci barang bathil. Mencintai kemerdekaan dan keadilan, membenci penjajahan dan kedholiman. Dan beliau tidak tinggal diam. Melainkan bersuara dan ada kalanya menulis surat kepada Pimpinan Negara. Watak kepekaan beliau sebagai pribadi, yang tidak dapat melihat penyalah gunaan kekuasaan dan ketidakadilan, membuat beliau berfungsi sebagai Pengawal dan Penjaga Hati Nurani Rakyat kita, yang masih cupet hidupnya dan kurang pengetahuannya itu.
    Bagi generasi dulu: politik adalah karakter! Politik adalah watak. Watak pejuang, yang patriotik, nasionalistik, demokratik, sosialistik dan humanistik. Itulah arti pokok:politik. Sangat sederhana. Kalau politik diartikan secara berliku-liku dan naif, maka politik bukan lagi sumber etik, melainkan sekedar teknik untuk memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan itu bagi dirinya sendiri.
    Sederhana dalam pikiran dan sederhana dalam cara hidup. Bung Hatta memiliki dua kesederhanaan itu. Dalam kesederhanaan berpikirnya, Bung Hatta memiliki daya analisa yang tajam, mendalam dan mendasar. Dalam kesederhanaan hidupnya, Bung Hatta memiliki kekayaan ilmu, kekayaan buku, kekayaan kawan dan keluarga yang berkualitas. Beliau tidak pernah tinggalkan Amanat Penderitaan Rakyatnya, yang sejak dulu kala mendambakan kemerdekaan, keadilan dan kemakmuran. Kesetiaan Bung Hatta kepada cita-cita rakyatnya itu adalah sangat sederhana, tanpa pamrih, tapi sangat dalam. Kesederhanaan itu juga mendasari watak pribadinya sebagai manusia. Semoga pemuda Indonesia,yang beliau sering puja sebagai “pahlawan dalam hati beliau”, pandai belajar dari pribadi Bung Hatta sebagai manusia pemikir dan manusia pejuang.
  13. George Mc T. Kahin (sejarawan dan pakar ilmu politik tentang Indonesia dan Asia Tenggara, Cornell University)
    Hatta memegang teguh dan tidak mau melepas prinsip-prinsip yang dianutnya. Dia tidak pernah melepaskan keyakinannya bahwa Indonesia harus mempertahankan politik luar negeri yang bebas dan tidak memihak. Argumentasi Amerika bahwa kebebasan seperti itu tidak mungkin dalam dunia yang berpolaritas dan bantuan Amerika untuk pemberontakan-pemberontakan kedaerahan dalam tahun 1957-1958 dianggap Hatta sebagai argumentasi yang bodoh dan keliru serta merugikan baik bagi Indonesia maupun bagi Amerika Serikat, karena segera memaksa Jakarta berpaling kepada Uni Soviet.
    Dia mempertahankan pendiriannya bahwa luasnya Indonesia dan variasi kedaerahannya sangat tidak cocok dengan sentralisme pemerintahan. Untuk mencapai persatuan yang murni berdasarkan keserasian sosial dan politik, perlu diadakan otonomi daerah yang lebih besar. Pandangan ini diucapkannya jauh sebelum terjadinya pemberontakan PRRI dan Permesta.
    Dia tidak pernah meninggalkan keyakinannya bahwa apabila koperasi pedesaan itu diurus oleh tenaga yang terlatih dan diberi dana permulaan yang cukup, kemungkinan keberhasilan cukup besar. Dia terus memandang koperasi sebagai sarana untuk meringankan beban para petani dan membantu mereka mempertahankan tanah mereka. Dia yakin bahwa koperasi adalah sarana yang paling baik untuk menjamin tercapainya keadilan sosial yang lebih besar bagi mayoritas pedesaan yang menjadi sasaran eksploitasi atau, dalam kata-kata Hatta sendiri, “jembatan ke arah demokrasi ekonomi”.
  14. Ali Sadikin (Gubernur DKI, 1966-1977)
    Selaku Gubernur DKI saya diberi kehormatan mendapat penugasan menyampaikan keputusan DPRD DKI tentang pengangkatan Bapak Dr. Mohammad Hatta sebagai ‘Warga Utama Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta’ tanggal 31 Juli 1972. Saya sekali-sekali berkunjung ke rumah beliau sebab saya merasa beliaulah sebagai orang tua yang sangat saya tuakan di Republik ini setelah Bung Karno tiada.
    Tentang sistem pengangkatan anggota DPR-MPR, Bung Hatta menegaskan kepada saya bahwa pemilu sebagai sarana demokrasi adalah dimaksudkan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat, sedangkan kedaulatan rakyat adalah hal yang fundamental yang secara tegas disebutkan baik dalam Preambule maupun pada batang tubuh UUD 1945.. Maka menurut Bung Hatta, sistem pengangkatan DPR-MPR adalah tidak sesuai dengan kedaulatan rakyat yang dimaksud oleh UUD 1945.
    Bung Hatta sebagai manusia besar bangsa kita, menjadi pemimpin dan intelektual yang betul-betul dipersiapkan dan mempersiapkan diri sejak usia muda. Dalam perjalanan hidup beliau, kita menyaksikan seolah-olah segala sesuatunya dijalani Bung Hatta dengan serba berencana disertai disiplin yang kuat dan secara konsisten pula. Benar-benar beliau mendapatkan petunjuk dan takdir kehidupan pejuang bangsa yang bahagia, indah dan penuh kenangan.
  15. Bermawy Latief (pejuang kemerdekaan, anggota KNIP)
    Manakala Ir Soekarno berpendapat “mengambil kekuasaan dengan kerongkongan”, maka Bung Hatta berpendapat ”Organisasi mendatangkan kekuatan”. Dua cara dari dua pemimpin besar ini jangan dipertentangkan, tetapi kita hendaknya memperpadukannya: Soekarno ialah sebagai juru-bicara massa rakyat dan Bung Hatta sebagai pemikir dan penyusun cita-cita dengan konsepsional yang mendasar.
    ………bertemu dengan Bung Hatta, kami mendapat kesan bahwa wajah beliau jernih, urat-urat mukanya menunjukkan seorang manusia yang beriman dan berkarakter, satu kata dengan perbuatan, manusianya jujur lillahita’ala……beliau keras dalam disiplin pergerakan dan lembut/halus sebagai sutera dalam hubungan ke segala pihak, baik terhadap lawan sekalipun. Beliau suka menolong.
  16. Biju Patnaik (pilot, pengusaha, pejuang kemerdekaan India, anggota parlemen dan menteri, beliau, di tengah kepungan Belanda, menerbangkan Bung Hatta dari Bukittinggi ke New Delhi India untuk bertemu pemimpin-pemimpin India, di bulan Juli 1947).
    Menulis tentang Dr Hatta adalah menulis tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Usahanya, perencanaannya yang matang dan seksama ketika dia berada dalam misi rahasia di luar negeri, meletakkan dasar yang membawa aspirasi Indonesia ke luar batas koloni Belanda dan menjadikan aspirasi itu terkenal di dunia-ini merupakan langkah raksasa dalam perjalanan ke arah pengusiran penjajah Indonesia. Saya memperoleh kehormatan menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan ini.
    Selama pertemuan Dr Hatta di New Delhi, para pemimpin India, baik Nehru, Patel maupun yang lain, terpesona oleh keterangan Bung Hatta yang jelas, jalan pikirannya yang jernih, serta saran-sarannya yang tepat dan praktis….dan telah menjadikan pemimpin India bertekad untuk berusaha sekeras-kerasnya untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada Indonesia.
    Dengan berakhirnya hidup Dr Hatta, Indonesia telah kehilangan salah satu putranya yang besar, dan kita yang telah memperoleh kehormatan mengenalnya kehilangan seorang sahabat yang kita cintai dan hormati.
  17. Joesi Darik
    Orang yang mengenal pribadi Bung Hatta diingatkan pada sebuah sajak kecintaan dan pedomannya: Hanya satu Tanah yang bernama Tanah Airku, ia makmur karena usaha, dan usaha itu adalah usaha sendiri. Itulah baIgian yang terkandung dalam kalbu beliau.
    Kata Henrik Ibsen, seorang pujangga besar Denmark pada abad ke-19: “ Demokrasi saja tidak akan memecahkan persoalan masyarakat. Satu unsur kebangsawanan harus dimasukkan dalam hidup kita. Yang saya maksud tentulah bukan bangsawan keturunan, bangsawan kekayaan, malah juga bukan bangsawan intelek, yang saya maksud ialah bangsawan karakter, bangsawan kemauan dan bangsawan pikiran. Itulah yang membebaskan kita……..
    Bung Hatta adalah bangsawan karakter, bangsawan kemauan dan bangsawan pikiran. Beliau ingin para pemimpin Indonesia masa datang adalah bangsawan karakter, bangsawan kemauan dan bangsawan pikiran untuk merampungkan cita-cita nasional, Indonesia yang adil dan makmur.
  18. Des Alwi (sejarawan, diplomat, penulis, anak angkat Bung Hatta)
    Selama di Banda (masa pembuangan), Oom Hatta tidak pernah bergaul dengan orang-orang Belanda ataupun pegawai-pegawai pemerintah kolonial. Ia lebih senang bergaul dengan penduduk dan tokoh-tokoh kampung di Banda, seperti para tanase, atau para kepala nelayan. Oom Hatta sangat ramah terhadap penduduk. Oom Kacamata (Bung Hatta) selalu bersikap lembut dan tidak pernah memaki orang, walaupun ia jengkel dan marah bila menghadapi murid-murid yang bodoh. Oom Kacamata memiliki wibawa tinggi. Kaki dan suara murid-murid akan gemetar bila kedapatan angka merah di rapor sekolah.
    Ada kesan mendalam pada diri saya mengenai Oom Hatta. Oom Hatta adalah tokoh yang sama sekali tidak materialistis. Kepada saya, Oom Hatta selalu menekankan agar kita tidak boleh kejam terhadap manusia. Oom Hatta adalah tokoh yang dikenal jujur dan kokoh dalam prinsip. Ia adalah tokoh yang sangat dominan dalam diri saya, sehingga sayapun bertanya, apakah masih ada tokoh pengganti Bung Hatta, ataukah Oom Hatta adalah yang terakhir yang saya kenal di persada Indonesia pada masa sekarang ?
  19. Maskoen Soemadiredja (Pejuang, Pahlawan Nasional)
    Kedatangan Bung Hatta ke dalam arena politik di tanah air membawa cara perjuangan baru, ialah metode perjuangan rasional. Perjuangan tidak berdasarkan metode agitasi dan demonstrasi membangunkan semangat dan emosi rakyat, melainkan melalui dasar pendidikan politik, menanamkan pengertian dan kesadaran politik dan terutama membina mental/spiritual, membina watak dan menanamkan semangat percaya pada diri sendiri serta menanamkan rasa tanggung jawab.
    Bung Hatta memiliki pandangan jauh ke muka, yaitu bahwa perjuangan politik di tanah jajahan yang menuntut kemerdekaan tanah air, menuntut para pemimpinnya memiliki landasan keteguhan watak, sebab itu kader-kader harus dibina wataknya agar tahan uji dalam menghadapi macam-macam percobaan dalam perjalanan perjuangannya. Oleh karena itu politik di tanah jajahan, menurut Bung Hatta, lebih mengandung arti pendidikan. Pendidikan adalah senjata utama untuk mencapai kemerdekaan tanah air.
  20. Solichin Salam (wartawan, penulis)
    Bung Hatta dikenal sebagai seorang yang tekun dan taat, tidak saja kepada agama, melainkan juga terhadap segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sekalipun kadang-kadang beliau pribadi tidak setuju terhadap sesuatu,….Bung Hatta tunduk dan menjalankan keputusan tersebut. Di sini tergambar jiwa Bung Hatta sebagai demokrat sejati. Dan setiap tugas yang dibebankan di atas pundak beliau akan dilaksanakan sebaik-baiknya tanpa memikirkan kepentingan pribadi. ….Apalagi menuntut sesuatu tanda balas jasa, tiada terdapat dalam kamus kehidupan Bung Hatta……Beliau tidak sedih atau meratap kalau jasanya tidak dihargai. Akan tetapi Bung Hatta merasa pedih dan sedih apabila nasib rakyat Indonesia semakin sengsara dan menderita hidupnya. Itulah jiwa manusia Hatta. Itulah tipe seorang Pemimpin rakyat sejati. Sayang Indonesia hanya memiliki seorang manusia seperti Bung Hatta ini. Mudah-mudahan generasi yang akan datang akan dapat banyak belajar dari sejarah hidup dan perjuangan Bung Hatta.
  21. I. Wangsa Widjaja (Sekretaris pribadi Bung Hatta)
    Dalam perjuangan, Bung Hatta tidak takut menghadapi percobaan, penangkapan dan pembuangan. Sebagai seorang demokrat tulen, beliau menghargai pendapat orang lain meskipun pendiriannya berlainan. Ucapan Bung Hatta tidak pernah mengandung perasaan benci kepada orang yang berlainan pendirian politiknya.
    Kalau Bung Hatta berbicara, beliau selamanya bercerita dalam Bahasa Indonesia yang bagus, kecuali dengan orang asing. Tulisan-tulisan beliau, pidato-pidato beliau tak pernah dicampuradukkan dengan bahasa asing, kecuali sepatah dua istilah asing yang belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
    Bung Hatta juga sangat menghormati bendera Sang Saka Merah Putih. Beliau akan marah kalau melihat orang membawa bendera sembarangan atau dibiarkan jatuh ke tanah.
  22. Ny. Maria Ulfah Subadio (tokoh pembela perempuan, menteri)
    Kejujuran, kesederhanaan dan kesungguhan yang diperlukan seorang pemimpin, sangat menonjol pada Bung Hatta. Waktu mendengar Bung Hatta wafat, saya merasa kehilangan besar, suatu kekosongan. Tidak ada lagi seorang Tokoh yang berwibawa dan disegani ke mana kita dapat datang untuk mengemukakan dan membicarakan berbagai hal mengenai keadaan rakyat, bangsa dan negara kita. Bung Hatta selalu bersedia menerima dan mendengarkan teman-teman atau siapapun yang datang padanya. Sekarang Bung Hatta telah tiada, meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Kita kehilangan seorang Bapak, seorang pejuang yang seluruh hidupnya diabdikan untuk kemerdekaan negara, dan bangsanya serta kesejahteraan rakyatnya.
  23. Suparman Sumahamijaya (pakar kewirausahaan dan kewiraswastaan)
    Pendapat orang banyak secara tulus setelah Bung Hatta pergi adalah sebagai berikut:
    Bung Hatta adalah negarawan besar; Bung Hatta adalah Pengawal Hati Nurani nasional Bangsa Indonesia; pengaruh Bung Hatta terhadap jalannya perjuangan terhadap kemerdekaan Indonesia adalah besar dan sangat menentukan; Bung Hatta tiada terpisahkan dari kepemimpinan nasional Dwitunggal Soekarno-Hatta; Bung Hatta adalah pendekar pendidikan; Bung Hatta adalah seorang sarjana yang hidup bersahaja; Bung Hatta pejuang yang tidak absen juga dalam Orde Baru; Bung Hatta sebagai pejuang Kedaulatan Rakyat; Bung Hatta sebagai pencetus usaha ekonomi bersama berdasarkan asas kekeluargaan; Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi; Bung Hatta sebagai seorang kritikus yang berani karena yakin akan tanggung jawabnya; Bung Hatta adalah seorang Pancasilais yang saleh; Bung Hatta tak pernah terlibat dalam persoalan uang maupun wanita; Bung Hatta yang konsekuen anti-komunis maupun anti-kapitalis, liberal dan anti-individualisme. Yang paling utama dan sangat penting untuk diambil sebagai pelajaran dari kehidupannya adalah bahwa Bung Hatta adalah manusia yang sangat konsekuen dalam perjuangan dan upayanya untuk melindungi, mencerdaskan dan memajukan, terutama mereka yang termasuk lapisan rakyat kecil.
    Kita ditantang oleh pertanyaan: Mampukah kita menjadikan diri kita masing-masing sebagai manusia teladan sepanjang masa. Memang sungguh berat tanggung jawab setiap pemimpin dan oleh sebab itu hendaknya dia selalu waspada akan jeritan rakyat miskin yang masih terlalu banyak jumlahnya. Janganlah hanya ingin memetik kebesarannya saja tetapi hendaknya pula mau dan bertekad untuk melindungi, mencerdaskan dan memajukan terutama rakyat kecil.
    Masih adakah manusia teladan atau sudah gersangkah rahim bangsa ini……. setiap generasi patut mempersiapkan diri agar mampu mengemban tugas berikutnya yang mungkin jauh lebih berat lagi. Marilah kita lanjutkan perjuangan yang luhur dari semua manusia besar termasuk Bung Hatta dalam mewujudkan cita-cita bangsa membangun massyarakkat Pancasila yang adil dan makmur bebas dari kemiskinan dan pengangguran.

Bung Hatta Dalam Politik Distributif Dan Kedaulatan Rakyat

ABI REKSO PANGGALIH

Rabu, 24 Juni 2020


Sejak muda Hatta sudah cukup yakin dengan sistem pemerintahan yang harus dikelola dengan mekanisme demokrasi. Dalam sikap pembelaannya di Belanda, Bung Hatta menggugat prinsip-prinsip demokrasi Barat terhadap realitas politik kolonialisme Hindia Belanda.


Selain penjajahan bangsa lain, Hatta melihat kepemimpinan yang otoritarian oleh bangsa sendiri juga menjadi ancaman terhadap rakyat. Hal ini diperlihatkan pada pemerintahan fasis di Jerman. Pemerintahan totalitarian Hitler melahirkan sengsara untuk bangsa Jerman dan bangsa lain.


Landasan Hatta menyetujui sistem demokrasi, memanglah akar dari Barat di mana sistem ini adalah konsekuensi logis atas penalaran liberalisme. Pandangan liberalisme ini mengacu pada persoalan kebebasan dan perlindungan hak-hak individu, serta mempertimbangkan aspek-aspek lain. Cara berfikir seperti ini banyak diadopsi oleh kelompok utilitarian seperti Bentahm dan J.S Mills pada abad 19, dengan slogan ‘the great happiness is the great number’.
Apabila cara pandang itu diterapkan dalam kehidupan sosial-politik masyarakat, maka secara logis interaksi ekonomi akan melahirkan sistem kapitalisme yang menganggap setiap manusia sebagai ‘homonicus economic’, titik inilah yang menjadi orientasi kritik Hatta. Paling tidak keyakinan Hatta terhadap demokrasi tidaklah meletakkan seutuhnya pada konsep liberalism. Karena Hatta juga ingin menekan dan mempertimbangkan aspek sosialisme dalam praktek demokrasi di Indonesia.


Secara umum ada dua prinsip demokrasi yang ingin kita garis bawahi dalam pandangan Hatta, pertama adalah kepemimpinan yang tidak berjalan pada pola otoritarian. Kedua penekanan pada prinsip sosialisme (persaudaraan, keadilan dan kesetaraan) dalam kedudukan lembaga-lembaga negara dan proses politik.


Selanjutnya kita akan melacak kembali pandangan Hatta yang berkaitan dengan dua prinsip tadi dalam memahmi demokrasi dan menuju praktek demokrasi di Indonesia. Dalam opininya di surat kabar Pemandangan tahun 1934 dengan judul ‘Fasisme dan Paradoks’, bisa mewakilkan pandangan Hatta atas kegelisahan terhadap otoritarian dan ultra-nasionalisme.


Jauh hari sebelum Indonesia merdeka Hatta tidak menginginkan bentuk negra merdeka yang akan mengarah fasisme, ini menjadi mungkin karena situasi Hatta menulis artikel ini. Di saat fasisme menjadi kekuatan baru di Eropa yang merugikan gerakan buruh dan membunuh sistem demokrasi.
Hatta menulis, dasar fasisme dalah berontak menentang keadaan yang ada. Dan dipandang dalam kacamata lain adalah tanda yang menyatakan satu ‘minder waardigheids –complex’. Mussolini yang bermula memeluk sosialisme, membantingkan pikirannya yang lama itu. Pada sangkanya demokrasi dan sosialisme-lah yang bersalah atas keadaan yang merendahkan derajat Italia di mata pergaulan internasional. Inilah satu paradoks yang didapat dalam pergerakan fasisme di Italia.


Hatta melanjutkan, mula-mula Mussolini sebagai sosialis dia berjuang untuk membela nasib kaum buruh, hendak mengangkat derajat kaum proletariat. kemudian sebagai fasis dia hendak mengangkat derajat bangsanya yang diperlakukan sebagai proletariat sebagai dunia luaran. Untuk mencapai Cooperative Staat itu, Mussolini menindas segala pergerakan yang yang menganjurkan perjuangan kelas dan menghancurkan pergerakan pekerja lama yang berdasar pada klassentrijd itu.


Kaum buruh dan kapitalis diperintah bekerja bersama-sama dibawah penjagaan Staat, yang memegang segala kekuasaan. Dan fasisme tidak menghilangkan milik privat atas alat perusahaan besar, sehingga dasar kekuatan besar kaum kapitalis tidak terganggu. Menurut kedudukan yang seperti itu, tidak heran kalau kaum kapitalis bergantung pada Mussolini. Fasisme dianggap oleh mereka sebagai tempat tiang bergantung dan sendi untuk bertahan, menentang dan menghancurkan demokrasi yang bertambah lama bertambah besar dan kuat” (Fasisme dan Paradoks, 1934).


Dalam sikapnya, Hatta memunculkan sebuah paradoks dalam sistem fasisme. Pandangan fasisme itu dapat mengancam kebebasan dan kesejahteraan kaum bawah, dalam hal ini bisa diartikan kelas pekerja dan petani miskin. Kegelisahan akan kelahiran fasisme di Indonesia bukanlah tanpa alasan bagi Hatta.


Fasisme dapat dipahami sebagai kebusukan atas sosialisme, persoalan dalam menegakkan sosialisme masa PD II menggiring tokoh-tokoh sosialis di dunia untuk menarik demarkasi kebangsaan dan menjadi aktor perang yang berjalan bersamaan dengan kebencian rasial.
Wiliam Ebenstein berpendapat, gejala persoalan fasisme bisa menyerang sebuah bangsa yang putus harapan akan realitas situasi, sehingga fasisme seolah secara langsung menawarkan kebangkitan dengan membunuh demokrasi dan menghapuskan hak azasi manusia secara massal. Politik seperti ini dikokohkan atas gerakan ‘Nasionalisme’ menuju ‘Ultra-Nasionalis’ dan disemai benih kebencian rasial yang harus bertanggung jawab atas kegagalan bangsanya (Ebenstein, 2006).


Dengan alasan seperti ini jugalah Hatta sangat riskan dengan kemunculan fasisme dalam tubuh pergerakan kemerdekaan. Apabila kita kembali memahami gagasan Hatta yang dituliskan setelah dia kembali ke Indonesia dan memimpin PNI Pendidikan bersama Sjahrir. Ini adalah satu era dimana Hatta mulai masuk dalam kehidupan negri jajahan Hindia Belanda. Sehingga kita menemukan satu oase intelektual seorang Hatta yang berdiri diatas kondisi riil (sebenarnya). Dari banyak pandangannya kita berupaya menangkap insight yang dipancarkan Hatta, Hatta lebih cenderung memiliki pandangan yang reformis ketimbang Soekarno yang revolusioner dan meledak-ledak diatas podium.


Bagi Hatta revolusi tidak selalu melahirkan tatanan sosial yang lebih baik, atau justru sebaliknya menjadi lebih buruk. Karena dalam revolusi sosial, para aktor revolusioner tidak bisa teridentifikasi dalam strata moral dan militansi perjuangan. Dan banyak golongan opurtunis yang mengambil kesempatan untuk dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat yang semula dibelanya.


Pandangan serupa ditulis Hatta dalam ‘Menuju Indonesia Merdeka’, yang dikutip oleh Zulfikri Suleman; “demokrasi Barat yang dilahirkan oleh Revolusi Perancis tiada membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme” (Suleman, 2010).
Kutipan itu memiliki benang merah dalam pandangan Hatta soal kediktatoran fasisme dan kondisi revolusi yang sedang berjalan di Indonesia menuju kemerdekaan, kala itu. Hatta tidak menginginkan gerakan revolusi kemerdekaan menjadi sebuah paradoks dikemudian hari, maka dari itu Hatta lebih memiliki kecenderungan pada pilihan reformis. Meskipun sikap itu tidak menghilangkan semangat Hatta untuk memerdekakan Indonesia.


Dikemudian hari Hatta (bersama Soekarno) menjadi kolaborator dengan Jepang, yang memberikan sebuah penilaian inkonsistensi terhadap semangat anti-fasis. Deliar Noer menuliskan, bahwa pemerintahan fasis Jepang memperlihatkan gaya militerisme dan totalitarian ditengah-tengah perang pasifik.


Gaya pendudukan Jepang menjadi teror kematian bukan saja untuk rakyat tapi juga bagi pemimpin gerakan kemerdekaan. Hatta mendapat ancaman dibunuh oleh Kempeitai karena Hatta dianggap komunis (Noer, 1990). Situasi ini membuat Hatta harus berkolaborasi dengan Jepang pada kebijkan Romusha.


Pada masa itu Hatta juga menggelorakan semangat untuk mendukung Jepang dalam kondisi perang pasifik melalui pidato dan tulisan-tulisannya. Meskipun Hatta juga menyisipkan semangat kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan bangsa lain, dimana Hatta kembali menyampaikan pikiran-pikiran yang di tuliskan pada masa 1920’an untuk kembali menyuntikan semangat nasionalisme (Noer, 1990).


Selain itu kita juga bisa memahami kenapa Hatta memilih menjadi kolaborator ketimbang keluar menjadi oposisi. Ada pertimbangan lain, Hatta harus tetap mengawal semangat nasionalisme Soekarno dengan pandangan-pandangan Sosialismenya, sehingga paradigma Soekarno tidak terjebak pada gejala-gejala fasisme dikemudian hari. Ini bisa juga beralasan, karena Hatta adalah sosok sosialis yang masih bercengkrama dengan Soekarno sampai mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan (ketimbang Sjahrir, yang sedari awal menjadi kritikus Soekarno).


Hatta belajar dari gejala fasisme di Eropa dimana tirani mayoritas akan hidup berdampingan bersama totalitarian-militeristik. Tidak ada demokrasi dalam iklim politik yang tunggal, karena kekuasaan politik dan ekonomi hanya terpusat pada satu titik saja. Maka kritik Hatta terhadap individualisme menghasilkan antisis dari kolektivisme sebuah kearifan lokal masyarakat Indonesia, yang bisa dijadikan potensi menjalankan demokrasi parlementer.


Dalam “Demokrasi Kita” dia kembali menekankan pada aktivitas desa sebagai tulang punggung demokrasi. Bagi Hatta, dalam masyarakat desa asli Indonesia, tanah bukanlah milik seorang melainkan kepunyaan desa. Orang-orang hanya punya hak pakai. Orang-seorang dapat mempergunakan tanah yang masih kosong sebanyak yang dapat didapat dikerjakannya utuk keperluan hidupnya sekeluarga. Hanya menjual ia tidak boleh. Semangat kolektif ini ternyata pula pada: melaksanakan pekerjaan yang berat-berat, yang tidak terpikul oleh orang-seorang, menggarap sawah, memotong padi, membuat rumah, mengantar mayat ke kubur, membuat pengairan dan banyak lagi lainnya. Semua pekerjaan itu dilakukan bersama-sama secara gotong royong” (Hatta, 1992: 145).


Dalam tulisannya itu Hatta kembali menekankan kearifan lokal yang sebenarnya sudah mengandung prinsip-prinsip kebersamaan. Bagi Hatta pandangan ini dapat melahirkan kedaulatan rakyat yang kokoh. Ini adalah prinsip-prinsip Hatta yang berbeda dengan Soekarno dan Soepomo yang lebih cenderung pada negara kesatuan. Meskipun mereka sama-sama tidak sepakat pada paham liberalism, namun dalam menginternalisasi bentuk negara pemahan antara ‘kebersamaan’ dan ‘persatuan’ menjadi ide yang sulit disatukan dalam siding-sidang BPUPKI (Suleman, 2010).
Politik distribusi kekuasaan bagi Hatta semakin nyata setelah dia mengeluarkan Maklumat No.X tanggal 16 Oktober 1945. Mengubah dari sistem presidensial kearah parlementer. Langkah yang pertama dilakukan Hatta adalah peningkatan status KNIP menjadi pengganti DPR dan mengambil sebagian tugas MPR.


KNIP menjadi lembaga legeslatif perwakilan rakyat yang setara dengan lembaga eksekutif Presiden. Sehingga MPR bersama Presiden bermusyawarah untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Semenjak itu, banyak terjadi peralihan kekuasaan wewenang dalam lembaga tinggi negara (Noer, 1990). Proses peralihan wewenang dalam tata negara yang masih baru pun terus bergulir.


Setelah menekan sistem parlementer, secara logis dibutuhkan lahirnya banyak partai. Sehingga untuk menunjang sistem parlementer, Hatta mengeluarkan Maklumat 3 November 1945. Dimana dalam maklumat ini dianjurkan untuk membentuk partai banyak untuk mendukung pemilu di tahun 1946, meski pemilu tertunda karena adanya agresi militer Belanda (Noer, 1990).


Konsep kedaulatannya berdampak secara linear pada konsep sebuah kekuasaan, seperti yang sudah disinggung sebelumnya Hatta tidak menghendaki sebuah kekuasaan yang terpusat. Maka pilihan atas desentralisasi kekuasaan atau otonomi daerah menjadi satu pilihan yang masuk akal baginya.


“Oleh karena Indonesia terbagi atas beberapa pulau dan golongan maka haruslah tiap-tiap golongan, kecil atau besar, mendapat otonomi, mendapat hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Satu-satunya dapat mengatur pemerintahan sendiri menurut keperluan dan keyakinan sendiri, asal saja peraturan masing-masing tidak berlawanan dengan peraturan pemerintahan umum” (Suleman, 2010: 202).
Mengacu pada tulisan Hatta, memang opininya terkait soal desentralisasi kekuasaan sangat berimplikasi terhadap bentuk negara otonomi daerahe. Secara jelas Hatta lebih cenderung pada pilihan otonomi daerah, ketimbang integralistik. Pilihan politiknya bukan datang begitu saja, melainkan rangakaian teoritis dan benang merah atas logika distribusi kekuasaan.


Pembelaannya terhadap otonomi daerah bukanlah sebuah dukungan untuk melestarikan sistem kolonial Belanda belaka, yang tersisa pasca perundingan-perundingan. Jauh lebih dalam, Hatta menginginkan bentuk kedaulatan rakyat secara kongkrit bukan sebatas semboyan saja. Ketakutan Hatta bahwa kesatuan dapat mengancam kedaulatan rakyat terbukti dengan kebijakan dan sikap politik yang diambil Hatta ketika menjabat wakil presiden.


Inti dari demokrasi Hatta kalau boleh digaris bawahi adalah prinsip kedaulatan rakyat, dengan kedaulatan yang otonom maka keberagaman bisa terus hidup. Dengan iklim seperti ini demokrasi akan tumbuh subur dan memiliki cita-cita atas tumbuh kembangnya sosial demokrasi di Indonesia. Lebih lanjut dalam pidatonya di Solo bertepatan dengan Permusyawarahan Pamong Praja (7 Februari 1946) setahun setelah Indonesia merdeka, memiliki tema “Kedaulatan Rakyat” yang mengurai prinsip-prinsip kedaulatan itu.
“Kedaulatan rakyat berarti, bahwa kekuasaan untuk mengatur pemerintahan negri ada pada rakyat. Rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Tetapi putusan rakyat yang dapat menjadi peraturan pemerintahan bagi orang semuanya ialah keputusan yang ditetapkan dengan cara mupakat dalam satu perundingan yang teratur bentuknya dan jalannya (…) Jadinya, kedaulatan rakyat adalah kekuasan yang dijlankan oleh rakyat, atau atas nama rakyat diatas dasar permusyawaratan.


Permusyawaratan itu boleh diadakan langsung oleh semua orang yang dewasa pada satu daerah atau dengan jalan perwakilan, dengan jalan yang tidak langsung. Permusyawaratan yang langsung hanya dapat dilakukan pada satu desa yang tidak begitu besar jumlah penduduknya. Akan tetapi, manakala daerah itu sudah agak besar, maka permusyawaratan akan dilakukan dengan jalan perwakilan” (Kedaulatan Rakyat, 1946).
Pandangan ini sejalan dengan semangat parlementariat Hatta yang dikongkritkan dalam Maklumat No.X, musyawarah dan permusyawaratan digunakan Hatta untuk menyederhanakan sistem demokrasi perwakilan yang menurutnya dapat menjadi model demokrasi Indonesia.


Secara tersirat Hatta menekan partisipasi aktiv rakyat dalam arena demokrasi yang lebih luas, dengan terus mengadakan dialog pada tataran desa sebagai fundamental demokrasi Indonesia. Untuk soal demokrasi perwakilan Hatta memang tidak menjabarkan secara spesifik bagaimana harus mengatur partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan yang sifatnya kelokalan.
Di sini Hatta lebih menekankan perwakilan pada tingkat desa dan kabupaten-kota, sedangakan kecamatan, keresidenan dan provinsi sebatas territorial koordinat yang tidak dapat mengambil keputusan politik. Seperti banyak studi sejarah, pemilu pertama pada tahun 1952 yang menjadi kontestasi pemilu bukan saja dari partai politik yang memiliki kepengurusan pada tingkat nasional.


Tetapi kelompok-kelompok kepentingan yang mengusung klan tertentu atau bahkan nama tokoh untuk mendukung satu sosok agar duduk di parlemen. Secara praktek politik, demokrasi perwakilan ini sudah resmi masuk dalam dinamika liberalisme seutuhnya. Artinya wacana ideologi Hatta bukan tanpa distorsi dalam prakteknya, harapan Hatta untuk mempraktekan kolektivisme dan kebersamaan nyatanya terjadi persaingan secara liberal.


Musuh bagi Hatta adalah amoral manusia dan kepemimpinan yang tidak bertanggung jawab dapat berimplikasi negatif terhadap tatanan kehidupan lainnya. Wacana keadilan dan kesejahteraan yang diadopsi dari ideolog sosial demokrasi, cukup memiliki benang merah dengan pandangan Hatta soal kedaulatan;
“Demikian juga dengan kedaulatan rakyat, yang dalam praktek hidup berlaku sebagai pemerintah rakyat. Syarat bagi kekuasaan ialah keadilan, yang dengan sendirinya harus membawa kesejahteraan bagi segala orang. Manakala pemerintahan rakyat tidak membawa keadilan dan kesejahteraan, melainkan menimbulkan kelaliman dan pencederaan, kekuasaannya itu tidak bisa kekal.
Dalam pangkuannya akan lahir tenaga dan aliran yang menentangyang akan membawa robohnya dan menimbulkan gantinya. Kedaulatan rakyat yang meluap dari batasnya dan melulu menjadi anarki, akan digantikan oleh peraturan pemerintah yang bertentangan dengan itu, monarki ataupun oligarki.


Digantikan oleh pemerintahan raja yang berkuasa sendiri atau oleh satu pemerintahan satu golongan kecil dengan kuasa penuh (…) Ikut berkuasa dalam hal menentukan pembagian barang-barang yang dihasilkan bersama-sama oleh kaum buruh dan kapital, dengan berdasarkan keadilan-sosial, itulah yang terpenting bagi rakyat jelata. Tetapi hak itulah yang belum ada. Itulah sebabanya, maka timbul aliran yang dibawa sosialisme, dengan menuntut adanya demokrasi sosial. Disebelah demokrasi politik yang telah dicapai, mestilah diadakan demokrasi ekonomi, supaya rakyat memperoleh kenikmaan dari kerja bersama dalam penghasilan masyarakat” (Kedaulatan Rakyat, 1946).


Tata kelola pemerintahan pusat dan daerah bukanlah pemerintahan yang hirarkis, bagi Hatta daerah juga harus diberikan kewenangan otonom untuk menentukan model pemerintahan sesuai dengan kultur setempat. Jadi otonomi daerah bagi Hatta adalah sebuah otonomi khusus bagi guna menjaga prilaku masyarakat yang banyak mengacu pada norma-norma kelokalan.


Meskipun ada otonomi khusus bagi daerah, namun acuan atau landasan untuk membuat kebijakan tetap mengacu pada pemerintahan umum. Konsep Hatta adalah menawarkan memerintah bersama Republik Indonesia tanpa menghilangkan kebebasan daerah itu sendiri. Karena rakyat daerah harus berdaulat maka, mereka memiliki hak untuk memilih pemimpin daerah dan wakil-wakilnya selain itu harus juga bertanggung jawab secara moral. Sehingga pemerintahan pusat dalam hal ini nasional menjadi badan kordinasi antara daerah dan simbol internasional.

Sumber : https://geotimes.co.id/kolom/bung-hatta-dalam-politik-distributif-dan-kedaulatan-rakyat/

Bung Hatta yang tak Gila Harta

Saat disodorkan amplop berisi uang perjalanan dinas, Hatta menolak: itu uang rakyat!
Jumat , 26 Jun 2020, 05:31 WIB

Wikipedia
Wakil Presiden pertama RI, Mohammad Hatta. Bung Hatta selalu menolak uang yang bukan haknya.
Red: Karta Raharja Ucu
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Karta Raharja Ucu
Kisah kejujuran Mohammad Hatta mungkin bagi pejabat di Indonesia adalah sebuah legenda. Bung Hatta, yang pernah menduduki jabatan sangat penting di republik ini, adalah sosok pria yang dikenal sederhana dan tak gila harta. Bahkan, biaya perjalanan dinasnya pun ia kembalikan ke negara ketika mengetahui ada kelebihan uang saku.

Cerita berawal dari tuturan I Wangsa Widjaja, sekretaris pribadi sang wakil presiden. Dalam buku yang ditulisnya berjudul Mengenang Bung Hatta, Wangsa, pria yang puluhan tahun mendampingi Bung Hatta, merawikan jika bosnya selalu mengembalikan kelebihan uang negara yang diberikan sebagai anggaran perjalanan dinas.

Pada 1970, ketika sudah tidak lagi menjadi wapres, Bung Hatta diundang ke Irian Jaya–sekarang bernama Papua. Sebagai catatan, Irian adalah akronim dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland yang diberikan pahlawan nasional asal Papua, Frans Kaisiepo. Namun, nama Irian diubah kembali menjadi Papua oleh Gus Dur saat masih menjadi presiden. (Kisah ini akan saya ceritakan nanti)

Kembali ke Papua, eh Bung Hatta. Saat diundang ke Irian Jaya, Bung Hatta juga meninjau tempat ia pernah dibuang pada masa kolonial Belanda. Drama pun terjadi ketika Bung Hatta disodori amplop berisi “uang saku” setelah ia dan rombongan tiba di Irian. “Surat apa ini?” tanya Bung Hatta.

Dijawab oleh Sumarno, menteri koordinator keuangan saat itu yang mengatur kunjungannya, “Bukan surat, Bung. Uang, uang saku untuk perjalanan Bung Hatta di sini.”

“Uang apa lagi? Bukankah semua ongkos perjalanan saya sudah ditanggung pemerintah? Dapat mengunjungi daerah Irian ini saja saya sudah harus bersyukur. Saya benar-benar tidak mengerti uang apa lagi ini?”

“Lho, Bung… ini uang dari pemerintah, termasuk dalam biaya perjalanan Bung Hatta dan rombongan,” kata Sumarno coba meyakinkan Bung Hatta.

“Tidak, itu uang rakyat. Saya tidak mau terima. Kembalikan,” kata Bung Hatta menolak amplop yang disodorkan kepadanya.

Rupanya Sumarno ingin meyakinkan Bung Hatta bahwa dia dan semua rombongan ke Irian dianggap sebagai pejabat. Menurut kebiasaan, pejabat diberi anggaran perjalanan, termasuk uang saku. Tidak mungkin dikembalikan lagi.

Setelah terdiam sebentar Bung Hatta berkata, “Maaf, Saudara, saya tidak mau menerima uang itu. Sekali lagi saya tegaskan, bagaimanapun itu uang rakyat, harus dikembalikan pada rakyat.”

Kemudian, ketika mengunjungi Tanah Merah tempat ia diasingkan, setelah memberikan wejangan kepada masyarakat Digbul, ia memanggil Sumarno. “Amplop yang berisi uang tempo hari apa masih Saudara simpan?” tanya Bung Hatta. Dijawab, “Masih Bung.”

Lalu, oleh Bung Hatta amplop dan seluruh isinya diserahkan kepada pemuka masyarakat di Digul. “Ini uang berasal dari rakyat dan telah kembali ke tangan rakyat,” kata Bung Hatta menegaskan.

Cerita Bung Hatta menolak menerima uang lebih berlanjut satu tahun setelahnya, tepatnya pada 1971 ketika ia pergi berobat ke Belanda. Saat tiba di Indonesia, Bung Hatta bertanya kepada Wangsa tentang catatan penerimaan dan pemakaian uang selama perjalanan. Ketika mengetahui ada sisa uang, ia memerintahkan Wangsa mengembalikan kepada negara dan mengucapkan terima kasih kepada presiden.

Wangsa pun bergegas mengembalikan uang ke Sekretariat Negara. Namun, Wangsa malah dijadikan bahan tertawaan di sana. Alasannya, uang yang sudah dikeluarkan dianggap sah menjadi orang yang dibiayai. Apalagi, yang dibiayai adalah mantan wakil presiden yang ditanggung negara.

Saat itu Wangsa pusing tujuh keliling. Ia menjelasan kepada Bung Hatta jika sisa uang perjalanan dinas adalah uang saku tambahan. Namun, Bung Hatta menegur Wangsa dengan keras. “Kebutuhan rombongan dan saya sudah tercukupi, jadi harus dikembalikan, dan kalau masih ada sisanya itu wajib dikembalikan.”

Wangsa menyebut, saat itu tidak ada terlintas dalam kepala Bung Hatta memanfaatkan uang dari negara untuk kepentingan pribadi. Padahal, saat itu ekonomi Bung Hatta morat-marit. Bung Hatta, kata Wangsa, selalu melihat uang dari negara adalah uang rakyat.

Singkat cerita, Wangsa pun berhasil mengembalikan uang kepada Sekneg sembari membawa bukti penyerahan. Setelah itu, Bung Hatta puas.

https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qchuts282

111 Tahun Pak Natsir, Menteri Berkemeja Tambalan

Rabu, 24 Juli 2019
Oleh Asro Kamal Rokan

Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Cornell Unversity, Amerika Serikat, George McTurnan Kahin, hampir tidak percaya yang ditemuinya adalah Mohammad Natsir, Menteri Penerangan RI. Natsir sangat sederhana, kemejanya bertambalan di beberapa bagian.

“Saya menemukan seorang yang sederhana dan rendah hati. Pakaiannya tidak mencerminkan sebagai seorang menteri dari suatu pemerintahan. Kemejanya bertambalan,” kenang Kahin dalam buku Mohammad Natsir, 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan, diterbitkan Pustaka Antara Jakarta (1978).

Beberapa minggu kemudian, kenang Kahin, staf yang bekerja di kantornya berpatungan membelikannya sehelai baju yang lebih pantas. Mereka katakan, dengan baju itu pemimpin mereka akan kelihatan seperti menteri sesungguhnya.

Kahin berkenalan dengan Natsir melalui Agus Salim di Yogyakarta, 1948. Saat itu Natsir Menteri Penerangan. Sebelum pertemuan, Agus Salim bercerita tentang Natsir, yang sederhana, cerdas, dan penuh kejujuran. “Jika Anda hendak memahami yang terjadi dalam Republik, Anda seharusnya berbicara dengannya”.

Selain Natsir, Prof Kahin –yang melakukan penelitian tentang pergerakan revolusi Indonesia– juga mewawancarai beberapa tokoh, antara lain Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Agus Salim, dan Ali Sastroamidjojo. Penelitian tersebut dibukukan dengan judul Nationalism and Revolution in Indonesia, diterbitkan Cornell University (1952).

Kahin menyebut Pak Nasir sebagai: The last giants among the Indonesia’s nationalist and revolutionary political leaders.

Mohammad Natsir (Dokumentasi Keluarga)

Teladan Pak Natsir

Mohammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Sumatra Barat, 17 Juli 1908, meninggal di Jakarta, 6 Februari 1993 pada umur 84 tahun. Pekan lalu, 111 tahun Pak Nasir –ulama, politisi, wartawan, dan pejuang kemerdekaan Indonesia.

Kesederhanaan Natsir tidak saja soal kemeja bertambalan, tapi juga soal rumah. Di Jakarta, Natsir tidak punya rumah. Pendiri partai Masjumi ini menumpang di rumah sahabatnya, Prawoto Mangkusasmito di Tanah Abang. Saat sebagai Menteri Penerangan di Jogyakarta, Natsir tinggal di paviliun rumah Agus Salim, yang dipinjamkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Kembali ke Jakarta, Menteri Penerangan ini mendapat rumah dinas dalam gang di Jalan Jawa, Jakarta. Rumah itu diisi perabot bekas. Anak-anaknya bertanya soal perabotan bekas tersebut, dan Pak Natsir menjawab, “Jangan cari yang tiada, pandai-pandailah mensyukuri nikmat”.

Saat menjabat sebagai Perdana Menteri (PM), 1950, Natsir pindah ke rumah dinas di Jl. Pegangsaan. Setelah tidak menjadi PM, sekretarisnya, Maria Ulfa, menyerahkan dana taktis sebagai PM, namun Natsir menyerahkan semua dana itu ke koperasi karyawan, tanpa mengambilnya sedikit pun. Mobil dinas dan sopir pun langsung dikembalikan. Natsir pulang dengan sepeda ontelnya.

Siti Muchliesah, putri Pak Natsir, suatu kali mendengarkan perbincangan ayahnya dengan seseorang dari Medan. Orang tersebut menawarkan mobil sedan mewah Chevrolet Impala. Namun, dengan halus Pak Natsir menolaknya.

Pak Natsir menguasai bahasa Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, dan Arab. Hidupnya penuh warna. Selain ulama, penulis produktif, dan politisi handal, Pak Nasir juga suka karya-karya Mozart dan Beethoven. Bersama sahabatnya, Douwes Dekker, Pak Natsir memainkan biola, Dekker bermain gitar.

Penggemar novel sastrawan Rusia, Boris Pasternak ini, menjadi Ketua Umum Masyumi pada 1949-1958. Pada pemilihan umum 1955, partai ini meraih tempat kedua dengan jumlah pemilih 7,6 juta (20,9 persen), di bawah Partai Nasional Indonesia, yang diketuai Presiden Soekarno (22,3 persen). Di bawah Masyumi, Nahdlatul Ulama (18,4 persen), dan PKI (16 persen).

Tiga tahun setelah Pemilu, Soekarno membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) tanpa proses pengadilan. Soekarno menuduh tokoh-tokoh Masyumi dan PSI terlibat Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), gerakan yang menuntut otonomi daerah.

Selain menuntut otonomi daerah –karena Sekarno dinilai mengabaikan kesejahteraan rakyat di luar Jawa– gerakan ini juga sebagai reaksi atas semakin kuatnya pengaruh PKI dalam pemerintahan Soekarno.

Mohammad Natsir (Dokumentasi Keluarga)

Negarawan

Sebagai pemimpin partai Islam Masyumi, peran besar Natsir dalam menyatukan kembali Indonesia dalam beberapa negara bagian, banyak dilupakan. Natsir yang ketika itu ketua Fraksi Masyumi di parlemen sementara, memperjuangan mosi, yang kemudian dikenal dengan nama Mosi Integral Natsir.

Mosi ini muncul sebagai reaksi Natsir atas hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, 1949. KMB menyetujui pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan 16 negara bagian lainnya. Natsir melihat, hasil KMB ini sebagai rencana Belanda untuk menguasai Indonesia kembali.

Di parlemen, Mosi Integral Natsir disepakati pada 2 April 1950. Semua fraksi setuju RIS berserta 16 negara bagian dibubarkan, diganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tugas Natsir berikutnya membujuk para pemimpin RIS dan 16 negara bagian untuk bergabung dalam NKRI.

Melalui lobi dan keluwesan diplomasi, Natsir berhasil membujuk para pemimpin tersebut. Wakil Presiden Mohammad Hatta menyebut Mosi Intergral Natsir ini bagaikan proklamasi kedua Indonesia setelah Proklamasi 17 Agustus 1945.

Setelah negara bagian bersatu, Presiden Soekarno mengangkat Natsir sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia (1950-1951). Sebagai pemimpin partai Islam dan memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam politik, Natsir justru melibatkan pemimpin partai Kristen dan Katolik dalam kabinetnya, selain kalangan sosialis. Natsir menyebutnya sebagai zaken kabinet –kabinet ahli.

Mengenai hal ini, Natsir berprinsip negara ini harus diurus bersama. ”Untuk kepentingan bangsa, para politisi tidak bicara kami dan kamu, tetapi kita,” kata Natsir dalam wawancara dengan Majalah Editor, 1988.

Pada 26 April 1951, Natsir mundur antara lain karena perbedaan tajam dengan Soekarno soal ideologi. Soekarno cenderung nasionalisme sekuler, seperti Turki semasa Mustafa Kemal Atatürk, yang menjadi idola Soekarno.

Menyusul gerakan PRRI dan pembubaran Masyumi serta PSI, pemerintah Soekarno menjebloskan Natsir ke penjara tanpa proses pengadilan, di Malang, pada 1962. Setelah pemerintah Soekarno jatuh dan diganti Orde Baru, Natsir dibebaskan. Namun, Masyumi tetap tidak boleh berdiri. Semangat Masyumi menjalar di Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Pada masa Orde Baru, Natsir tetap dikucilkan. Sebagai ketua Kongres Muslim Sedunia, Sekjen Rabitah al-Alam al-lslami (World Moslem League), dan Presiden The Oxford Centre for Islamic Studies London, Pak Natsir dilarang ke luar negeri mengikuti pertemuan organisasi-organisasi itu. Pak Natsir dicekal, terutama setelah menandatangani Petisi 50 yang mengkritisi Soeharto.

Namun demikian, sebagai negarawan, Pak Natsir tetap mengambil peran untuk kebaikan bangsa dan negara. Ketika Presiden Soeharto menemui kesulitan untuk memulihkan hubungan dengan Malaysia, Pak Natsir mengirim surat kepada sahabatnya PM Malaysia, Tengku Abdurrahman, agar menerima utusan Soeharto dalam memulihkan hubungan kedua negara.

Tidak hanya itu. Saat Orde Baru gagal meyakinkan Jepang untuk membantu pendanaan untuk Indonesia, Pak Natsir menyurati sahabatnya, Perdana Menteri Jepang Takeo Fukuda. Dari sini, atas inisiatif Jepang, didirikanlah International Governmental Group for Indonesia (IGGI).

“Mr Natsir meyakinkan saya untuk membantu Pemerintah Indonesia,” kata Fukuda. Ketika Pak Natsir wafat, 14 Maret 1993, Fukuda mengirim surat kepada keluarga Pak Natsir. Surat itu menyatakan kesedihan mendalam dan sangat kehilangan besar atas wafatnya Pak Natsir, sahabat baiknya.

Pak Natsir contoh poilitik beretika dan mendahului kepentingan negara. Dalam perdebatan hangat soal dasar negara di konstituante, Pak Natsir memutuskan menerima Pancasila, yang disebutnya sebagai titik temu dan jalan tengah semua golongan.

Di Parlemen, Pak Natsir sering berdebat keras soal-soal yang prinsipil dengan Ketua PKI, DN Aidit, namun setelah itu mereka minum teh dan pulang berboncengan dari Pejambon. “Sebagai pemimpin Masyumi, saya biasa minum teh bersama tokoh-tokoh PKI. Kami memusatkan diri kepada masalah, bukan pada pribadi,” kata Pak Natsir kepada Majalah Editor, 23 Juli 1988.

Pada masa Orde Baru, Pak Natsir lebih dihormati di luar negeri. Raja Faisal Arab Saudi memberinya “Faisal Award” pada 1980. Pak Natsir –yang menulis 45 buku, di antaranya Capita Selecta– menerima Doktor Honoris Causa dari Universitas Libanon, juga penghargaan dari Universitas Kebangsaan Malaysia, dan Universitas Sain dan Teknologi Malaysia.

Di Indonesia, setelah beberapa kali namanya dicoret, Pak Natsir baru diberi gelar Pahlawan Nasional pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 10 November 2008 –lima belas tahun setelah Pak Natsir wafat. Sebelumnya, Presiden BJ Habibie memberi Bintang Republik Indonesia Adipradana, 6 November 1998.

Penggemar karya-karya Mozart ini pekan lalu 111 tahun. Pak Natsir tokoh besar dalam sejarah bangsa ini, teladan kesederhanaan dan berprinsip. Pemikiran, sikap, perjuangan, dan kenegarawannya –mendahukan kepentingan bangsa-negara dan bukan pendendam– seperti pohon berakar kuat, berdaun hijau, dan berbuah banyak. Buah itu seharusnya menjadi bibit yang terus berkembang dan menyebar hingga kini.

*) Asro Kamal Rokan adalah wartawan senior, pernah menjadi Pemimpin Redaksi Media Dakwah, majalah yang didirikan Mohammad Natsir (1987-1999), Pemimpin Redaksi Republika (2003-2005), dan Pemimpin Umum LKBN ANTARA (2005-2007).

Sumber : https://m.antaranews.com/berita/972886/111-tahun-pak-natsir-menteri-berkemeja-tambalan#.XruXzzntwR8.facebook

Mengikuti Diskusi Nasional Tentang Masa depan Koperasi Indonesia Sekedar Catatan

Malam itu Jumat Tgl 15 Mei 2020, kebetulan saya membuka Wag YPBH dan membaca Undangan yang dikirim Ibu Gemala. Meski sedikit terlambat saya mengikuti Diskusi yang diselenggarakan via zoom oleh Jaringan Nasional membahas tentang masa depan Koperasi Indonesia itu dengan cermat.


Dari uraian pembicara saya merasakan pertanyaan yang relatif sama sejak zaman pak Harto, yaitu : Mengapa Koperasi kita tidak semaju Koperasi di Amerika atau Eropa dan Negara yang berlabel Kapitalis lainnya ? Data data menunjukkan bahwa meskipun jumlah Koperasi Indonesia sangat banyak bahkan terbanyak di dunia, namun sumbangannya terhadap PDB sangatlah kecil. Sangat jauh bisa dibanding dengan di Negara Scandinavia dimana Koperasi mengambil porsi sekitar 30% dari perekonomian Negara.


Padahal konstitusi kita menyatakan bahwa Koperasi adalah sokoguru ekonomi. Padahal kita punya Menteri Koperasi. Padahal kita punya Undang Undang Koperasi. Sementara di Negara maju tidak ada. Mungkin seloroh Menteri Perdagangan Era Orde Baru Radius Prawiro ketika melakukan study banding ke Negara Scandinavia bersama Menteri Koperasi Bustanil Arifin untuk mempelajari bagaimana memajukan Koperasi di Indonesia perlu kita simak dengan serius. Kata beliau “Koperasi di Scandinavia sangat maju karena disana tidak ada Menteri Koperasi dan tidak ada undang undang Koperasi !!”
Dalam Seminar Internasional tentang Koperasi di Padang tahun 2017 yang lalu, saya menyampaikan teori bahwa Sejarah Koperasi di Indonesia sangat berbeda dengan di Negara maju. Di Negara maju Koperasi berkembang secara bottom up berawal dari perjuangan kaum buruh yang tertindas di fase awal industrialisasi. Koperasi identik dengan semangat perlawanan. Bukan hanya jargon akan tetapi benar benar menjadi wadah yang sangat dirasakan manfaatnya, sehingga menjadi tangguh dan kuat. Koperasi benar benar mampu bersaing dengan kapitalis modal besar. Disana Koperasi tidak perlu dibantu, tidak perlu dilindungi dengan undang undang. Bahkan disana haram hukumnya untuk menerima bantuan atau charity karena diyakini akan memperlemah Koperasi itu sendiri.


Di Indonesia Koperasi adalah kebijakan Pemerintah yang bersifat Top Down dalam rangka meningkatkan kwalitas hidup masyarakat bawah. Koperasi adalah kegiatan charity, belas kasihan sehingga menghadirkan wajah Koperasi yang lemah. Koperasi disandingkan dengan UMKM yang informal dan berskala kecil. Sehingga muncul mind set bahwa Koperasi adalah sesuatu yang lemah, perlu dibantu dan bahkan seolah tidak legal. Memang mustahil untuk membalik sejarah guna mengikuti seperti perkembangan Koperasi di Negara maju karena memang sejarahnya berbeda.


Singkatnya kita tidak bisa belajar dari Negara maju untuk mengembangkan Koperasi dan harus mencari model sendiri. Model itu memerlukan visi politik ekonomi pemimpin Negara yang kuat.
Saya agak setuju dengan pemikiran P Suroto bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui Koperasi dengan kata lain menegakkan ekonomi sebagaimana konstitusi diperlukan langkah radikal. Contoh kongkritnya misalnya menjadikan BUMN yang customernya adalah rakyat misal PLN berbentuk Koperasi dengan anggota seluruh pelanggannya yaitu rakyat. Ini sangat mungkin karena di Amerika bahkan hal ini sudah berjalan. Di beberapa wilayah di Amerika penyedia listrik adalah Koperasi dimana pelanggan adalah anggotanya. Misinya bukan mencari keuntungan akan tetapi menyedikan listrik yang semurah murahnya kepada anggota. Demikian pula dengan Telkom, sudah sewajarkan usaha ini berbentuk Koperasi yang beranggotakan pelanggannya.

Namun untuk mewujudkan hal ini tentu tidaklah mudah, diperlukan visi politik ekonomi pimpinan tertinggi yang kuat. Reformasi memang menyehatkan Demokrasi dan kebebasan berpendapat, namun terkait dengan policy ekonomi sepertinya tak berubah, yaitu memberi keleluasaan pada investor untuk membangun industrinya dengan harapan kesejahteraan akan menetes ke bawah. Kenyataannya kesenjangan saat ini justru makin menganga. Rakyat diupayakan meningkat kesejahteraannya dengan membina UMKM dan Koperasi. Namun kalau sebagian besar lahan sudah dimakan oleh modal besar, untuk rakyat hanya tersisa sedikit saja. Contoh di depan mata adalah industry retail atau mart yang seharusnya dikuasai oleh usaha kecil yang banyak dan bersinergi dalam wadah Koperasi justru dikuasai oleh satu pemodal besar.
Konsep ekonomi Bung Hatta sebetulnya sangat sederhana dan jelas yaitu : kekayaan alam dikuasasi Negara untuk kemakmuran rakyat, Koperasi menjadi sokoguru ekonomi dan …. awasi sector swasta (modal besar). Ketiga prinsip ini sepertinya tidak diindahkan lagi. Swasta dibiarkan menggurita dan mengambil lahan yang seharusnya menjadi hak dan memberdayakan rakyat (contoh bisnis retail). Kekayaan alam dikelola modal asing tanpa batas waktu (contoh Undang Undang Minerba yang baru disahkan) dan Koperasi terlemahkan.


Diskusi juga membahas tentang ketentuan ketentuan pembentukan Koperasi yang dirasa menyulitkan. Ada juga yang mengeluhkan kurangnya pemahaman masyarakat bahwa Koperasi adalah tempat meminjam uang bahkan identic dengan rentenir. Bisa jadi ada rentenir yang mengaku sebagai Koperasi. Rumitnya ,mengurus ijin Koperasi ini mungkin dimaksudkan untuk menyaring agar Koperasi yang benar benar serius yang mendapat ijin mengingat banyaknya koperasi papan nama di masa lalu yang dibentuk hanya dalam rangka untuk menerima bantuan dari pemerintah padahal tidak ada aktivitasnya.
Menurut saya masalah formalitas jangan menjadi kendala untuk berkoperasi. Koperasi secara factual seharusnya bisa berjalan tanpa stempel, ijin dll sepanjang fungsi dan perannya dirasakan anggota.


Cukup dibuat aturan bersama atau AD/ART sederhana yang disepakati dan dijalankan oleh pengurus bersama anggota. Apabila sudah dirasakan manfaatnya dan diperlukan administrasi untuk mengembangkan usaha, barulah Dinas Koperasi memberi bimbingan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.
Kembali ke masalah visi politik ekonomi pemimpin bangsa. Seharusnya kita bisa berharap pada Pak Jokowi karena beliau didukung oleh PDIP yang merupakan partainya wong cilik. Kita juga seharusnya bisa berharap pada pak Prabowo, karena beliau adalah putra Bapak Sumitro tokoh Sosialis yang juga pernah ditunjuk Pak Harto untuk membenahi Koperasi Indonesia. Saya yalin kedua sosok itu bersedia mendengar dan menerima input untuk kepentingan rakyat kecil. Pak Suroto menawarkan diri untuk membentuk Partai yang pro Koperasi, namun rasanya butuh waktu yang panjang.


Namun perubahan tidak harus bersifat revolusioner, bisa juga diupayakan secara perlahan. Cukup banyak hal yang bisa diefektifkan melalui Koperasi. Ada dua prinsip Koperasi sebagaimana digagas Bung Hatta yang perlu selalu dijaga. Yaitu prinsip kerjasama atau kekeluargaan dan prinsip kemandirian. Kerjasama artinya ada sinergi dan saling membantu atau membutuhkan. Sedang mandiri artinya tidak tergantung pada siapapun termasuk Pemerintah. Peran Pemerintah adalah menemukan simpul simpul sinergi pada ekonomi rakyat dan mendorong terbentuknya Koperasi agar berjalan diatas kaki sendiri dan terus berkembang. Pemerintah dengan kekuasaannya juga diharapkan memutus gurita yaitu sector swasta modal besar yang mengambil potensi rakyat kecil.
Kebun kelapa sawit kita saat ini dikuasasi oleh segelintir konglomerat yang menggunakan lahan raturan jutaan hektar yang seharusnya merupakan hak rakyat. Memang ada aturan yang mewajibkan Pekebun besar membangunkan kebun plasma untuk rakyat minimal sebesar 20% dari total luas lahan. Seharusnya hal ini diperjuangkan untuk ditingkatkan menjadi 50% atau bahkan 80%.


Selain itu , mendorong petani sawit mandiri agar bersama sama melalui Koperasi memiliki pabrik CPO sendiri merupakan hal yang sangat pantas dan sangat mungkin dilakukan dengan meningkatkan kapabilitas petani kita. Hal ini mengingat keuntungan kebun sawit itu terutama justru pada pabrik CPOnya. Apalagi produknya yang antara lain adalah minyak goreng, konsumennya sebagain besar adalah rakyat kecil. Demikianpun produk turunannya seperti biodiesel yang sedang digalakkan.


Kementrian Koperasi bisa minta bantuan atau berkolaborasi dengan Kementrian BUMN sebagai pemilik PTPN yang menguasai teknologi sawit untuk mengupayakan hal tersebut. Bukankah salah satu misi BUMN adalah sebagai agent of development ? Demikian sekedar masukan aplikatif.


Salam Koperasi !!!

Jakarta, 21 Mei 2020
Ezrinal Azis (Yayasan Proklamator Bung Hatta)